Partai yang mau komitmen untuk Jujur
Para pemilih di minggu tenang ini sudah mempunyai waktu untuk tiga hari ini merenungkan siapa legislatif atau partai pengusungnya yang akan dipilih nanti di tanggal 9 April 2014. Jadi masih ada tersedia waktu yang cukup. Tetapi ada yang membuat kerisauan di dua hari ini yaitu semakin bertambahnya jumlah Golput. Mereka membuat singkatan-singkatan yang membuat miris para pemilih dengan singkatan Golput bukan Golongan Putih tapi Golong Putus asa. Dan lebih seram lagi Golput menjadi Golongan Pencari Uang Tunai.
Tentu ini menjadi kerrisauan yang memuncak dalam dua hari ini menjelang hari bersejarah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk para pemilih yang sudah putus asa melihat caruk maruk para politisi dan birokrat yang kena rundungan korupsi berjamaah. Untuk itu tentu perlu dibuat suatu Arahan (Direction) yang bersifat singkat.
Partai yang mau komitment untuk menjadi bersih melalui kader-kadernya
Supaya mulus, setiap partai mesti mencapai suara 25% dari total suara pemilihnya agtau 20 % dari total kursi DPR untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Jadi jika suatu partai misalnya jika dalam pemilu legisatif misalnya PDIP hanya mencapai hanya 15%, secara pasti partai ini mesti berkoalisi dgn partai lain seperti gerindra, pks, hanura atau golkar dll untuk mendapatkan tambahan 10% lagi. Di Tempo melalui Lingkaran Survei Indonesia disebutkan akan adanya tiga koalisi partai politik yang mempumyai Capres di pemilu 2014 yang berporos pada tiga partai saja yaitu Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga.
Koalisi ini yg akan membuat sebuah partai akan mudah terjebak dalam posisi tawar menawar jabatan dan nantinya proyek-proyek di pemerintahan dan lain-lain. Istilah kerennya politik dagang sapi. Misalnya PDIP atau parpol lainnya mentargetkan suara untuk mendapat suara di pemilu legislatif sebear 25% sehingga partai ini atau lainnyadapat mencalonkan secara sendiri calon presiden dan wakilnya supaya tidak terjadi tawar menawar kekuasaan.Kekuasaan akan membuat kecendrungan untuk korupsi (Power tends to corrupt).
Jika suatu partai mendapat suara 25 % maka nanti hubungan eksekutif dgn legislatif tidaklah terlalu banyak negosiasi dan terjebak untuk saling sandera menyandera anggota partai melalui pembuatan peraturan, persoalan korupsi melalui KPK dll.
Sehingga jika mau satu partai mulus dan tidak memerlukan banyak koalisi, maka para calon pemilik perlu menentukan siapa partai atau legislatif yang akan dicoblos pada pemilu legislatif 9 April 2014. Jika ingin suara pemilih masuk di partai, misalnya partai nomor tertentu maka pemilih tinggal mencoblos nomor partai. Nantinya partai politk yang akan mengatur siapa yang akan menduduki DPR nya sesuai nomor urutannya di parpolnya dengan suara yang yang masuk.
Jika para pemilih memberikan coblos nomor langsung calegnya misalnya partai tertentu dengan urutan tertentu karena dikenal oelh pemilih, maka suara pemilih akan jatuh ke partai dan orangnya dgn urutan tertentu tersebut. Jika urutan nomor tertentu banyak, maka dia akan terpilih dan bisa melampaui urutan nomor diatasnya.
Kesimpulan pertama, pilih saja partainya yg dipercayai para pemilih dapat membawa perubahan dan memang calon presidenn dan calon wakil presidennya mempunyai track record jujur. Makanya sekarang banyak partai mengumumkan nama capres dan cawapres nya diawal sebelum pileg. Kedua, jika tahu partai dan calegnya yg bisa dilihat di www.jariungu.com untuk dapat mencoblos salah satu nomor partai atau caleg, atau salah satunya. Semoga panduan ringkas ini bisa menuntun hati nurani para pemilih di bilik suara dgn baik pada pileg tanggal 9 April 2014 dan pilpres dan pilcapres tanggal 9 Juli 2014.
Partai Politik menang: akan bebas korupsikah?
Partai apapun yang akan menang di tanggal 9 April 2014 dan 9 Juli 2014 secara pasti tidak satupun partai akan menyelesaikan korupsi 100% sesudah tanggal tersebut dan akan selesai pekerjaan pembersihan korupsi dalam waktu jangka satu atau dua tahun.
Di negara yg sudah maju sekalipun, korupsi tetap masih ada di negara tersebut. Tetapi korupsi di negara maju sudah bukan karena korupsi berjamaah atau karena korupsinya sudah dilatar belakangi secara kuat oleh budaya korupsi.
Jika satu partai menang karena ada kemungkinan kader partainya tersebut mau memberi contoh real untuk tidak mau korupsi berjamaah maka partai ini akan membawa kesempatan untuk negara RI untuk memproklamasikan Kemerdekaan RI tahap kedua untuk keluar dari penjajahan Korupsi berjamaah. Bentuk akar korupsi akan tidak hilang bila terus menerus terjadi terus menerus adanya koalisi partai di legislatif. Urutan selanjutnya bila partai cenderung berkoalisi untuk bisa mengusulkan capres dan cawapres nya maka akan membuka kesempatan untuk cenderung menekankan membagi-bagi jabatan.
Proklamasi Kemerdekaan RI melalui Pileg, Pilpres dan Pilcapres
Misalnya jika capres Jokowi atau capres lainnya bisa langsung menang dalam satu putaran di pilpres, pertanyaan nya apakah hari itu atau dalam dua tahun korupsi akan hilang 100%? Jawabannya, pasti tidak bisa korupsi dihilangkan secara 100 % di muka bumi Indonesia. Yang lebih pastitingkat korupsi akan cenderung bisa semakin mengecil persentasenya oleh capres yang jujur.
Kemungkinan partai apapun yang akan menang dalam pileg 9 April 2014 maka ada kemungkinan anggotanya sebagai individu akan sangat bisa kemungkinan terperangkap korupsi. Tetapi korupsi jenis ini akan berbentuk sebagai korupsiindividual dibandingkan sebagai arahan atau pembiaran ataupun kebijakan partai.
Dalam suatu prediksi hilangnya korupsi di Indonesia ada disebutkan bahwa negara Indonesia akan bisa bebas korupsi sebesar 100% jika telah mau berproses seperti saat ini tanpa ada perobahan pimpinan eksekutif yang mau berkomitmen dan mau menunjukkan track record tidak mau korupsi akan bisa memerlukan sampai 10 generasi dgn asumsi per satu generasi sebesar 50 tahun, maka Indonesia memerlukan 500 tahun. Jadi perlu 500 tahun sampai tahun 2514n agar negara RI dapat bebas korupsi 100% secara total.
Jadi apakah fungsi pemilu legislatif dan eksekutif thn 2014 ini? Negara Indonesia membutuhkan suatu arahan (Direction) dan suatu simbol yang akan menuju ke arah pembebasan korupsi yang semakin jelas negara ini ingin keluar dari korupsi berjamaah dan impementasinya akan tahaop demi tahap. (Indonesia needs to set a new direction to go to a cleaner legislative and executive government. The execution might be phase by phase and step by step)
Bagaimana memilih pemimpin yang mau memberikan arahan (Direction) untuk mau menghentikan Korupsi Berjamaah?
Untuk itu pilihlah dari semua capres dan cawapres yang track recordnya sudah memulai arah dan simbol ke arah pemerintah yang akan menuju bebas korupsi. Juga menjelaskan implementasinya secara langkah demi langkah (step by step). Semua langkah menuju kebebasan korupsi 100% ini adalah suatu proses menuju pemerintah yang bersih dan bukan hasil langsung pada suatu saat dan hanya suatu periode pendek tertentu saja. (It is just a process to go a clean government, not a result directly in a certain very short term period).
Paling tidak dengan pemilu legislatif 9 April 2014 dan eksekutif 9 Juli 2014 sudah ada garis "mulai" ("start") walaupun bukan terbaik dalam arti kata harapan semua insani pemilih di Indonesia yg mengharapkan indonesia akan menjadi langsung terbersih dalam korupsi untuk semua anggota partai di legislatif maupun eksekutif yang akan secara otomatis per tanggal tertentu dalam jangka pendek akan sudah bebas 100% korupsi.
Untuk para Golput yang tergerak untuk tidak mau masuk ke bilik pemilu merupakan suatu pilihan hidu. Tetapi anda bisa dengan langkah dada tegap untuk mau kembali ke ruang bilik pemilu dengan paradigma baru yaitu metode “minus malum” yaitu memilih terbaik dari terjelek (choose the best from the worst). Jadi penekanan dan tujuan pemilu legislatif 9 April 2014 dan eksekutif 9 juli adalah mau mendukung "Memulai kembali (Restart) untuk suatu Arahan ke Pemerintah bersih".
Dengan itu pilihan minus malum untuk Golput adalah mendorongadanyasuatu Gerakan baru di NKRI untuk para Trias Politica yaitu Legislatif, ekseekutif dan judikatif untuk mau memulai (start) suatu kehidupan baru ke arah bebas korupsi (free from coruption) dengan model pemimpinnya yang mau dari individunya untuk mau bebas korupsi ini.
Dengan langkah memulai kemblai ini (restart) maka Indonesia pada tahun 2014 akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesianya pada tahap kedua sesudah kemerdekaan Indonesia tahap satu pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Presiden Soekarno dan wakil presiden M. Hatta. Kemerdekaan RI tahap pertama ini mempunyai tujuan untuk dapat keluar dari penjajahan dari negara lain. Kemerdekaan RI tahap kedua ini di tahun 2014 mempunyai tujuan untuk dapat keluar dari penjajahan korupsi berjamaah dengan memilih presiden dan wakil presiden baru untuk mau menunjukkan kualitas pemimpin yang jujur dan mempunyai etika.
Maka pada tahun 2014 Indonesia juga mempunyai kesempatan untuk memproklamasikan Kemerdekaannya kembali yang telah terjajah lama dengan korupsi berjamaah. Negara Indonesia sudah terbelenggu dan dijajah bukan oleh negara asing tetapi oleh penjajahan korupsi berjamaah.
Maka kini ada kesempatan emas untuk NKRI memproklamasikan kembali Kemerdekaan Indonesia tahap kedua melalui pilihan legislatif 9 April 2014 dan pemilu capres dan cawapres 9 Juli 2014 yaitu untuk keluar dari jajahan korupsi berjamaah yang sudah berakar dan membudaya untuk para Golput.
Negara RI membutuhkan ARAHAN (Direction) untuk menjadikan TRIAS POLITICA nya yaitu legislatif, eksekutif pemerintah dan juga judikatif untuk mau ke negara bersih dan jujur. Kesempatan emas yang tidak ada dua kalinya untuk menuju kemerdekaan tahap dua ini agar bisa mau keluar dari penjajahan korupsi berjamaah ada di depan mata dengandukungan Golput untuk mau ke ruang bilik pemilu untuk ikut serta mendukung Kemerdekaan NKRI tahap kedua.
Hendaknya para pemilih sebagai warga negara tidaklah memilih menjadi GOLPUT sebagai suatu pilihan hidup bernegara. Golput sudah menjadi kecewa sesudah bergantinya Orba ke Order Reformasi melalui Pemerintahan SBY selama dua perioder. Jika para pemilij memilih golput maka para pemilih ikut membiarkan keberlangsungan Korupsi berjamaah dan tidak ingin negara Indonesia keluar dari penjajahan Korupsi Berjamaah. Para Golput tidak rela Indonesia mau memproklamasikan Kemerdekaan RI tahap dua pada tahun 2014.
Dirgahayu Kemerdekaan RI Tahap kedua 2014 untuk keluar dari Penjajahan Korupsi Berjamaah melalui Pileg 9 April 2014 dan Pilpres dan Pilcapres 9 Juli 2014 terutama untuk para Golput dan kaum muda Indonesia.
Oleh: Gabriel Chanfarry H.
Pengamat Ekonomi, perbankan dan Politik
Konsultan Strategi dan Marketing