Diplomasi Kuliner Jokowi dan Rencana Konferensi Pers Tokoh Politik

“Diplomasi kuliner” Jokowi diakui atau tidak telah berdampak. Oleh sebab itu sebelum tanggal 2 Desember 2016, saya menduga akan muncul tokoh politik yang menggelar konferensi pers susulan di kediamannya atau di restoran dalam rangka menyaingi diplomasi kuliner Jokowi.  Saya perkirakan tokoh politik itu akan menyampaikan pernyataan seperti ini:

• Saya memberikan apresiasi kepada Presiden yang telah bertemu dengan sejumlah kalangan dan tokoh politik di istana sebagai evaluasi atas situasi dan dinamika politik yang berkembang di Tanah Air, khususnya berkaitan dengan Pilkada di DKI Jakarta.
• Namun, saya prihatin sebab ada kesan atau sengaja menimbulkan kesan, Presiden pilih kasih karena tidak mengundang semua unsur elemen politik dan tokoh-tokoh atau negarawan, padahal kita semua tahu bahwa selain Ibu Megawati, ada tokoh lain yang pernah memimpin negeri ini, yaitu Bapak BJ Habibie atau bapak reformasi kita, Amien Rais. Bagaimanapun juga tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi perlu didengar suaranya jika memang kita menginginkan negeri ini ke depan lebih baik.
• Para ketua umum parpol saya pikir juga perlu didengar suaranya, sebab dedikasi mereka telah memberi warna kepada demokrasi di negeri yang sama-sama kita cintai dan ke depan lebih baik. Parpol adalah pilar demokrasi kita. Parpol bukan hanya organisasi politik yang mendukung pemerintahan saja.
• Di luar banyak diberitakan bahwa kader-kader partai yang saya pimpin mengatakan untuk memberikan rasa keadilan, Presiden sebaiknya juga mengundang saya ke istana. Tidak! Saya sekali pun tidak pernah meminta-minta. Itu semua adalah inisiatif kader-kader partai yang saya pahami karena mereka peduli kepada semangat persatuan dan kesatuan di antara kita demi NKRI.
• Saya juga memberikan apresiasi kepala Polri yang telah menindaklanjuti perkara penistaan agama oleh Saudara Ahok, calon gubernur Jakarta dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka.
• Agar aksi unjuk rasa tidak terus berlanjut dan guna menjujung tinggi rasa keadilan di masyarakat, maka sudah sewajarnya polisi segera menahan Saudara Ahok. Jika Polri pilih kasih dan tidak segera menahan Ahok, maka sampai lebaran zebra, aksi demo akan terus berlanjut. Jangan salahkan para pengunjuk rasa jika mereka terus menyuarakan aspirasinya melalui parlemen jalanan.
• Saya prihatin, masih banyak pelanggaran hukum di negeri ini yang tampaknya sengaja dibiarkan hingga berlarut-larut, seperti kasus Century, Hambalang atau puluhan proyek pembangkit listrik yang mangkrak dan terindikasi ada korupsinya. KPK harus berani bertindak tanpa pandang bulu.
• Saya prihatin, pemerintah, khususnya aparat penegak hukum melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus provokasi atau hasutan di media sosial dan menjadikan Saudara Buni Yani sebagai tersangka. Padahal begitu banyak netizen yang membully saya dengan meme-meme yang sungguh sangat kejam seolah-olah saya adalah aktor politik di balik aksi unjuk rasa 4 November 2016.
• Saya prihatin, ada yang memfitnah bahwa saya-lah yang membiayai aksi-aksi tersebut, termasuk aksi damai yang akan digelar pada 2 Desember besok. Siapa pun tahu bahwa biaya untuk aksi tersebut sangat besar. Dari mana saya mendapatkan uang untuk kegiatan yang menurut saya kurang patut tersebut? Ada pula yang memfitnah bahwa saya menyimpan uang dan kekayaan di luar negeri yang jumlahnya mencapai triliuan rupiah. Padahal sesen pun saya tidak punya tabungan di luar negeri.
• Di luar itu semua, saya prihatin, sebab upaya menyampaikan pendapat atau aspirasi melalui aksi unjuk rasa yang sebenarnya dijamin dalam undang-undang dinilai oleh sementara kalangan sebagai makar. Sungguh, ini sangat memprihatinkan.  Sebaiknya pemerintah tidak alergi terhadap berbagai kritik yang disampaikan rakyat. Dengarlah suara kritis mereka. Selayaknya pemerintah berterimakasih karena rakyat berani memberikan masukan konstruktif. Pemerintah harus introspeksi. Jangan justru malah dihambat sehingga Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya merasa perlu mengeluarkan maklumat larangan berdemonstrasi dan disebarluaskan melalui helikopter. Apakah tidak ada cara lain yang lebih bermartabat?
• Dalam kesempatan ini saya juga perlu sampaikan, terutama berkaitan dengan pilkada di DKI Jakarta yang mengesankan saya membala secara membabi buta salah satu pasangan calon gubernur. Sebagai pesta demokrasi, maka pilkada boleh diikuti oleh siapa pun asal tidak menghalalkan segala cara. Begitu pula dalam memberikan dukungan. Oleh sebab itu dalam hal ini saya perlu tegaskan bahwa partai-partai pendukunglah yang mengajukan calon gubernur untuk partai saya, bukan keputusan saya pribadi, apalagi istri saya. Sungguh, saya prihatin, curiga, kok dipelihara. Prihatin saya.[]