Nasib Muslimah kurang beruntung. Punya Kartu BPJS Kesehatan, tapi tiga rumah sakit yang seharusnya melayani pasien BPJS justru seakan menolaknya. Alasannya, macam-macam. Warga Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta Timur ini akhirnya cuma bisa nelangsa. Jangankan menerima layanan medis guna mengobati sakit paru-parunya, melongok ruang perawatan Kelas II rumah sakit sesuai haknya pun Muslimah tidak bisa.
Terombang-ambing penolakan rumah sakit, kondisi Muslimah terus nge-drop! Sampai akhirnya, keluarga memasrahkan Muslimah masuk UGD RS Persahabatan. Mustinya di sini, pasien empunya Kartu BPJS Kesehatan terlayani. Tapi, lantaran alasan ruang ICU penuh, rumah sakit ‘angkat-tangan’. Alhasil keluarga Muslimah harus berjibaku lagi, cari rumah sakit lain. Sementara kondisi Muslimah, kian mencemaskan.
Ujung ceritanya bisa ditebak. Lantaran mempergunakan hak sebagai pemegang Kartu BPJS Kesehatan terus-menerus ‘ditolak’ rumah sakit berkompeten, keluarga Muslimah pun menyerah pada nasib. Muslimah diantar berobat ke ICU RS Medistra, Kuningan, Jakarta Selatan. Terpaksa Muslimah berobat denganSTATUS PASIEN UMUM. Apa lacur? Dalam tempo 10 hari opname di ICU, tagihan yang sampai di tangan keluarga Muslimah mencapai Rp 120 juta! Habis-habisan harta keluarga Muslimah membiayai pengobatan. Voniskanker saluran paru-paru memang bak petir kala siang bolong.
Tak hanya itu, Yuli berusaha selekas mungkin memindahkan Muslimah ke rumah sakit yang melayani pasien BPJS. Karena pasien dalam kondisi darurat, Yuli pun mencoba “jalur khusus”. Ia mengontak jajaran di Kantor Gubernur DKI Jakarta. Pesannya sama. Ada warga DKI Jakarta yang tak terlayani BPJS Kesehatan!
“Alhamdulillah, esok harinya, Ibu Muslimah bisa dipindahkan dan bakal dilakukan tindakan operasi di RS Persahabatan, sesuai haknya sebagai pemegang Kartu BPJS Kesehatan. Bahkan, biaya tagihan rumah sakit sebelumnya sebesar Rp 115 juta juga ditanggung BPJS. Tapi tugas saya belum selesai. Ibu Muslimah masih harus memperoleh hak layanan proses kemoterapi dan perawatan lainnya. Karena memang, aturannya seperti itu,” kata Yuli penuh syukur.
Kisah haru keluarga Muslimah dituliskan Yuli Supriati pda 6 November kemarin di akun fesbuk miliknya. Masih banyak kisah pilu pasien dan keluarga pasien lainnya. Menuliskannya di fesbuk sekaligus menjadi catatan tugas Yuli. Maklum, Yuli menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Provinsi Banten. “Tugas saya, menjadi relawan dan melakukan advokasi terkait pemenuhan hak-hak kesehatan untuk warga masyarakat,” ujar Yuli yang lahir di Jakarta, 21 Juli 1970.
DKR adalah lembaga masyarakat nasional yang berbentuk perkumpulan dan dibentuk untuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan inisiatif rakyat dalam pembangunan kesehatan. DKR mempunyai tugas serta tanggung-jawab untuk mendorong perbaikan, peningkatan kesehatan rakyat serta menyatukan inisiatif masyarakat agar terlibat dalam perbaikan dengan menambah peningkatan kesehatan dan melakukan pendampingan (pelayanan) kesehatan serta pembangunan desa dengan lingkungan yang sehat.
Perkumpulan yang memiliki garis kordinasi pusat, daerah sampai pada tingkat Kabupaten/Kota ini, dibentuk dalam satu Wokrshop dan Training serta Pertemuan Nasionalpada 11 - 12 Maret 2008 di Jakarta, denagn dihadiri individu, perwakilan organisasi, LSM dari tingkatan kabupaten yang terdiri dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. DKR telah dilegalformalkan melalui Akte Notaris Nomor 93 tanggal 17 Maret 2008.
