Gerakan Nusantara Bersatu, Acara Relawan Jokowi di GBK

Semarak perkumpulan relawan Projo akbar di Gelora Bung Karno menuai impact negatif bagi presiden Joko Widodo.
Berbagai pengamat memberikan penjelasan dan opini mengapa perkumpulan tersebut justru menganggap presiden tidak netral sebagai pemimpin negara di tengah riuh panasnya politik jelas pilpres 2024.

Selain dianggap mendukung terhadap salah satu pihak yang dicirikan oleh presiden, perkumpulan tersebut dianggap tidak berempati di tengah terjadinya musibah gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

Parahnya, dalam lansiran Pikiran Rakyat, terdapat undangan dari koordinator acara dimana massa diajak untuk ikut hadir karena acara tausyiah bersama Ulama hingga doa bersama.

Tak hanya itu, massa pun dijanjikan mendapatkan biaya bis gratis dan mendapatkan selipan uang di amplop sebesar Rp 50 ribu.

Padahal, ketika massa tiba di lokasi acara tersebut hoax alias bohong. Prank tersebut membuat massa pengajian harus memilih antara melanjutkan ikut acara atau harus pulang tanpa pengajian.

Source: Undangan Istighosah/Pikiran Rakyat

Acara yang digelar oleh relawan Gerakan Nusantara Bersatu ini justru menutup pintu sehingga massa yang sudah masuk harus mengikuti acara hingga tuntas.

Meski penulis pahami, bahwa acara sebesar itu tentu memiliki persiapan yang matang sejak jauh-jauh hari. Artinya tidak diketahui bahwa ada kejadian musibah seperti Gempa di Cianjur.

Namun, Penulis mengerti bahwa acara apapun dapat ditunda bahkan ditiadakan jika memang tidak memungkinkan. Padahal, hadir di acara tersebut Presiden Joko Widodo. Alangkah pantasnya jika forum tersebut justru fokus juga pada musibah dan cobaan yang dialami rakyat Indonesia.

Terlebih, jika memang benar secara fakta netizen yang berkomentar jika pintu GBK ditutup, maka hal tersebut secara tidak langsung rakyat dipaksa untuk ikut yang sejatinya acara yang diharapkan tidak sesuai.

Bukan rahasia umum jika memang setiap acara partai politik selalu ada amplop, selipan apalagi kepentingan politik berupa dukungan.

Namun, penerapan tanpa edukasi bahkan dengan cara yang tidak dibenarkan justru memperburuk kondisi politik dan masa depan bangsa ke depannya.