Tidak jelas alasan Jokowi menunjuk Budi Gunawan untuk menduduki kursi Kepala BIN. Sama seperti tidak jelasnya aladan Jokowi ketika memilih Sutiyoso untuk mengepalai BIN.
Waktu itu penunjukan Bang Yos pun menimbulkam kontroversi. Bang Yos dianggap tidak mampu menahkodai BIN. Alasannya. Bang Yos dianggap sulit beradaptasi dengan dunia intelijen modern karena sudah lebih dari dua puluh tahun pensiun dari militet. Karenanya peninjukan Bang Yos saat itu termasuk mengejutkan. Terlebih nama mantan Gubernur DKI itu tidak termasuk dalam daftar nama yang digadang-gadang untuk Pejaten 1.
Tapi, apapun itu, yang pasti sekarang ini BG menggantikan Bang Yos. Sekalipun demikian timbul pertanyaan, Apakah pencopotan Bang Yos terkait kasus Archandra Tahar? Ataukah karena ada barter BG-Ahok?
Kasus Archandra bisa disebut sebagai borok terbesar yang paling mencoreng pemerintah Jokowi, bahkan sejarah bangsa ini
Bagaimana tidak, Archandra yang berkewarganegaraan asing terpilih dan menduduki jabatan strategis, yaitu mentero ESDM. Perlu ditegaskan, Republik Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Maka, ketika Archandra menerima kewarganegaraan Amerika artinya pada saat itu juga ia telah melepas ke-WNI-annya.Â
Kelalaian BIN dalam mengendus status kewarganegaraan sangat tidak bisa dimaafkan. Padahal diminta atau tidak diminta, sudah menjadi kewajiban BIN menginformasikannya kepada presiden. Karenanya, sekalipun BIN tidak mendapat informasi dari presiden tentang nama-nama calon menteri yang akan dilantiknya, tetapi BIN memiliki cukup waktu untuk menyelidiki Archandra semenjak nama-nama calon menteri diumumkan.
Kasus Archandra ini memang menarik, setidaknya kasus ini telah sangat telak membuktikan kalau di Indonesia ini banyak orang pintar, tapi miskin orang jujur.
Tetapi, kalau pencopotan Bang Yos terkait Archandra, seharusnya ada pejabat lain yang juga dipecat. Nyatanya, hanya Bang Yos yang diberhentikan. Dan Bang Yos pun kemungkinan akan mengungkapkan keberatannya kalau merasa diperlakukan tidak adil.
Lantas, apakah terpilihnya BG sebagai KaBIN merupakan barter antara Jokowi dengan PDIP terkait dukungan kepada Ahok?
Spekulasi ini berkembang atas, pertama kuatnya opini yang menggambarkan dukungan Jokowi kelada Ahok, kedua kedekatan PDIP dengan BG, ketiga kerasnya desaksn PDIP kepada Jokowi untuk segera memecat Archandra, keempat kecenderungan PDIP untuk tidak mendukung Ahok pada Pilgub DKI 2017.
Kalau memang ada barter, kenapa PDIP tidak meminta jabatan Kapolri untuk BG? Bukankah BG tidak punya persoalan hukum lagi. Dan sebagai gantinya PDIP akan mendukung Ahok.
