Inilah yang Harus Diwaspadai Pemerintah Jokowi pada Situs Bermasalah

Saat ini ujaran-ujaran kebencian yang mengadu domba sesama anak bangsa begitu marak. Semua elemen bangsa nyaris tidak luput dari upaya adu domba. Sesama kyai NU diadu domba. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Bahkan, TNI dan Polri pun sudah masuk dalam pusaran adu domba. Buktinya, ada sejumlah media yang memberitakan adanya personel TNI yang tidak sejalan dengan kebijakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Bentrok fisik sudah terjadi. Seorang pendukung Ahok mengaku menjadi korban pengeroyokan. Dan oleh media, dibangun opini kalau pengeroyoknya adalah anggota ormas FPI. Peristiwa ini seharusnya mendapat perhatian pemerintah dan aparat keamanan.

Lebih lagi, dalam setiap persidangan Ahok yang digelar seminggu sekali dua kelompok yang berseberangan bertemu di satu lokasi. Dan setiap usai persidangan, berbagai situs mengomentarinya dengan pandangan dan kepentingannya masing-masing. Bukan hanya itu, ujaran-ujaran penuh kebencian pun dilampiri dalam setiap konten yang dimuatnya.

Situasi yang dihadapi pemerintah saat ini tidak bisa dianggap enteng. Jokowi harus belajar dari kelambanannya dalam meredam Aksi 411 dan Aksi 212. Di depan mata pemerintah ada bom waktu yang siap meledak. Kalau pemerintah salah memotong kabelnya atau kalau cepat, bom waktu akan meledak.

Persoalan situs bermasalah ini kembali kepada Jokowi dan pemerintah yang dipimpinnya. Apakah pemerintah akan menindak tegas situs-situs bermasalah tanpa pandang bulu ataukah menindak sebagian dan membiarkan sebagian lainnya?