[caption id="attachment_357239" align="aligncenter" width="549" caption="Penolakan pembentukan bank khusus diantaranya karena khawatir struktur perbankan menjadi gemuk sehingga terabaikan. Belum lagi, kehadiran bank khusus hanya akan menambah beban pengawasan. (Foto: kompas.com)"]
Membaca wacana pembentukan bank khusus ditingkahi sejumlah pendapat dan tanggapan yang positif, kiranya angan-angan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, untuk mendirikan Bank Tani, optimis bakal terwujud. Harapannya, Tim Transisi yang dibentuk untuk mem-back up, merumuskan, dan mempersiapkan jalannya roda amanat pemerintahan Jokowi-JK, memilih sosok profesional yang tepat, capable dan acceptable demi mewujudkan gagasan mulia bank khusus ini.
Penolakan Bank Khusus
Diakui, tidak semua orang setuju dengan ide pendirian bank khusus ini dengan berbagai macam alasan. Di antaranya, justru datang dari lembaga pemerintah yang tugasnya Mengatur, Mengawasi, dan Melindungi untuk industri keuangan yang sehat, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Gandjar Mustika, pada prinsipnya, di masa mendatang perlu ada bank-bank yang khusus berkiprah di sektor-sektor tertentu, seperti bank perumahan, bank pertanian, bank nelayan, bank infrastruktur, dan bank umum yang sudah ada," katanya seperti dikutip Kontan.
Gandjar tak sependapat jika untuk mengoptimalkan layanan perbankan di sektor-sektor ekonomi yang selama ini dianggap kurang optimal tersentuh perbankan, harus secara formal dibentuk bank khusus. “Kalau harus menambah jumlah bank lagi, konsentrasi pengawasan jadi terlalu luas. Itu yang kita khawatirkan,” ujarnya lagi.
Penolakan senada juga datang dari ekonom UI, Anton Gunawan, yang justru menganggap ide pembentukan bank khusus, seperti Bank Tani dan Nelayan, Bank Infrastruktur, sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Alasannya tiada bukan, kebutuhan biaya yang besar, dan peran tersebut yang sebenarnya masih dapat dilakukan oleh bank yang sudah ada saat ini. Selain itu, pendirian bank-bank baru dan khusus itu, hanya akan mempergemuk struktur perbankan yang bisa berakibat pada sektor perbankan yang terabaikan.
[caption id="attachment_357240" align="aligncenter" width="552" caption="Jokowi berdialog bersama para nelayan. Kisah kegagalan bank khusus sebelumnya patut menjadi pembelajaran terbaik, bukan untuk menjegal ide pembentukan Bank Tani dan Nelayan, serta bank-bank khusus lainnya. (Foto: tribunnews.com)"]
“Contohnya, Bank Pembangunan Indonesia yang semula dikhususkan membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi, dan pariwisata. Selain itu, ada Bank Bumi Daya yang didirikan untuk membantu kredit petani. Ada pula Bank Dagang Negara yang membiayai sektor industri dan pertambangan. Lihat, kan, bagaimana ending-nya, tuh?” tanya Anton seperti dimuat tempo.co.
Pendapat yang menolak pendirian bank khusus tentunya menjadi masukan berharga bagi Jokowi-JK dan segenap Tim Transisi. Meskipun, perlahan-lahan kita semakin paham bagaimana cara Jokowi bekerja. Sosok Presiden terpilih ini tidak melulu memikirkan hambatan birokrasi. Baginya, proses adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan, dengan menempatkan sosok pengendali yang cakap dan dapat dipercaya untuk menunaikan amanat proses itu sendiri. Contoh kasus, ‘kekeras-kepalaan’ Jokowi dalam mempertahankan Lurah Susan di bilangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sempat menjadi kontroversi termasuk penolakan warga, tapi kemudian dengan perjalanan proses yang matang, semua persoalan justru dapat terselesaikan dengan baik. Malah kini, tak sedikit warga yang berbalik memuji kinerja Lurah Susan.
Begitu pun dengan cetusan wacana bank khusus ini. Kiranya, seperti langgam kebiasaannya, Jokowi bakal lebih menekankan pada proses. Yaitu secara bertahap, niat yang kuat, profesional, dan terwujud. Adapun soal struktur perbankan yang dikhawatirkan menjadi gemuk, beban pengawasan yang makin berat, serta rentetan pengalaman kegagalan bank-bank khusus sebelumnya, cukuplah kiranya itu menjadi sinyal kehati-hatian saja, bukan malah sengaja untuk menakut-nakuti, apalagi untuk sengaja menjegal ide Jokowi untuk membentuk bank khusus, termasuk Bank Tani. Jangan sampai terjadi, kalangan petani dan nelayan, menjadianak tiriyang kurang sejahtera di negeri yang gemah ripah loh jinawiini.
Semoga!
