Mohon tunggu...
Gapey Sandy
Gapey Sandy Mohon Tunggu... Penulis - Kompasianer

Peraih BEST IN CITIZEN JOURNALISM 2015 AWARD dari KOMPASIANA ** Penggemar Nasi Pecel ** BLOG: gapeysandy.wordpress.com ** EMAIL: gapeysandy@gmail.com ** TWITTER: @Gaper_Fadli ** IG: r_fadli

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Jokowi Ingin Dekat dengan Rakyat Tanpa Sekat #4

30 Desember 2015   14:10 Diperbarui: 31 Desember 2015   08:44 2341
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Luncuran Jawaban Presiden Joko Widodo

Menanggapi penyampaian ketiga Pemred tersebut, Presiden Joko Widodo dengan gaya bicara khasnya yang lembut berkata, masalah yang dihadapi NTT memang cukup banyak. “Masalah pemenuhan elektrifikasi saja, berada pada urutan terendah kedua. Untuk menjawabnya, baru saja saya meresmikan PLTS dengan kapasitas 5 MWp yang dapat memenuhi kebutuhan listri sekitar 5.500 rumah tangga. Nanti, akan ada lagi kapal apung listrik yang akan membawa muatan dengan kapasitas 60 MW. Artinya, dari angka-angka ini saja, kebutuhan listrik di NTT yang sebesar 50 MW, dapat segera terpenuhi. Nanti, kalau sudah rampung problem listriknya, barulah kita membuat pembangkit listrik yang ada di darat,” tutur Presiden Joko Widodo.

Sedangkan untuk angka kemiskinan, lanjut Presiden, Provinsi NTT berada pada kisaran urutan kedua atau ketiga terendah. “Makanya, Pemerintah berusaha untuk mengejar ketertinggalan antar wilayah. Kalau tidak, bisa-bisa kesenjangan justru akan melebar. Salah satu kunci untuk memajukan NTT adalah memenuhi kebutuhan AIR. Tidak mungkin kita bicara pertanian, menanam jagung, ketela, sorgum, atau bahkan memulai usaha peternakan, kalau masalah pokok di NTT yakni air, tidak ada penyelesaian,” jelas Presiden Joko Widodo.

Terkait desakan untuk membangun embung dan bendungan, Presiden menegaskan bahwa memang Pemerintah sudah merencanakan hal itu semua. “Kita buat perencanaan. Pokoknya, putuskan, kerjakan. Putuskan, kerjakan. Saya itu dalam bekerja selalu dibatasi waktu,” jawab Presiden tegas seraya mengatakan bahwa, dalam setiap melakukan pengecekan hasil pekerjaan selalu dilakukan sampai empat kali. “Jadi, tidak hanya satu kali saja saya mengecek hasil pekerjaan itu”.

(ATAS: Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain di Belu, NTT, pada Senin, 28 Desember 2015. BAWAH: Kondisi medan jalan dari PLBN Motaain menuju Bandar Udara A.A. Bere Tallo di Kota Atambua, yang sedang direnovasi. || Foto: Gapey Sandy/Kompasiana)

Menanggapi kebutuhan kapal Ferry, Presiden menyatakan persetujuannya untuk menambah jumlah kapal laut. “Kita akan selesaikan. Ini juga sejalan dengan program tol laut,” ujar Presiden seraya melanjutkan tentang betapa pentingnya mewujudkan provinsi ternak bagi NTT. “Saat ini, kita masih kekurangan sekitar 300 ribu sapi ukuran besar, atau 600 ribu sapi ukuran kecil”.

Adapun menjawab soal jaminan kebebasan pers dan berpendapat, Presiden Joko Widodo justru mempertanyakan balik. “Apakah selama ini masih ada yang menekan kebebasan pers? Saya rasa sudah tidak ada. Bahkan apa yang ditulis pers sudah menjadi ‘makanan’ kita sehari-hari. Saya dimaki-maki, dicemooh, diejek. Itu sudah biasa. Bahkan sejak saya menjabat Gubernur DKI Jakarta, hal seperti ini sudah biasa. Makanya, saya akan tunjukkan (hasil kerja). Kalau memang dianggap tidak mampu, tidak capable, ya tidak usah ditengok lagi (pada Pemilu berikutnya),” jelasnya.

Terkait problem tanah adat yang kerapkali menjadi penghambat rencana proyek investasi, Presiden Joko Widodo membeberkan perlunya melakukan pendekatan kepada para tokoh kunci, karena banyak sekali suku-suku besar dan kecil di NTT ini. “Pengalaman ketika di Merauke, Papua, hampir sama, karena ada tanah ulayat. Untuk itu, calon investor harus melakukan sistem sewa, lalu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat pada proyek investasi tersebut, kemudian melakukan sistem bagi hasil. Misalnya, pada saat panen, maka sistem bagi hasilnya adalah, 70% untuk investor, dan 30% untuk masyarakat setempat,” jelas Presiden.

(Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ketika menghadiri bakti sosial di SMAN 1 Kupang bersama para relawan, pada Senin, 28 Desember 2015. || Foto: Gapey Sandy/Kompasiana)

Ketiga, dari apa yang sudah dipaparkan Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan bertatap muka dengan masyarakat Provinsi NTT, selama kunjungan kerja kali ini, nampak jelas betapa Presiden merupakan sosok yang sangat memahami persoalan wilayah, sekaligus tahu bagaimana cara untuk menuntaskan atau mencari solusinya. Misalnya, pada saat bertemu dengan sejumlah Pemred, ketika meresmikan Bendungan Rotiklot, pada waktu memberi sambutan perayaan Natal Bersama Nasional, Presiden Joko Widodo dengan tegas menyebut AIR, sebagai salah satu kunci persoalan yang dibutuhkan oleh NTT.

Tidak hanya tahu bahwa pengadaan air teramat berarti di provinsi ini, Presiden Joko Widodo pun memahami bagaimana cara mengatasinya. Tidak salah, kalau Bendungan Rotiklot adalah bendungan kedua dari tujuh bendungan yang sudah direncanakan untuk dibangun di NTT.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun