Analisis Dampak Gemuknya Kabinet Prabowo-Gibran pada Kinerja Pelayanan Publik di Pemerintahan Daerah

Baru- baru ini, kita baru saja melantik Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru, Kabinet Prabowo-Gibran, dengan total 109 menteri dan wakil menteri, merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Hal ini berpotensi menciptakan kompleksitas birokrasi yang lebih tinggi. Penambahan jumlah kementerian dan pembagian tugas yang tidak jelas dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan, menghambat koordinasi antara kementerian menjadi lebih sulit dan membingungkan bagi pemerintah daerah. Dan tentunya dengan kabinet yang sangat gemuk ini akan mengalami kesulitan koordinasi Dengan banyaknya kementerian, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih sulit. Kementerian yang memiliki fokus berbeda mungkin tidak sejalan dalam implementasi kebijakan, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan.

Mengenai kabinet gemuk Prabowo-Gibran menyoroti berbagai dampak terhadap kinerja pelayanan publik dari pusat ke pemerintahan daerah, dan juga mencerminkan berbagai tantangan dan peluang, yang ditimbulkan oleh struktur kabinet yang gemuk ini. Yang Pertama adalah Dampak pada Anggaran Gemuknya kabinet juga berimplikasi pada pembengkakan anggaran untuk belanja pegawai dan operasional Estimasi menunjukkan bahwa anggaran untuk gaji menteri dan wakil menteri dapat meningkat hingga Rp 1,95 triliun selama lima tahun ke depan Hal ini adalah tantangan yang amat serius bagi Indonesia yang seharusnya anggaran yang berlebihan itu bisa dialokasikan kepada daerah yang masih belum mendapatkan ketersediaan pelayanan publik yang baik. Pengamat memperkirakan bahwa belanja pegawai bisa meningkat 20% hingga 30%, yang berarti lebih sedikit anggaran yang tersedia untuk program-program pelayanan publik yang harusnya didedikasikan untuk masyarakat di daerah-daerah terpencil. 

Hal ini dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam menyediakan Pelayanan dasar bagi warganya. Dan juga memengaruhi Efektivitas Pelayanan Publik dalam Proses birokrasi yang panjang dan rumit akibatnya, dari gemuknya kementerian saat ini dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Kementerian-kementerian baru harus melakukan penyesuaian, seperti mencari gedung baru dan membagi tugas, yang akan memakan waktu dan sumber daya. Hal Ini pastinya sangat mengganggu efektivitas pelayanan publik yang harusnya dilakukan oleh daerah dan berpotensi mengganggu pelayanan publik yang seharusnya lebih responsif menjadi lambat. 

Harapannya dari dampak negatif yang ditimbulkan bagi pemerintah daerah dari gemuknya Kabinet merah putih saat ini, Pemerintah mengambil langkah konkret untuk kedepannya, Pemerintah harus lebih memprioritaskan Program yang Strategis, dengan cara menetapkan prioritas program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga anggaran dapat dialokasikan secara efisien. Demi efisiensi anggaran yang tidak melonjak Pemerintah juga harus mengambil langkah dengan Pengurangan jabatan yang tidak Perlu dalam Pemerintahan daerah, banyak para pejabat daerah yang mendapatkan jabatan karena jual beli jabatan dan proses nepotisme, Alhasil Pemerintah hanya memberdayakan pejabat yang tidak melakukan tugasnya sesuai dengan keahliannya, maka dari itu dengan mengurangi jumlah jabatan yang tidak esensial dapat membantu mengurangi beban anggaran dan mempercepat pengambilan keputusan. Serta peningkatan kualitas SDM dalam pejabat pemerintahan daerah juga menjadi solusi agar terlaksananya pelayanan publik di daerah dengan optimal, Pembekalan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat daerah agar mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 

Dengan gemuknya kabinet merah putih ini, harapannya bagi daerah  dapat Membangun sistem monitoring yang kuat untuk mengevaluasi kinerja kementerian dan dampaknya terhadap pelayanan publik secara berkala. Dan masyarakat juga mendapatkan feedback atau umpan balik seperti setiap program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat juga dapat memonitoring dengan cara mendapatkan proposal pelayanan publik yang akan dilakukan, agar masyarakat bisa mengevaluasi mengenai kualitas pelayanan publik dan maysyarakat juga diharapkan dapat mengevaluasi apa saja perbaikan yang diperlukan. Dan tentunya juga memberikan kepercayaan atas kinerja pemerintah daerah karena adanya transparansi antara para pejabat daerah dan masyarakat, dengan hal ini akan meminimalisir adanya korupsi yang diakibatkan oleh gemuknya kabinet yang ada saat ini.

Secara keseluruhan, kabinet gemuk Merah putih menghadirkan tantangan besar bagi kinerja pelayanan publik di daerah. Meskipun ada potensi untuk meningkatkan fokus pada isu-isu tertentu, namun risiko pembengkakan anggaran, kompleksitas birokrasi, dan penurunan kualitas SDM dapat menghambat efektivitas kinerja pelayanan publik di pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi yang efektif dan memastikan koordinasi yang baik antar kementerian agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.