Hendra Boen, WNI, menulis rinci dalam "Rapor Merah Setahun Pemerintahan Jokowi-Ahok. Karena rinci ya mudah ditanggapi. Satu per satu. Point demi point. Kalau masih ada lagi yang tertinggal, silahkan diposting lagi saja.
http://politik.kompasiana.com/2013/10/13/rapor-merah-setahun-pemerintahan-jokowi-ahok-601043.html
1. Pademangan sudah langsung dibersihkan sampahnya. Selesai 7 hari. Dan tetap dilakukan sampai sekarang. Padahal puluhan tahun sebelumnya dibiarkan saja. Kalau penduduk nyampah terus, salah yang sudah memperbaiki? Â Nyantai saja, perbaikan kamoung kumuh Jakarta diselesaikan secara sistem, tunggu saja gilirannya.
http://news.detik.com/read/2012/10/19/064109/2066638/10/dinas-pu-dki-keruk-sampah-di-kali-pademangan
http://www.youtube.com/watch?v=zGYDSw9rLaI
2. Gubernur mana yang pernah berhasil menggerakkan seluruh unsur TNI untuk melakukan reaksi cepat tanggul jebol? Jokowi memberi bkti, bukan janji.Ide deep tunnel sudah terbukti bermanfaat di Malaysia. Disini diganjal rame2. Salah yang punya ide atau yang mengganjal? Beri alasan kenapa deep tunnel tidak bisa meredam banjir. Soal dicopas dari Discovery channel, dimana salahnya mencontoh yang baik? Gubernur2 sebelumnya tidak pernah kepikir hal ini.
Banjir Jakarta Utara? Begitu banyak anggota TNI digerakkan termasuk alutsistanya untuk membantu warga gampang banget digoogle. Mata lo kemana (Foke mode:ON)
3. Tanya warga Jakarta penerima KJS dan KJP, betapa mereka sangat terbantu. Bahwa pasien meledak dimasa awal pembagian itu euphoria saja. Mall saja kalau baru dibuka pengunjungnya meluap. Sekarang bagaimana setelah stabil. Sekaya apapun orang bisa miskin kalau hrs bayar rumah sakit. Ledakan diawal masa itu juga membuktikan sebelum Jokowi, berapa banyak warga sakit yang tak mampu mendapat pelayanan kesehatan. Nunggu kematian dirumah saja. Tentang penyalah gunaan uang KJP oleh siswa, ya biasa saja. Gubernur mana yang berani memberi bea siswa kepada semua pelajar? Padahal uangnya ada. Ngiri ya kalau orang miskin dikasih gratis berobat dan sekolah? Takut mereka jadi pinter dan ga bisa diperbudak seenaknya?
4. Masak blusukan disebut mbolos kerja. Itu bagian dari manajemen kontrol, sehingga pelaksana proyek dan program tidak bisa maling seenaknya. Keluhan rakyat didengar, langsung diantisipasi dengan sistem. Belum ada Gubernur secerdas ini melawan pencolengan di Jakarta tanp[a banyak bicara. Bagi tukang maling, blusukan Jokowi memang bikin mati kutu. Karena Jokowi bisa berada dimana saja kapan saja. Tanpa ribet protokoler. Tong hilap nya...
5. Kelambatan pengesahan APBD memang fakta, tetapi bukan kesalahan DPRD saja. Pada masa peralihan Gubernur, RAPBD sudah masuk ke DPRD. Jokowi-Ahok perlu memasukkan program unggulan Jakarta Baru. Kalau RAPBD ga direvisi, kaya apa jadinya Jakarta? Belum lagi Jakarta Baru makin tertunda. Gimana sih mikirnya? Memang dengan transparansi dan akuntabilitas tidak memungkinkan mark up dan korupsi. Harus itu. Salahnya dimana? Ribuan maling yang terlanjur nyogok pejabat lama kecewa.
6. Waduk Pluit? Ha ha haa, yang paling kecewa penghuni liar yang punya banyak kontrakan. Diganti rusun cuma 1 unit. Sama dengan para pengontraknya. Hilanglah penghasilan haram. Gubernur mana yang begitu berani memberikan unit rusun full furnished kepada penghuni liar? Membuatkan arena rekreasi gratis? Â Itu pemihakan nyata kepada masyarakat miskin. Googling saja kemajuan normalisasi waduk pluit dan lainnya. Dijamin makin sakit hati lihat kemajuan begitu pesat.
CSR? CSR itu berasal dari pengusaha. Pasti pengusahanya juga mengikuti apakah digunakan dengan benar. Kalau ga benar ya ntar dikasih ke yang lain saja. Ahok Center itu relawan pendukung Jokowi Ahok, bukan kelompok pengangguran. Ahok Center ingin memastikan bahwa pelaksanaan penerimaan CSR dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh para penderma CSR. Yang kecewa pastilah kelompok pencoleng yang ingin menyelewengkan bantuan CSR. Ga bakal kebagian deh. Semua bantuan CSR masuk ke masing2 kamar unit, bukan sekedar ditumpuk dikantor rusun lalu dijadikan bancakan. Maaf ya, ini jaman baru, pencoleng minggir saja. sejauh ini pemberi CSR merasa puas bahwa Pemprov DKI memang dapat dipercaya. Bantuan nyampai kealamatnya. Bukan diselewengkan.
