Peningkatan Struktur Jalan Nasional Terkesan Asal-asalan, BPK Dapat Temuan Baru?

Menjelang akhir tahun, sejumlah pekerjaan jalan jalur pantura sedang dikejar deadline-nya, beberapa pekerjaan yang sedang dilakukan antara lain peningkatan struktur jalan batas Kota Probolinggo - Paiton dengan total nilai 21,2M, peningkatan struktur jalan Bts Pasuruan - Karanglo, Cs dan Pandaan - Purwosari masing-masing senilai 14,1M.

Pantauan kompasianer di lapangan menyimpulkan bahwa peningkatan struktur jalan yakni pekerjaan saluran drainase, tidak memiliki kualitas yang sepadan dengan nilainya, dimana proses pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan kualitas saluran sudah menunjukkan akan terjadinya kerusakan dalam waktu singkat, kuat dugaan saluran pada bahu jalan nasional ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maupun pedoman umum pelaksanaan konstruksi yang mengacu pada peraturan menteri pekerjaan umum.

Berdasarkan hasil reportase warga di lokasi pekerjaan dan juga informasi yang diterima kompasianer dari narasumber, ditemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan struktur jalan ruas Probolinggo - Paiton, Bts Pasuruan - Karanglo, Cs dan Pandaan - Purwosari, diantaranya adalah:  

• Tanah dasar galian tidak dipadatkan dengan stamper hingga mencapai kestabilan yang cukup.

Sumber Gambar: Dok. Pribadi

• Tidak adanya bedding berupa granular material yang diratakan diatas dasar galian dan dipadatkan.

• Saluran drainase dipertanyakan kualitasnya dikarenakan kondisinya yang retak, pecah, keropos, melengkung/miring, dan memiliki perbedaan ketebalan.

Herlambang Zulfikar, ST. MMT. Selaku  PPK Sidoarjo-Pandaan-Malang-Kepanjen SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Timur, ketika hendak dikonfirmasi mengenai kondisi pekerjaan ruas Pandaan - Purwosari dan Bts Pasuruan – Karanglo, via sms menjawab “Nanti kalau saya sdh agak sengggaangg tak kabari utk ketemu krn msh dgn BPK RI ada Audit, atau kalau sdh koordinasi dgn Satker saya silakan nemui beliau krn saya masih repot, tks”

Sementara itu, Ir. Nanang Permadi, MMT selaku Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I masih belum dapat ditemui dikarenakan Schedule yang padat dan penjagaan super ketat dari petugas pos jaga yang terkenal selalu mengoleksi fotokopi ktp para tamu khususnya rekan-rekan media yang ingin bertemu atau mengirimkan surat konfirmasi ke kantornya.

Menanggapi hal ini Rony selaku anggota tim pengawasan independen ikut menambahkan, “Seperti yang telah diberitahukan kepada rekan-rekan media pada pertengahan tahun ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, memastikan pembenahan saluran air dan sistem drainase di jalan nasional yaitu jalur pantura akan menjadi prioritas Pemerintah.

Beliau mengatakan, pemerintah akan memperbaiki saluran air di jalur pantura, karena hasil pemeriksaan BPK menyatakan hampir sebanyak 90 persen sistem drainase di jalur pantura tidak memadai, dan berkontribusi terhadap percepatan kerusakan jalan.

Kalau seandainya pelaksanaan pekerjaan saluran yang dilakukan oleh penyedia jasa pada tahun 2015 ini terkesan asal-asalan, setidaknya pihak PPK atau Satker bisa mengambil tindakan yang tegas, agar tahun 2016 nanti bisa fokus untuk pembenahan drainase yang mana sudah menjadi temuan BPK, bukannya malah membuat temuan-temuan baru! ” Tambahnya.

Informasi lainnya yang diterima oleh kompasianer, hasil pemeriksaan BPK juga menemukan pengelolaan penyelenggaraan jalan nasional pantura kurang optimal karena adanya masalah pemilihan ruas dan penanganan yang tidak merujuk pada peraturan berlaku sehingga penyusunan rencana kerja anggaran belum sepenuhnya tepat.

Selain itu, seringkali konsultan belum sepenuhnya menghasilkan dokumen perencanaan yang dapat mengakomodasi kebutuhan penanganan jalan, baik yang disebabkan oleh sumber data yang kurang tepat maupun persyaratan personil yang belum memadai.

Bukanlah sesuatu yang aneh bila pengawasan pekerjaan rekonstruksi jalan juga belum dilaksanakan dengan baik, sesuai metodologi yang diatur dalam acuan kerja, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan, masih ditemukan adanya kekurangan maupun ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasinya.

Di samping itu, tidak menutup kemungkinan jika pelaksanaan pemeliharaan rutin jalur pantura yang dilakukan secara swakelola, belum sepenuhnya berjalan efektif dan pertanggungjawaban pengeluarannya belum sepenuhnya sesuai ketentuan.