Baru-baru ini beredar video presiden RI bapak Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya karena terlalu banyak aplikasi di kementrian yang dinilai boros dan berorientasi project. Tidak terkecuali aplikasi di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (kemendikbudristek).
Salah satu yang disorot adalah Platform Merdeka Mengajar yang saat ini menjadi kitabnya para guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa guru saat ini diarahkan menggunakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk belajar secara mandiri atau mengembangkan kompetensinya.Â
Selain itu terdapat fitur unggah bukti karya di mana guru-guru diajak untuk mengunggah aktivitas belajarnya  melalui PMM untuk dijadikan referensi atau sumber inspirasi bagi guru-guru lain yang dikemas dalam jargon  belajar dan berbagi tidak hanya itu, untuk melakukan penilaian kinerja guru juga melalui aplikasi ini yang bisa dilakukan melalui fitur pengelolaan kinerja baik oleh guru kepala sekolah dan pengawas sekolah.Â
Kemudian hasil penilaian guru oleh kepala sekolah atau penilaian kepala sekolah oleh pengawas dialirkan lagi ke aplikasi e-kinerja milik badan kepegawaian Nasional BKN. Sekilas aplikasi pengelolaan pengelolaan kinerja di PMM adalah kembaran dari aplikasi e-kinerja di BKN
Pidato presiden tersebut menjawab  keresahan sebagian guru yang menilai bahwa aplikasi pengelolaan kinerja terlalu rumit terutama sekolah-sekolah yang tidak memiliki akses jaringan internet yang baik.
Namun pendapat berbeda datang dari kalangan guru yang dekat dengan dunia digital atau akrab dengan berbagai aplikasi, menurut mereka penggunaan aplikasi dalam dunia pendidikan mutlak dilakukan karena hal tersebut tidak hanya memudahkan tetapi juga merupakan jawaban atas tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks karena pendidikan sebagaimana Ki Hajar Dewantara katakan bahwa mendidik harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Bapak presiden Jokowi tentu bukan tanpa alasan menyebut bahwa aplikasi di semua kementerian sudah terlalu banyak, hal ini ditengarai bahwa aplikasi-aplikasi tersebut dibuat hanya untuk kepentingan proyek dan menguntungkan pihak tertentu saja, beliau ingin ada penyederhanaan agar anggaran yang digunakan untuk aplikasi tersebut tidak membebani begitu banyak anggaran negara.
Terlepas dari pro dan kontra penggunaan platform digital termasuk pmm di Kemendikbud ristek tentu kita tidak ingin pembuatan aplikasi yang sejatinya memudahkan kita dalam bekerja justru dijadikan sebagai lahan korupsi bagi para tikus berdasi di negeri kita tercinta ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
