Pemerintah Jakarta Belum Efektif dalam Menangani Masalah Sampah

Di bawah kepemimpinan Gubernur Bali yaitu Wayan Koster, Bali dapat mengelola banyak masalah sampah, seperti sampah plastik dan limbah-limbah rumah tangga. Penghargaan itu sebenarnya tidak hanya diberikan kepada tingkat provinsi, tetapi Bali merupakan satu-satunya provinsi yang mendapatkan penghargaan tersebut. 

Upaya pemerintah provinsi Jakarta dalam menangani masalah sampah bisa diibaratkan seperti mencoba menambal perahu bocor dengan kain lap. Meskipun ada tindakan dan usaha yang dilakukan, upaya tersebut belum cukup kuat dan menyeluruh untuk menahan derasnya volume sampah yang terus datang. 

Setiap kali satu masalah kecil teratasi, muncul lagi kebocoran baru karena fondasi upaya yang dilakukan masih lemah dan belum menyentuh akar persoalan. 

Program-program yang ada, seperti meningkatkan pengelolaan sampah dan membangun infrastruktur penanganan limbah, memang membantu, tetapi belum sebanding dengan laju pertambahan sampah yang semakin hari semakin besar. 

Tanpa strategi yang lebih terarah dan dukungan yang lebih solid dari masyarakat, hasilnya belum cukup terasa di lapangan, hanya menjadi solusi sementara yang tidak akan menyelamatkan Jakarta dari ancaman menumpuknya sampah di masa depan.

Meskipun berbagai program telah diluncurkan, seperti program bank sampah, penerapan teknologi pengelolaan sampah, dan pengembangan fasilitas pengolahan, jumlah sampah di Jakarta masih sangat tinggi dan terus bertambah setiap hari. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menangani masalah sampah ini. 

Sistem pengangkutan sampah juga belum optimal, sehingga seringkali terjadi penumpukan sampah di sejumlah titik kota. Ada pula koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah juga masih kurang, menghambat terciptanya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efisien. Sebagai dampaknya, masalah sampah di Jakarta tetap menjadi tantangan besar yang perlu ditangani secara lebih komprehensif.

Republika