Katanya untuk Rakyat, Rakyat yang Mana Maksudnya?

Hidayat Nur Wahid, politisi dari PKS di berbagai media sering sekali membuat pernyataan bahwa semua yang dilakukan oleh partai nya adalah demi kepentingan rakyat. Benarkah itu? Anggap saja benar deh meskipun kenyataannya kalau di Detiknews, Kompas.com, Tribune, Merdeka, Tempo, Liputan6 dan lain-lainnya setiap Hidayat mengatakan seperti itu langsung deh kolom komentar penuh dengan bully pembaca kepada politisi yang satu ini.

Disisi lain pula, juga terjadi Politisi dari PKB atau Demokrat atau Nasdem yang mengatakan hal yang sama, bahwa apa yang dilakukan partainya untuk rakyat. Begitu juga dengan Prabowo dan Jusuf Kalla yang mengatakan program mereka untuk Rakyat.

Loh jadi sebenarnya rakyat yang mana yang dimaksud oleh para politisi tersebut? Ini kalimat-kalimat yang sepele sebenarnya. Tetapi semakin hari semakin lama Klaim-klaim seperti ini terasa sangat mengganggu sehingga sebaiknya dituntaskan saja perdebatan-perdebatan seperti ini.

Semua mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi kepentingan rakyat. kalau demikian pasti ada yang berbohong dimana sebenarnya partai itu melakukan segala sesuatu untuk partainya tetapi selalu dengan mengatas-namakan rakyat.

Sebaiknya kita anggap saja mereka memang berbicara untuk rakyat mereka (rakyat yang memilih mereka pada Pemilu yang lalu).Kalau mengambil patokan tersebut maka sangat mudah untuk membantah Hidayat Nur Wahid kalau mereka berbicara lagi mengatasnamakan rakyat.

Seharusnya Hidayat kalau berbicara demi rakyat harus diperjelas kalimatnya supaya tidak dianggap berbohong dan tidak dibully lagi di media-media online. Dan yang harus dikatakan Hidayat kurang lebih seperti ini : Bahwa kami melakukan semua ini demi 6,5% Rakyat Indonesia (sesuai dengan suara PKS pada Pileg yang lalu). Dengan berbicara seperti itu maka tidak akan ada bully lagi ke dirinya.

Tapi kalau Prabowo atau Jokowi yang berbicara demi rakyat bagaimana cara mengukurnya? Nah ini dia mesti diukur sesuai dengan proporsinya.

Momen Pilpres2014

Sebelumnya kita harus sepakat dulu bahwa Pelaksanaan Pilpres 2014 itu sejak kapan dan selesainya kapan. Jadwal KPU telah menetapkan bahwa Pilpres 2014 dimulai sejak tanggal 20 Mei 2014 yang merupakan Batas Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan berakhir pada tanggal 22 Juli 2014 yaitu pada saat KPU menetapkan siapa yang menjadi Pemenang Pilpres 2014.

Dari periode tersebut (Juli 2014) bisa disimpulkan bahwa yang dinamakan rakyat itu ada 2 kelompok dimana sejumlah 53% rakyat Indonesia merupakan rakyat yang ingin dipimpin oleh Jokowi sedangkan sejumlah 47% rakyat Indonesia menghendaki Prabowo yang memimpin negeri ini. Sampai sini Clear masalahnya kalau memang dijawab pada saat periode tersebut. Tetapi bila pertanyaan diatas dijawab pada saat ini, kemungkinan besar jawabannya berbeda.

Kondisi bulan Juli 2014 dengan bulan September 2014 sudah pasti berbeda. Tapi kita focus lagi ke posisi bulan Juli 2014 dimana Prabowo didukung oleh 7 partai yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKS,PPP dan PBB. Dan di sisi lain Jokowi didukung oleh PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem.

Dari hasil Pilpres 2014 bila Prabowo mengklaim rakyat Gerindra adalah rakyat Prabowo, tentu tidak ada yang membantahnya. Akan tetapi bila Prabowo mengklaim rakyat Demokrat atau rakyat PPP atau rakyat PAN adalah rakyatnya, sudah pasti banyak yang akan membantahnya.

Faktanya adalah jumlah suara 7 parpol pendukung Prabowo sebenarnya berjumlah 62% rakyat Indonesia tapi sementara yang memilihnya pada Pilpres 9 Juli hanya sejumlah 47% persen. Selisihnya 15%. Bisa dipastikan dari sejumlah itulah yang merupakan rakyat Demokrat, Golkar, PPP dan lain-lainnya yang sebenarnya merupakan Rakyat Jokowi. Ada yang bisa membantah perhitungan ini?

Momen Pengesahan UU Pilkada

Diatas tadi sudah dijelaskan bahwa aspirasi rakyat di bulan Juli 2014 akan berbeda kondisinya dengan Bulan Agustus 2014. Apalagi bila dibandingkan kondisi bulan September 2014.

Sayangnya Prabowo dan kawan-kawan tidak mempercayai Lembaga Survey yang ada.Padahal selama 10 tahun terakhir hingga bulan April 2014 (momen Pileg 2014) dapat dikatakan semua teman-teman Prabowo dan Prabowo sendiri sangat percaya dengan hasil survey lembaga survey. Entah kenapa apa salah makan atau salah nonton TV, sejak tanggal 9 Juli yang lalu Prabowo dan kawan-kawan mendadak menjadi sangat benci dengan lembaga-lembaga survey yang ada. Ckckck.

Sebenarnya pada pertengahan Agustus 2014 lalu lembaga survey LSI sudah merilis hasil surveynya dimana dapat disimpulkan bahwa sebanyak 77% masyarakat Indonesia PERCAYA dengan hasil perhitungan KPU dan hasil survey tersebut juga menyimpulkan sebanyak 73% masyarakat Indonesia bersedia dipimpin oleh Jokowi.

Tapi apa boleh buat karena Prabowo dan kawan-kawan tidak akan percaya dengan hasil survey tersebut. Sedikit bertanya dalam hati, kira-kira nanti mereka-mereka itu mengukur kekuatan partainya menjelang Pemilu tahun 2019 pakai cara apa ya? Kalau tidak pake Lembaga Survey mungkin mereka menggunakan jasa Paranormal kali yaa? Hihihiii

Lanjot, dan sampailah kita pada pertengahan bulan September 2014 dimana telah terjadi pertarungan opini besar-besaran terhadap RUU Pilkada yang sedang dibahas di DPR.

Sebagai rakyat normal, ane dan teman-teman menginginkan Pilkada Tetap Langsung. Tetapi para elit politik yang tergabung di Koalisi Merah Putih selalu mengatakan Rakyat menginginkan Pilkada Tak Langsung. Hadeeh.. atas nama rakyat lagi nih! Memang sih iya, kalau rakyat PKS disejumlah media begitu ngotot mengatakan Pilkada Tak Langsung lebih baik dari Pilkada Langsung. Entahlah rakyat Golkar ataupun rakyat PAN, rakyat Demokrat dan lain-lainnya.

Namun Faktanya kemudian berbicara bahwa, sejumlah kepala-kepala Daerah yang diusung PAN, Gerindra, PKS, Golkar dan Demokrat dengan lantang menolak keras bila DPR mengesahkan Pilkada Tidak Langsung. Sebut saja Ahok yang keluar dari Gerindra gara-gara masalah ini, sebut saja Ridwan Kamil yang berkali-kali berdemo menolak Pilkada Tak Langsung, dan beberapa Kepala-kepala Daerah yang berasal dari PAN, Golkar dan Demokrat yang sampai datang ke Jakarta untuk menyatakan aspirasinya menolak Pilkada Tak Langsung.

Dari fakta tersebut, bisa dikatakan bahwa terhitung akhir September 2014 rakyat yang ingin dipimpin oleh Prabowo maupun KMP jumlahnya sudah sangat berkurang. Kalau pada bulan Juli 2014 jumlahnya sekitar 47% dari penduduk Indonesia, maka untuk sekarang ane yakin seyakin-yakinnya jumlah itu sudah menyusut jauh dengan perkiraan angka dibawah 30%. Ane Yuakiinn sekalee!

Buat yang tidak percaya dengan pendapat tersebut silahkan saja dibantah. Boleh gunakan hasil survey Lembaga Survey dan boleh juga gunakan hasil terawangan paranormal. Yang penting sebut saja nama lembaga suverynya atau nama paranormalnya. Silahkan.

Dengan demikian, maka sudah sangat jelas bahwa siapa yang boleh mengklaim bahwa dia berbicara atas nama rakyat dan siapa yang tidak boleh mengklaim hal tersebut. Setuju? Hehehee.

Salam Blogger.