Catatan Mahasiswa Politik, Tentang Dinamika Politik di Kampusnya Sendiri

Oleh: Galih Ramadian Nugroho Putra

Kalau memang tugasnya lembaga pendidikan tinggi adalah untuk mengejawantahkan Tri Dharma Pendidikan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat), agak bingung dengan kondisi yang terjadi di UI sekarang. Paling mudahnya, permasalahan Pilrek yang ditunda kemaren karena adanya gugatan dari Senat Universitas. Akibatnya, Pilrek sempat ditunda oleh MWA UI untuk menunggu keputusan selanjutnya dari PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara).

Permasalahan penundaan Pilrek ini menimbulkan perdebatan di MWA sendiri, apakah setelah tanggal 14 Agustus 2012 jabatan Rektor UI yang sekarang diperpanjang sampai terdapat Rektor baru atau mengangkat pejabat sementara pengganti Rektor. Pihak yang kontra menginginkan diangkatnya pejabat sementara agar tidak terdapat intervensi pada proses Pilrek nantinya, di sisi lain pihak yang pro berpendapat bahwa Rektor yang lama bisa diperpanjang. MWA sendiri nantinya akan memilih Rektor setelah melewati berbagai proses penilaian. Hal ini menegaskan kalau MWA tahun ini, mempunyai “bairgain” atau posisi politik yang sangat strategis dalam menentukan siapa Rektor UI yang baru ke depannya. Baik buruknya UI sebagai lembaga pendidikan tinggi ke depannya, ditentukan dari proses Pilrek yang profesional, demokratis, berdasarkan ‘meryt system’, transparan, dan akuntabel. Hal ini berarti MWA tahun ini juga bertanggung jawab terhadap UI ke depannya, karena mereka yang akan memilih Rektor baru.

Permasalahan Pilrek belum selesai, pada 31 Juli 2012, terdapat berita pemberhentian 8 Dekan di UI oleh Rektor UI. Sontak, hal ini membuat sivitas akademika di UI menjadi semakin bingung, bahwa ada apa sebenarnya di kampus. Memang masih simpang siur, karena belum ada pernyataan yang jelas baik dari pihak Rektor, MWA, maupun Dekan-Dekan yang katanya “diberhentikan” itu. MWA UI unsur mahasiswa hanya memberikan pernyataan bahwa MWA UI menyarankan Rektor untuk memilih Dekan-Dekan Fakultas periode selanjutnya, tetapi tidak ditegaskan MWA menyuruh Rektor memilih Dekan setelah Pilrek atau sesudah Pilrek?

Siane pihak Humas UI, memalui detik.com menyatakan bahwa pemberhentian delapan Dekan fakultas tidak terlepas dari intervensi MWA UI yang menyarankan Rektor UI untuk memberhentikan Dekan-Dekan Fakultas yang masa jabatannya sudah habis. Pemberhentian Dekan FKUI juga menjadi pertimbangan utama dari masukan MWA kepada Rektor UI. Pernyataan dari Siane ini pun, masih belum menjernihkan permasalahan ini, karena masih butuh satu pernyataan lagi dari MWA UI. Apakah benar MWA UI menyarankan Rektor untuk memberhentikan Dekan-Dekan yang masa jabatannya sudah habis? Kalau iya, apakah saran dari MWA UI tersebut mewakili MWA UI secara keseluruhan atau hanya saran perorangan (dimana yang ini tidak bisa dianggap sebagai keputusan dari MWA UI) ?

Berikut ini nama-nama 8 orang yang diberhentikan beserta jabatannya:

1. Dekan Fakultas Ilmu Budaya: Bambang Wibawarta

2. Dekan Fakultas Teknik: Bambang Sugiarto

3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat: Bambang Wispriyono

4. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam: Adi Basukriadi

5. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi: Bambang Irawan

6. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan : Dewi Irawaty

7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Bambang Shergi Laksmono

8. Ketua Program Pascasarjana: Chandra Wijaya

Berikut adalah catatan dari penulis mengenai permasalahan-permasalahan di atas. Penting untuk disepakati oleh semua pihak bahwa tugas MWA UI adalah organ pengawas Rektor sebagai mekanisme “check and balances”, agar terjadi distribusi kekuasaan. MWA UI lah yang akan memilih Rektor. MWA UI terdiri dari 21 orang. Semuanya memiliki hak suara, dimana Mendiknas proporsinya 35% dan apabila ada anggota MWA yang mengajukan diri menjadi Rektor, maka suaranya hilang. Hal ini menegaskan bahwa masa depan UI ada di tangan MWA UI periode sekarang. Bila Rektor UI ke depan tidak kompeten, manajemennya buruk, dan kebijakan-kebijakannya tidak tepat sasaran yang harus disalahkan adalah MWA UI periode sekarang. Apabila mekanisme pemilihan Rektor tertutup, tidak demokratis, terlalu banyak lobi politik, kolusi, tidak akuntabel terhadap publik, terutama terhadap mahasiswa dan orang tuanya yang notabenenya menjadi mayoritas sumber pendanaan bagi UI dalam 10 tahun terakhir (karena pemasukan dana dari APBN proporsinya jauh dibawah sumber dana dari mahasiswa), hingga akhirnya memenangkan Rektor yang membawa keadaan UI lebih buruk lagi, siapa yang harus kita salahkan? MWA UI lah yang salah!

Selanjutnya, apabila permasalahan diberhentikannya Dekan karena saran dari MWA UI karena pertimbangan masa berlakunya sudah habis, siapa yang salah? Rektor kah yang salah menginterpretasikan saran MWA? MWA UI kah, karena sarannya tidak jelas atau hanya untuk menjebak Rektor? Dekannya kah, karena memang masa jabatannya sudah habis tetapi masih mau menjabat? Mahasiswa kah, karena belum tahu berita secara objektif dari aspek hukum, politik, dan konteksnya, tetapi sudah reaktif?

Terakhir, sangatlah mungkin berbagai dinamika politik di UI belakangan ini karena UI sebagai institusi dan posisi Rektor UI sangatlah prestise. Semua ingin menjadi penguasa di UI, semua ingin menjadikan UI sebagai ajang untuk mengambil kepentingan ekonomi, sosial, dan politik bagi diri dan golongannya masing-masing. Bahkan, sangat mungkin UU PT disahkan, hanya untuk memberikan status badan hukum kepada UI, sehingga otonomi manajemen dan pengawasan dari negara menjadi minim. Yaah, kalau sudah berbicara politik dan kepentingan semua ya bisa-bisa saja. Capeklah.

Sederhananya, sekarang dinamika politik “kurang bijak” yang sering kita lihat di layar kaca antara elit-elit politik nasional, terjadi juga di UI. Ya, di UI kampus kita tercinta ini!  Mengapa? Kita lihat saja media massa dan realitas di kampus kita, isu mana yang lebih sering kita dengar? Tentang Tri Dharma Pendidikan Tinggikah (karena pendidikan berkualitas? / riset-riset yang dikeluarkan bermanfaat bagi pembangunan nasional, mendapat penghargaan internasional karena risetnya? / karena peran UI yang menyentuh dan bermanfaat langsung ke masyarakat Indonesia? Atau kita lebih sering mendengar bahwa terdapat kisruh UI? Permasalahan Rektor vs MWA? UI dan otonominya?

Saran penulis bagi mahasiswa UI. Sekarang sumber pendanaan di UI MAYORITAS dari kita. Jadi, seharusnya kitalah yang mengontrol dan mengawasi apa saja yang terjadi di UI karena kalau alokasi dana dan kebijakan UI malah merugikan kita, dapat diambil kesimpulan kita hanya membuang-buang uang yang banyak secara cuma-cuma. Yuk, mulai sekarang kita lebih ‘aware’, kritis, dan objektif dengan isu kampus, dimulai dari proses Pilrek demi masa depan pendidikan di UI yang dapat membangun bangsa dengan riset-risetnya, lebih mudah diakses oleh kalangan menengah ke bawah, menghasilkan sarjana-sarjana yag kompeten dn bermoral, berkontribusi nyata kepada masyarakat, dan bersaing secara global.