Isu tentang kedaulatan pangan sampai hari ini tetap manjadi judul yang seksis disetiap disetiap moment-moment strategis. Lebih lebih sekarang sudah memasuki tahun politik, issu tentang pangan kususnya beras menjadi judul politik yang menggairahkan sekaligus juga membikin gerah. Bagaimana tidak, ibarat "senjata", issu perberasan adalah sebuah piranti utama  yang tidak bertuan. Ia akan selalu berpindah tangan sesuai kuasa-kepentingan yang akan memainkannya.
Beras dan politik perberasan sudah terlanjur menjadi rumus pokok jika diletakkan dari beragam sudut pandang. Di mata penguasa, beras adalah sebagai barometer wujud dan wajah perekonomian pada sebuah rezim Pemerintahan. Rapor baik dan buruk pemerintah akan ditengok dan dirasakan oleh rakyat dari sistem kelola politik perberasan ditingkat nasional.
Sebaliknya dari sudut pandang blok politik yang tidak sehaluan dengan Pemerintah, beras akan menjadi judul menarik sekaligus amunisi untuk menghantam kebijakan negara yang dianggap gagal. Bahkan realitas beras akan dengan mudah dsulap menjadi "bubuk mesiu" yang bisa diledakan tepat kejantung sasarannya. Karena sudah terbukti banyak rezim kekuasaan manapun akan limbung begitu saja ketika kebijakan perberasanya tidak mampu  dikendalikan kaitan harga dasar dan rasio quotanya.
Memasuki tahun politik 2019 ini kebetulan  harga beras terus merangka naik. Bahkan untuk awal tahun ini harga beras dipasaran sudah menembus angka 13.000 harga eceran yang diterima oleh konsumen rumah tangga pemakai. Karena bagaimanapun angka yang melekat pada  beras adalah menjadi angka yang paling  sensitif.  Harga ini betul-betul diluar dugaan sebelumnya. Karena untuk tahun kemarin memasuki lebaran 2017 harga beras boleh dibilang sangat stabil dan mantap.
Tingkat kegusaran pemerintah ini semkain nampak jelas ketika Wapres Jusuf Kalla sempat mengatakan dalam rapat kabinetnya
Bahwa Indonesia sudah saatnya mengambil kebijakan import beras. Kebutuhan import yang dicananangkan pada kisaran  500.000 ton. Kebijakan ini dirasa mendesak karena  ambang batas yang ditentukan adalah sekitar 2-3 juta ton sebagai stok cadangan pertahunya Â
Indikator lain yang cukup terang benderang digunakan sebagai rujukan adalah transaksi yang terjadi di PIBC (Pasar Induk Beras Cipinang) sudah menabrak portal HET yang telah ditetapkan  dari pemerintah yaitu dengan patokan harga 9.450/kg.
Berankat dari fluktuasi beras tersebut akhirnya memicu  banyak pihak mulai pengamat dan para jajaran kebinet urusan perekonomian berebut naik panggung untuk bersilat lidah mengamankan diri dan mengamanan situasi. Tengok saja apa yang diungkap oleh Menteri Pertanian sendiri yang sempat mengatakan bahwa untuk tahun ini ketersediaan beras masih dibilang normal.Â
Bahkan Pak Menteri juga mengatakan untuk panen raya ini bisa dibilang melimpah. Tapi apa lacur, pergerakan harga sudah terlanjur tidak terbendung. Respon publik, kususnya mayoritas ekonomi lemah dan dibawah garis kesejahteraan sudah terlanjur pesimis dan apatis.
Problem "laten" Negeri yang disarang penyamun
Setiap pergantian rezim, banyak orang akan bertanya mengapa problem perberasan ditandai dengan kelangkaan beras dipasaran. Perasaan galau ini  selalu muncul dan menghantui masa depan kelangsungan hidup warga miskin di Indonesia.
