Kesaktian Pin Soliditas KMP Dibuktikan Hari Ini

[caption id="attachment_361643" align="aligncenter" width="600" caption="Ilustrasi Koalisi Merah Putih/Kompasiana (Kompas.com)"][/caption]

Mau tidak mau sidang paripurna RUU Pilkada yang digelar DPR RI pada siang ini akan menjadi sebuah tes soliditas bagi anggota Koalisi Merah Putih (KMP). Untuk menjaga soliditas anggota Koalisi Merah Putih  akan mengenakan pin di bajunya. Pin berukuran kecil itu memuat logo bendera dan Garuda Merah Putih. Di bawah logo tersebut tertera tulisan "Koalisi Merah Putih". Pin soliditas ini sudah dikenakan sejak Selasa sore  23 September 2014 ini.

“Permainan” mejadi menarik setelah Jokowi mengumumkan postur kabinetnya yang 16 di antara 34 kursi menterinya diperuntukkan bagi parpol. Dalam pengumumannya Jokowi tidak menyebut parpol mana saja yang dimaksudnya. Tidak disebutkannya parpol yang akan mengisi kabinetnya dibaca sebagai sinyal dari Jokowi kepada parpol anggota KMP untuk merapat.

Gayung nampaknya bersambut, PPP dan PAN yang dalam pilpres mengusung Prabowo-Hatta hadir dalam Rakernas PDIP. Kehadiran kedua parpol tersebut diartikan sebagai jawaban atas sinyal yang diberikan Jokowi. Namun demikian, kebenaran “sambutan gayung” PPP dan PAN tersebut baru akan diuji siang ini.

Sekalipun situasi di internal partainya berbeda-beda, namun sikap PAN, PPP, Demokrat, dan Golkar akan sangat menentukan kelangsungan pilkada langsung yang sudah dijalankan sejak 10 tahun ini. Karena alotnya pembahasan RUU Pilakada ini, maka sudah bisa dipastikan keputusannya akan dilakukan dengan cara voting. Walaupun berbeda kepentingan namun baik kubu Jokowi (PDIP, PKB dan Hanura), Gerindra dan PKS, Golkar loyalis ARB, PPP loyalis SDA pastinya akan mendesak voting dilangsungkan secara terbuka.

Bagi kubu Jokowi yang didukung PDIP, PKB, dan Hanura jalannya voting terbuka akan mempermudah menilai sikap PPP dan PAN. Apakah Jokowi akan memberikan kursi menteri kepada kedua parpol ini atau tidak akan ditentukan dalam rapat paripurna RUU Pilkada hari ini. Serupa tapi beda kepentingan, Prabowo akan menjadikan ajang rapat paripurna ini untuk menentukan soliditas koalisinya. Bila PPP dan PAN secara bulat mendukung pilkada lewat DPRD, artinya soliditas KMP terjaga.

Sedang bagi Golkar, voting terbuka dalam rapat paripurna ini lebih dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur dukungan kader kepada ARB. Di sini kader pendukung ARB yang akan membawa Golkar sebagai partai oposisi akan berhadapan dengan kader Golkar pendukung JK yang memilih kembali bergabung dalam pemerintahan. Hampir sama dengan Golkar, PPP akan memanfaatkan voting terbuka sebagai alat timbangan. PPP akan melihat berapa banyak kadernya yang mendukung SDA dan berapa banyak yang mendukung Emron.

Bagi Demokrat masalahnya berbeda lagi. Demokrat yang secara institusi mendukung pilkada langsung, namun pilihsn kader belum tentu mengikuti kebijakan partainya. Hal ini mengacu pada pengalaman Demokrat pada pilpres lalu. Demokrat yang secara institusi bersikap netral, namun beberapa kader partainya mendukung Prabowo-Hatta dengan membawa simbol-simbol kepartaian. Jadi, dalam RUU Pilkada ini nampaknya Demokrat akan kembali membebaskan pilihan kepada masing-masing kadernya.

Sebenarnya sekalipun dilakukan secara tertutup dan tidak terlihat pun pilihan masing-masing anggota fraksi masih bisa dibaca. Caranya dengan memotret atau memvideokan pilihannya di bilik suara. Atau bila ada larangan membawa gadget ke dalam bilik, pemilih masih bisa memberi menandai kertas suara sesuai yang diatur sebelumnya. Posisi tanda contreng pada kertas, misalnya, bisa dijadikan tanda pilihan anggota fraksi. Selain posisi, bentuk tanda contreng pun bisa menandai pilihan. Posisi atau bentuk tanda ini bisa diamati saat penghitungan suara lewat kamera tersembunyi yang dibawa saksi.

Lalu, bagaimana bila anggota parlemen membolos pada hari ini? Tentu saja ketidakhadiran tersebut bisa dimaknai sebagai penggembosan salah satu kubu. Mangkirnya anggota DPR juga bisa dijadikan alat ukur soliditas. Kecuali bila yang membolos itu kader Demokrat.

Tapi, baik itu pembolosan maupun pilihan terhadap voting tertutup sudah bisa membuktikan soliditas KMP. Jika anggota parlemen yang tergabung dalam KMP lebih banyak yang mangkir atau mendukung voting tertutup, maka sudah bisa membuktikan bila pin soliditas KMP tidak memiliki daya kesaktiannya.