- Kolaborasi antara media dan negara seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan. Di Indonesia, hubungan antara media dan pemerintah sering kali terlihat tidak seimbang. Meski pemerintah tidak secara langsung mengontrol media, pengaruh melalui regulasi dan dukungan ekonomi terhadap konglomerat media besar dapat membatasi transparansi dan kolaborasi yang sehat. Media sering kali harus memilih antara mempertahankan hubungan baik dengan pemerintah atau melakukan kritik tajam yang bisa menimbulkan risiko.
Kesimpulan:
- Peran monitorial media terganggu oleh pengaruh politik dan konsolidasi kepemilikan.
- Peran fasilitatif masih dilakukan tetapi seringkali diwarnai oleh masalah polarisasi dan sensasionalisme.
- Peran radikal dijalankan oleh beberapa media independen, tetapi terbatas oleh kekuatan komersial dan politik yang besar.
- Peran kolaboratif masih belum sepenuhnya transparan karena hubungan media dengan negara sering tidak terbuka dan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi.
Sumber:
Ambardi, K., Parahita, G., Lindawati, L., Sukarno, A., Aprilia, N., & Dragomir, M. (2014). Mapping digital media: Indonesia. London: Open Society Foundation.
Christians, C. G. (2009). Normative theories of the media: Journalism in democratic societies. University of Illinois Press.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H