Mohon tunggu...
Funpol
Funpol Mohon Tunggu... Penulis - Penulis

Tumbuh dan Menggugah

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Indonesia Tolak Dewan HAM PBB Bahas Kasus Muslim Uyghur, Dukung China?

9 Oktober 2022   16:34 Diperbarui: 9 Oktober 2022   16:39 275
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kelima kalinya, Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB/Source:Infopublik.id

Indonesia menjadi satu dari 19 negara yang menolak mosi yang dipimpin Barat dalam mengadakan pembahasan di Dewan HAM PBB terkait pelanggaran hak asasi manusia oleh China kepada etnis Uyghur.

Sebagai negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, tentu menjadi perhatian lebih mengapa Indonesia justru menolak kasus HAM etnis Uyghur.

Bahkan, penolakan pembahasan tersebut juga dilakukan oleh negara-negara Muslim. Seperti Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Kazakhstan, Mauritania, Sudan, hingga Senegal.

Hanya Somalia sebagai negara Muslim yang mendukung pembahasan tersebut. Dari 47 negara di Dewan HAM PBB, 17 negara lainnya mendukung termasuk Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Jepang, dan Belanda.

11 negara lainnya memilih abstain dalam voting termasuk Malaysia dan Libya yang mengakibatkan pembahasan tersebut batal.

Mengapa Indonesia Menolak?

Sebagai negara yang kelima kalinya terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia tentu memiliki histori yang baik dalam memperjuangkan hak asasi manusia di tingkat internasional.

Lalu, mengapa kredibilitas tersebut justru menolak pembahasan kasus HAM etnis Uyghur? Apakah karena peringatan China sebelum pemungutan bahwa tidak hanya negaranya yang terekspos soal HAM?

Mengutip pernyataan yang diberitakan Tempo.co, "Hari ini China menjadi target. Besok negara berkembang lainnya akan menjadi target," papar Chen Xu utusan dari China.

Melihat dari alasan yang diutarakan oleh Achsanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa penolakan tersebut agar Indonesia tidak ingin ada politisasi di badan PBB.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun