Tidak, karena sesuai UU-nya, kepemimpinan komisioner KPU bersifat kolektif kolegial. Jadi, tanpa Antasari yang menjabat sebagai Ketua KPK pun komisioner KPK masih dapat bekerja dalam menuntaskan kasus yang melibatkan besan SBY.
Oke, katakan saja pembunuhan Nasruddin tersebut sebagai pesan kepada pimpinan KPK lainnya untuk tidak melanjutkan pengusutan kasus korupsi yang melibatkan besan SBY.
Tetapi, faktanya, Aulia divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor pada 17 Juni 2009. Keputusan hakim Tipikor atas besan SBY ini jatuh setelah Pileg 2009 yang digelar pada 9 April 2009 dan sebelum Pilpres 2009 yang jatuh pada 9 Juli 2009.
Artinya, pembunuhan atas Nasruddin tersebut bukan pesan kepada pimpinan KPK. Atau, pesan tersebut tidak ditangkap oleh 4 komisionaris KPK lainnya. Tetapi, apapun itu, vonis terhadap Aulia menunjukkan kalau KPK tetap melanjutkan proses hukum terhadap besan SBY tersebut.
Kasus korupsi dana YPPI ini sudah pada tahap yang sulit dihentikan lagi. Semua pejabat BI yang terkait kasus ini sudah ditahan. Maka proses hukum terhadap Aulia adalah konsekuensi dari pengusutan korupsi dana YPPI yang ditangani KPK. Pertanyaannya, buat apa SBY mendalangi kasus pembunuhan Nasruddin kalau hanya untuk mengancam Antasari agar Ketua KPK tersebut tidak melanjutkan kasus korupsi yang melibatkan besannya sendiri.
Faktanya, justru dengan divonisnya Aulia Pohan yang juga besannya sendiri dalam kasus korupsi dana YPPI, SBY dapat memanfaatkan kasus ini untuk meningkatkan elektabilitasnya.
“Lihatlah, Aulia Pohan, besan saya sendiri, besan dari istri saya sendiri, suami dari besan saya sendiri, mertua dari anak saya sendiri, bapak dari menantu saya sendiri, dan kakek dari cucu saya sendiri sekarang sedang meringkuk di penjara.” Kira-kira seperti itulah yang dikatakan SBY dalam kampanye Pilpres 2009-nya.
Itulah “kunci” dari teori konspirasi yang membantah keterlibatan SBY sebagai dalang atas kasus pembunuhan Nasruddin. Justru dengan “kunci” ini, SBY dan pendukungnya dapat balik bertanya kepada Jokowi dan pendukungnya, bagaimana kinerja KPK pada masa pemerintahan Jokowi? Kenapa baru pada masa Jokowi, atau lebih tepatnya dalam pengusutan kasus lahan RS Sumber Waras yang diduga melibatkan Ahok, KPK mendadak memasukkan unsur “niat” sebagai faktor utama dalam penindakannya?
