Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) buka suara soal adanya salah satu partai politik yang akan menggunakan politik identitas dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang.
Pernyataan Bawaslu tersebut nampaknya mengarah kepada Partai Ummat yang diketuai oleh Ridho Rahmadi yang akan mengusung politik identitas untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh  Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Dikutip dari cnnindonesia.com pada Jumat, (17/2/2023), Rahmat menghimbau kepada seluruh partai politik yang ada di Indonesia untuk tidak menggunakan tempat ibadah sebagai sarana melakukan kampanye politik dan menyerang satu sama lain.
"Kami akan mengingatkan Partai Ummat untuk tidak melakukan hal demikian. Masjid adalah tempat bersama umat Islam, yang pilihan politik bukan hanya partai Ummat," ujar Rahmat.
Menurutnya, jika tempat ibadah nantinya digunakan sebagai sarana untuk melakukan kampanye politik, maka tak menutup kemungkinan akan terjadi potensi pertentangan sosial di masyarakat.
"Kalau seperti itu akan terjadi pertentangan sosial dan harus hati-hati teman-teman Partai Ummat itu akan menaikkan eskalasi pertarungan di tingkat akar rumput. Itu yang paling berbahaya," jelas dia.
Bawaslu juga, kata Rahmat, akan menegur partai politik, termasuk Partai Ummat yang mengusung politik identitas. (Bakal ditindak) Oh ya, pasti," imbuhnya.
Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan bahwa partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang.
Hal tersebut ia sampaikan saat berpidato dalam acara pembukaan Rakernas Partai Ummat, Jakarta, Senin (13/2/2023). "Kami akan secara lantang mengatakan, 'Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas'," jelas Ridho.
Dalam pandangannya, menurut Ridho, politik tanpa moralitas agama akan kehilangan arah dan cenderung mengarah kepada sekulerisme.
 "Kita akan jelaskan tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik," terang Ridho.
Ia mengklaim bahwa politik identitas adalah politik yang pancasilais. Dengan berdasarkan keyakinannya itulah, kata Ridho, Partai Ummat akan membangun perjuangannya di masjid. "Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan tapi politik provokasi. Keduanya sangat berbeda," katanya.
