Sudah hampir satu tahun program 'Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga' dilaksanakan.Bagaimana perkembangannya?
- - - - - -
Ya, kalau Anda masih ingat, ketika meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai di Yahukimo, Papua, pada 18 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program 'Satu Harga BBM'. Program yang cukup membuat terhenyak banyak pihak, lantaran selama ini dipandang musykil, dan tak mungkin bisa dilakukan.
Tapi ternyata, Presiden Jokowi tidak mengenal istilah musykil, mustahil, apalagi impossible. Bahkan, buka cuma sekadar pandai mencetuskan gagasan, Presiden Jokowi menunjukkan keseriusannya dengan langsung memeriksa pesawat Air Tractor AT-802 yang merupakan pesawat pengangkut BBM. Inilah salah satu pesawat yang menjadi salah satu penopang pelaksanaan program 'BBM Satu Harga'. Kapasitas angkut maksimal "perut" pesawat ini adalah 4 ton atau 4.000 liter.
Secara bertahap, program tersebut kemudian dilaksanakan. Sekaligus jadi bukti nyata kerja Presiden Joko Widodo dalam upaya mewujudkan pemerataan biaya di Kawasan Indonesia Timur.
"Ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga harganya sekarang di seluruh kabupaten yaitu 6.450 rupiah per liter untuk premium," tegas Presiden Jokowi.
Suara tegas Presiden Jokowi yang optimis program ini akan dapat dilaksanakan seakan menyingkap kabut berbagai kendala pelaksanaan 'BBM Satu Harga'. Ya, semua orang tahu, khusus untuk wilayah Papua misalnya, pengiriman BBM masih sulit dijangkau dengan mengandalkan moda transportasi umum. Jadi, bagaimana mungkin mau memberlakukan 'satu harga'? Begitu pikir mereka yang nyinyir bahkan setengah menentang.
Tapi, buat apa mendengarkan kata mereka yang pesimis.
"Ini luar biasa. Sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia, harganya sudah seperti itu. Ini keputusan yang luar biasa dan bijaksana bagi orang Papua. Tidak mudah menyeragamkan harga BBM khususnya di Papua. Pasalnya, wilayah satu dengan yang lain belum terintegrasi dengan infrastruktur masih menjadi penyebab utama," kata Lukas seraya berjanji dan siap mengawal dan mensukseskan program 'BBM Satu Harga'.
