JAKARTA - Sejumlah Organisasi Aktivis dan LSM meminta DPR agar segera merevisi RUU Pilpres khususnya terkait batas ambang pengusungan Calon Presiden pada Pemilu 2014, pasalnya aturan tersebut dinilai menyuburkan politik transaksional. Menurut mereka, DPR sudah seharusnya menggagas regulasi politik yang pro terhadap seluruh Parpol yang telah mempunyai figurnya yang akan di usung sebagai Capres pada Pemilu 2014 nanti. " DPR sudah seharusnya merevisi RUU Pilpres dengan meniadakan batas ambang Pengusungan Capres pada Pilpres 2014 nanti" Tegas, Direktur Utama Indonesia Comittee Transparency, Fuad Bachmid di Jakarta, Rabu (27/3). Menurut Fuad yang Juga Ketua Umum Perhimpunan Simpul Aktivis Indonesia (PERSIRA) ini, bahwa DPR sudah sepatutnya menggagas Regulasi politik yang tidak menyulitkan Parpol kecil untuk mengusung Capresnya, jika tidak maka wajah perpolitikan indonesia akan terus di hiasi dengan cara berpolitik pragmatis "Kasihan juga Parpol tertentu yang mempunyai Capres tersendiri akhirnya gagal yang pada akhirnya berkoalisi dengan Parpol besar untuk mengusung Capres lain karena tidak mencukupi jumlah kursi" Ungkap Fuad Fuad Menambahkan, bahwa DPR cukup memberikan syarat bagi Parpol yang lolos ke senayan saja untuk mengusung Capresnya atau berkoalisi sehingga kompetisi makin terbuka lebar dengan syarat seperti itu maka Demokrasi di Indonesia makin sehat akibat tidak ada syarat prosedural yang saling mengganjal kepentingan politik parpol tertentu. Selebihnya Fuad menyarankan agar RUU Pilpres 2014 harus di kerucutkan pada pembahasan poin-poin substansial mengenai tata cara kampanye saja agar menutup peluang terjadinya Money Politic dari Capres tertentu "Sebaiknya RUU Pilpres ditekankan pada permasalahan teknis kampanye Capres yakni dengan menutup peluang terjadinya Money Politic atau penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan Capres tertentu" Tutup Fuad yang juga mantan Pentolan Aktivis Nasional ini. (Iwan)
