Dengan demikian, sekalipun terjadi korupsi pengadaan IT KPU dan perolehan suara oleh IT KPU tersebut menempatkan SBY-Boediyono sebagai pemenang Pilpres 2009, tetap saja data yang digunakan dan ditetapkan oleh KPU adalah data yang diperoleh secara manual lewat Form C1. Dan pasangan SBY-Boediono ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2009 oleh KPU atas rekapitulasi form C1 dari tingkat TPS sampai tingkat pusat.
Demikian juga dengan berbagai tudingan kecurangan Pilpres 2014 yang dilakukan oleh Jokowi-JK. Terbukti, semua kesaksian dalam sidang gugatan di MK tidak dapat membuktikan adanya tindakan kecurangan pemilu 2014 oleh Jokowi-JK. Dalam gugatan tersebut banyak saksi, yang rerata berasal dari PKS, yang tidak melihat langsung, alias “katanya-katanya”. Ada juga saksi yang tidak memahami pengisian Form C1 sehingga kelimpungan saat dtanya oleh hakim MK.
Ada informasi tentang kecurangan Pilpres 2014 oleh Jokowi-JK yang disebarluaskan oleh pengamat intelijen Umar Abduh, Umar menyampaikan segala bentuk kecurangan itu dalam video yang diunggah ke Youtube. Dalam video itu Umar mengaku mendapat bocoran dari TNI/Polri yang menyatakan Prabowo menang pilpres dengan perolehan 54% suara. Ditambahkan oleh Umar, informasi intelijen yang diperolehnya itu bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada Cikeas sebagai usernya. Kata Umar, personel TNI/Polri mendapat hasil perhitungan suara dari hasil pemotretan di TPS. Dan, tidak ada yang berani melarang aktivitas personel TNI/Polri di TPS tersebut. Masih kata Umar, data TNI/Polri lebih lengkap karena memuat data golput.
Jelas informasi yang disebarluaskan oleh Umar ini tidak lebih dari kebohongan yang sangat bodoh. Karena dalam kenyataannya, bukan hanya personel TNI/Polri yang diberi hak memotret aktifitas di TPs, tapi semua anggta masyarakat bisa memotret TPS dari mulai dibuka sampai ditutup. Bahkan, setelah proses pengitungan suara selesai dan angka-angka dicatat dalam satu lembar besar, semua orang boleh memotretnya tanpa ada larangan.
Umar pun berbohong menyebut hanya TNI/Polri yang memiliki data golput. Umar mungkin belum pernah melihat Form C1 di mana di dalamnya tercatat berbagai data, termasuk jumlah golput, jumlah suara tidak sah, jumah kertas suara rusak.
Lebih lucu lagi, dalam videonya itu Umar juga menyebut ditemukannya data yang jomplang pada PPK dan KPU. Mungkin Umar tidak tahu kalau PPK yang merupakan singkatan dari Panitia Pemilihan Kecamatan itu bagian dari KPU. Sementara, data PPK dan KPU juga berasal dari sumber yang sama, yaitu Form C1.
Dan, yang tidak kalah menarik adalah informasi dari Akbar Faisal yang menyebut adanya kecurangan Pilpres 2009 yag dilakukan oleh Jokowi-JK. Menurut politisi Nasdem ini, Jokowi-JK mengubah perolehan suara dengan dengan menggunakan mobil penyedot data yang tidak ternilai harganya. Masih kata kader terbaik Nasdem ini, mobil peyedot suara itu dibeli oleh Luhut Panjaitan dan diparkir dekat dengan kantor KPU.
Pernyataan Akbar yang juga anak buah Surya Paloh ini sama ngawurnya dengan Umar dan yang lainnya. Sama dengan Umar dan penyebar hoax lainnya, politisi Senayan ini tidak paham kalau hasil perolehan suara didapat dari cara manual yang bersumber dari Form C1. Maka, kalaupun mobil penyedot suara seperti yang dikatakan oleh kader terbaik Nasdem itu ada, maka penyedotan suara tidak akan mengubah hasil ketetapan Pilpres 2014.
Belakangan, beredar juga informasi kalau ada sejumlah TPS siluman di sejumlah lokasi di Jakarta oleh timses Ahok. Logikanya, kalau TPS siluman itu ada, maka siasat licik ini akan mudah terbongkar begitu dilakukan rekapitulasi di kelurahan sehari setelah hari pencoblosan. Karena pada saat rekapitulasi, setiap timses akan segera mengetahui adanya TPS yang tidak diumumkan sebelumnya.
Keberadaan setiap TPS pastinya diketahui oleh semua tim sukses. Dari setiap TPS, timses mendapat salinan DPT sebelum pemungutan suara dimulai dan copy Form C1 setelah pengitungan suara selesai. Kalau ada TPS siluman, timses akan bertanya di mana lokasinya, mana DPT-nya, dan mana tanda tangan saksi setiap konstestan.
Curang dalam pemilu sangat mungkin. Banyak sekali celah untuk melakukannya, mulai dari DPT ganda, mobilisasi massa lewat Form C5, mobilisasi massa lewat penggunaan KTP, dan masih banyak lagi. Tetapi, kecurangan pemilu tidak mungkin dilakukan setelah proses penghitugan suara selesai. Karena pada proses tersebut semua data sudah dipublikasikan. Semua orang bisa mencatat atau bahkan memotretnya.
