Charta Politika: Mayoritas Masyarakat Setuju Presiden Resuffle Kabinet

Sinyal reshuffle kabinet kembali dilempar oleh Presiden Joko Widodo saat ditanya wartawan terkait masih memungkinkan dilakukan reshuffle ketika meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi, Bogor, dan dijawab "mungkin". Setelah itu, ketika ditanya terkait waktu, Jokowi menjawab "Ya, nanti"

Sinyal itu kembali dilempar oleh Jokowi saat meresmikan Stasiun Manggarai Tahap I, di Jakarta. ketika memberikan keterangan, Presiden ditanya wartawan kembali terkait perombakan kabinet Indonesia Maju dan hanya dijawab "Cluenya ya sudah" Ujar Jokowi sambil memberikan tangan berbentuk O.

Terkait reshuffle, Charta Politika pun merilis hasil surveinya yang menyatakan bahwa 61,8% responden menyatakan setuju apabila Presiden melakukan perombakan kabinet.

Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika menjelaskan bahwa masyarakat setuju dengan dilakukannya reshuffle guna menata ulang kinerja kabinet. Presiden yang di pemilu 2024 tidak akan mencalonkan diri menjadi presiden, dinilai tidak mempunyai beban untuk melakukan reshuffle di akhir masa kepemimpinannya.

Masyarakat menganggap kinerja pemerintah, dimana menteri yang menjadi ujung tombaknya adalah hal penting sehingga reshuffle dapat membantu Presiden dalam menghadapi tahun 2023 yang diprediksi akan lebih berat.

Penilaian yang ketat terhadap kinerja menteri perlu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan menempatkan kepentingan rakyat dalam melakukan evaluasi. Hal tersebut disampaikan oleh Yunarto yang berharap bahwa tata ulang kinerja adalah hal yang lebih utama.

"Jadi, makna tata ulang kinerja ini harus lebih besar dari tata ulang koalisi." Jelas Yunarto

Meskipun dalam penyusunan kabinet adalah hak khusus yang dimiliki oleh seorang Presiden, tetapi Yunarto mengharapkan partai politik pun turut serta dalam memberikan data tentang kinerja menteri di kabinet, sehingga kualitas menteri yang lebih dinilai ketimbang perbedaan sikap politik.

Pembicaraan terkait reshuffle sejatinya sudah menyeruak sejak Partai NasDem mendeklarasikan kolaisi dengan dua partai oposisi yaitu Partai Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Banyak pihak yang bersuara untuk NasDem mengundurkan diri dari kabinet karena dinilai sudah memiliki perbedaan cara pandang.

Yunarto mengibaratkan Jokowi sebagai CEO sebuah perusahaan yang memiliki hak untuk melakukan perombakan timnya tanpa dibatasi masa pemilu. Meski demikian ia berharap penilaian yang dilakukan atas dasar penilaian objektif atas kinerja menteri dan kepentingan rakyat.

"Peforma buruk karena loyalitas kepada yang lain, kapanpun layak dipecat, jangan sampai sisa waktu itu dijadikan alasan untuk tidak ganti personel. Jangan hanya didasarkan alasan politik. Tidak ada batasan karena pemilu." Ujar Yunarto.