Indonesia dan Ketergantungan Kepada Thiongkok

Ketergantungan suatu negara terhadap negara lain, seperti ketergantungan yang diakibatkan oleh hutang yang besar, dapat merusak tatanan ekonomi  suatu negara . Andre Gunter Frank, pencetus teori ketergantungan (Dependency Theory)  memberikan peringatan  efek dari ketergantungan tersebut. Bbahwa negara-negara maju pemberi utang akan bertambah maju karena mendapat sokongan dari negara-negara berkembang, sedangkan keterbelakangan suatu negara justru terjadi karena adanya kontak-kontak dengan negara-negara maju. 

Bantuan yang diberikan negara maju diberikan untuk mempengaruhi hubungan domistik dan luar negeri penerima bantuan dan mengeksploitasi sumber daya alam negara penerima bantuan. Akibatnya, bantuan-bantuan tersebut menjadi instrumen  ekspansi negara-negara kaya terhadap negara penerima bantuan. Pada tinjauannya ,kapitalis asing yang berkuasa umumnya bekerjasama dengan para elit politik dan para pengusaha domistik untuk mencapai tujuannya dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Dalam hal situasi terkini, Indonesia harus berhati-hati agar tidak terseret dalam kolonialisme gaya baru yang dicengkramkan thiongkok melalui berbagai proyek mereka termasuk pemberian hutang sebagai modal pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh tenaga kerja mereka juga. Banjirnya tenaga kerja Thiongkok, seperti yang dilansir Tempo.Co. menyatakan bahwa Tempo menemukan adanya migrasi besar Thiongkok ke Indonesia. 

Menaker Hanif Dhakiri, mengatakan , pada Mei 2015, ada sedikitnya 41 buruh dari Thiongkok yang mendapatkan ijin kerja. Sedangkan pada mei 2015, Hanif memastikan telah ada 12 ribu buruh Thiongkok yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Kita pasti sudah dapat memprediksi bahwa jumlah tersebut sekarang telah berkembang lebih pesat sementara angka PHK bagi perkerja kita terus bertambah. Alangkah mirisnya negeri ini bila membuka peluang terlalu lebar untuk tenaga kerja asing yang tidak terdidik untuk menggeser keberadaan pekerja pribumi.

Mewaspadai ketergantungan kita terhadap Thiongkok, tidak hanya dalam hal motif ekonominya saja, melainkan motif politik yang bisa jadi terselubung dalam kerjasama tersebut. Belum lama TNI menangkap 5 orang pekerja Thiongkok yang melakukan pengeboran di wilayah Lanud Halim Perdana Kusuma tanpa ijin. Apakah kita akan masih membenarkan bahwa para buruh yang dikirim Thiongkok adalah para buruh yang terdidik? 

Dimanapun itu, wilayah pangkalan militer tidak dapat dimasuki atau diotak-atik oleh sembarangan orang selain mendapatkan ijin terlebih dahulu. Bahkan Menhub Jonan menegaskan tidak ada ijin pengeboran di wilayah tersebut karena ijin pembangunan proyek masih hanya sepanjang lima kilometer di kawasan Walini, Cikalong Wetan. Meski demikian, Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan hal tersebut bukanlah hal yang genting (Republika.CO.ID). Akan tetapi pihak DPR dan berbagai pihak lainnya menganggap hal tersebut sebagai suatu ancaman yang tidak sesimpel itu.

Menyimak berbagai dampak permasalahan dari hubungan kerjasama Indonesia dan Thiongkok dari sisi positif adalah adanya dukungan modal guna  pembangunan infrastruktur yang menjadi maskot program pemerintahan sekarang, namun sebaiknya juga kita tetap mewaspadai dampak negatif yang dapat lebih merugikan daripada teralisirnya pembangunan fisik semata, perangkap hutang dapat membuka  peluang campur tangan asing terhadap kebijakan dalam negeri Indonesia dan mengganggu kedaulatan negara. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang demikian terbungkuk-bungkuk kepada negara lain, sekalipun negara tersebut adalah pemberi utang!

Referensi

Latin America: Underdevelopment Or Revolution by Andre Gunder Frank

Banjir Buruh dan Kereta Cepat Cina

WN Cina Ngebor di Lanud Halim, Luhut: Salah Administrasi Saja