Mereka Berjuang Supaya Punya Jamban

Sebelum punya kamar mandi sendiri, inilah lokasi sumber mata air berikut pancuran airnya, tempat Yuliana bersama keluarganya biasa mandi dan mengambil air. (Foto: Hilmi/Pikiran Rakyat)

Kamar mandi berikut jambannya milik keluarga Yuliana yang sedang diselesaikan. (Foto: Gapey Sandy)

Berapa jumlah warga yang sudah menjadi anggota KKUM, yang kebanyakan kaum perempuan, dan memperoleh manfaat Kredit Sanitasi ini? Jawabannya ternyata cukup mencengangkan!

Karena, hanya dalam tempo satu tahun yakni sejak November 2016 hingga Oktober 2017, jumlah warga yang mengikuti "Kredit Jamban" ini sudah mencapai 1.195 orang. Kebanyakan tersebar di wilayah Bogor (Nanggung, Parungpanjang, Ciampea, Bojonggede, Cijeruk, Kota Bogor, Cisauk, Jonggol, Cisarua dan Babakan Madang), kemudian disusul Sukabumi (Sukaraja, Parungkuda, Gegerbutung, Nagrak dan Cikembar), dan Cianjur (Warungkondang dan Karang Tengah).

"Dari semua capaian Kredit Sanitasi ini, dana yang sudah kami salurkan mencapai Rp 4,3 miliaryang tersebar di 17 cabang KKUM se-Jawa Barat. Target mendatang, kami berharap pada setiap cabang KKUM juga memiliki program Kredit Sanitasi, karena ternyata realita di lapangan menunjukkan bahwa, banyak anggota atau dampingan KKUM yang belum memiliki kamar mandi juga jamban. Termasuk, mereka yang berada di Jawa Tengah. Makanya, dalam tiga tahun mendatang, kami berharap capaian peserta program kredit ini bisa mencapai 3.000 anggota. Bahkan kalau memungkinkan, harusnya lebih dari angka itu," optimis pria berkacamata ini seraya menyebut inovasi kredit ini mengadaptasi konsep Grameen Bank yang diperkenalkan Muhammad Yunus di Bangladesh.

Murtadho SH MM, Direktur Koperasi Karya Usaha Mandiri, Bogor. (Foto: Gapey Sandy)

Acara MINGGON, pertemuan Mingguan ibu-ibu anggota KKUM. Mereka menabung, meminjam, mencicil angsuran dan membacakan Ikrar Anggota KUM bersama-sama. (Foto: Gapey Sandy)

Apa yang dilakukan KKUM memang sangat membantu pencapaian program Pemerintah terkait sasaran gerakan "Program Permukiman 100 -- 0 -- 100". Apa itu?

Seperti diketahui, Pemerintah -- melalui Ditjen Cipta Karya KemenPUPR -- punya target sampai dengan 2019, untuk mewujudkan 100% AKSES AIR MINUM, 0% LUAS KAWASAN KUMUH PERKOTAAN, dan 100% AKSES SANITASI.

Khusus untuk akses air minum dan sanitasi, merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan program 0% luas kawasan kumuh perkotaan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, sehingga terciptalah KOTA TANPA KUMUH.

Sialnya, berdasarkan data dari Bappenas hingga akhir tahun 2016 kemarin, capaian "Program Permukiman 100 -- 0 -- 100" masih agak-agak jauh dari harapan. Apalagi, kalau kita bercermin dari fakta dan data yang ditemui di lapangan, bahwa banyak sekali warga masyarakat yang belum punya kamar mandi plus jamban di rumahnya. Wah, rasanya bisa kedodoran 'tuh Pemerintah untuk mewujudkan "100 -- 0 -- 100" ini sampai 2019, yang notabene sudah tidak berapa lama lagi. Halo Pemerintah, ini cuma kesimpulan dari permukaan, sekaligusearly warning 'lho ...

"Capaian secara Nasional untuk program 100 -- 0 -- 100, berdasarkan data Bappenas hingga akhir 2016 menunjukkan bahwa, capaian nasional target akses air minum mencapai 71,14%, sedangkan target akses sanitasi 76,37%," terang Ir Tanozisochi Lase MSc, Kasubdit Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, KemenPU.

Ir Tanozisochi Lase MSc, Kasubdit Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, KemenPU. (Foto: Gapey Sandy)

Meski capaian nasional akses sanitasi melebihi akses air minum, tapi menurut Anes -- panggilan akrab Tanozisochi Lase ---, masih ditemukan banyak temuan memprihatinkan seputar isu strategis sanitasi ini. "Mulai dari pembangunan sanitasi yang masih belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Terbatasnya regulasi yang mendukung pembangunan sanitasi. Terbatasnya sumber pendanaan dari Pemerintah, baik dari APBN maupun APBD. Kapasitas SDM penyelenggara pembangunan sanitasi yang masih harus ditingkatkan. Juga, masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan sanitasi, seperti ketersediaan dokumen perencanaan, kesiapan lahan dan institusi pengelolanya," tutur Anes merujuk temuan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) per Januari 2016.    

Lembaga Keuangan Mikro dan Makro Harus Terlibat

Sementara itu, menurut Andi Musfarayani selaku Manajer Advokasi water.org, fakta memang membuktikan bahwa ternyata memang tidak mudah untuk memenuhi akses air bersih dan sanitasi bagi seluruh masyarakat.