MENGAMATI situasi belakangan ini, terutama sejak Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden, dunia politik dan hukum kita hari demi hari kok semakin aneh dan menggelikan.
Logika politik dan hukum kerap dijungkirbalikkan. Pemerintah dan para pembantu presiden sudah bekerja keras, namun segelintir politikus di Senayan berkoar-koar hasil kerja Jokowi (katanya) nol besar.
Sekelompok orang tanpa merasa bersalah menghina Presiden semaunya sendiri dan praktis tak tersentuh hukum. Yang bersalah dibela dan yang benar disalahkan dan dikalahkan.
Belum lama ini beredar video ada warga negara (seorang ibu) yang mengamuk di pengadilan karena bapak hakim (wakil Tuhan dalam soal menegakkan keadilan) memberikan keputusan yang dianggap tidak adil.
Sang ibu meraung-raung di ruang sidang. Usut punya usut, begitu diwawancarai para wartawan, sang ibu dan anggota keluarganya mengaku sudah menyogok para "penegak hukum" hingga ratusan juta rupiah. Nasi sudah menjadi bubur, sang ibu hanya bisa menyesal dan berkeluh kesah: "Di mana keadilan dan penegakan hukum?"
Beberapa hari lalu rakyat di negeri ini menangis begitu menyaksikan sebuah drama di pengadilan di mana Saulina boru Sitorus, seorang nenek berusia 92 tahun dihukum gara-gara merusak pohon durian berdiameter 5 inci (sekitar 13 sentimeter) milik pelapor yang juga kerabatnya, Japaya Sitorus.
Namun, di tempat lain dan dalam kasus yang berbeda, Honggo Wendratno, mantan Direktur Utama PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), tersangka kasus korupsi penjualan kondensat dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 35 triliun dengan mudahnya kabur ke luar negeri tanpa terdeteksi.
Ketidakadilan dan keanehan dipertontonkan begitu gamblang di ruang sidang pengadilan. Ironisnya, dalam banyak kasus, kepentingan rakyat banyak dan negara kerap dinomorsekiankan.
Tanpa banyak diketahui publik, pihak yang merasa berkuasa lantaran punya uang (?) kini juga tengah jumawa melawan negara dan kasusnya sedang diproses di pengadilan. Ceritanya sendiri begitu panjang.
Adalah DL Sitorus, PT Tor Ganda dan PT Torus Ganda bersama dengan Koperasi KPKS Bukit Harapan dan PT Parsub yang kompak melawan negara. Padahal mereka telah dinyatakan bersalah (melalui putusan MA pada tahun 2008) karena menguasai kawasan hutan untuk perkebunan sawit secara ilegal seluas 47.000 hektare di Padang Lawas, Sumatera Utara.
Ya, menguasai kawasan hutan seluas 47.000 hektare. Bandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang luasnya 60.000 hektare.