Obral Aset Pemerintah

Masih dalam persidangan SKL BLBI BDNI, terdapat fakta baru yang baru muncul bahwa pemberian SKL adalah semata-mata mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat-pejabat dari pemerintahan sebelumnya.Selain itu, menunjuk pada penyelesaian BLBI yang dilakukan melalui MSAA (Master Sttlement and Acquisiton Agreement) pada pemerintahan Presiden BJ Habibie (1998-1999) yang diteruskan pada pemerintahan Abdurrahman Wahid. Sedangkan dalam pelaksanaannya oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang waktu itu dipimpin oleh Glenn Yusuf yang memberikan  release  and discharge (R & D) kepada mereka yang telah memenuhi kewajibannya sesuai MSAA.

Sebagai tambahan, dalam R & D sendiri telah dinyatakan bahwa dengan telah diselesaikannya seluruh kewajiban oleh Pemegang Saham Bank Dagang Nasional Indonesia (PS BDNI) sesuai MSAA, pemerintah membebaskan dan melepaskan PS BDNI. Bank BDNI, para komisaris, dan para direkturnya dari setiap kewajiban lebih lanjut untuk pembayaran BLBI. Pemerintah juga mengakui dan dan setuju tidak akan memulai atau melakukan apapun atau menjalankan hak hukum apapun yang dimiliki, bilamana ada, terhadap PS BDNI, Bank BDNI, para komisaris dan direkturnya, serta pejabat lainnya akan segala hal yang berkaitan dengan BLBI.

Pernyataan di atas telah diungkapkan oleh Ahmad Yani merupakan kuasa hukum mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung. Lanjut oleh pengacara Ahmad Yani, bahwa karena penyelesaian melalui MSAA dan penegasannya pada R & D, oleh karena itu penyelesaian BLBI ini harus diputuskan melalui pengadilan perdata . Bahkan tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun juga.

Masih dalam MSAA, yang dalam perjanjiannya , jika ada perselisihan maka harus diselesaikan melalui jalur perdata. Tapi dalam kasus ini, perihal MSAA yang sejatinya permasalahan dengan perdata dengan sengaja dijadikan kasus pidana. Dengan tegas, pengacara Ahmad Yani bahwa ini sangat tidak adil bagi Syafruddin Tumenggung.

Obral:

Menurut catatan, tidak kurang dari  48 perusahaan menerima BLBI.   Bagaimana status mereka? Apa sudah dilakukan penyelesaiannya? Sebaiknya ada informasi yang komprehensif sehingga masalah ini jelas posisinya.Dengan demikian masyarakat tidak akan bertanya-tanya lagi. Sementara itu, kasus SKL BLBI BDNI dibahas terus, padahal kasus BLBI BDNI sudah diselesaikan dengan baik sesuai dengan MSAA yang mana  telah dilakukan R & D. Jangan-jangan setiap kasus BLBI muncul ujung-ujungnya selalu muncul nama Syamsul Nursalim, menurut pengacara Dr Otto Hasibuan pada acara teve yang paling ramai, Indonesia Lawyers Club. Kalau mengikuti gaya Naga Bonar, apa kata Dunia?

Sementara itu, bagaimana tindak lanjut aset-aset eks perusahaan-perusahaan BDNI? Bagaimana dengan nasib aset-aset tersebut? Yang menarik justru ketika masalah ini terungkap oleh Rizal Ramli.

Seharusnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan bisa menjelaskan duduk perkaranya. Masyarakat terheran-heran ketika mendengar adanya obral aset pemerintah. Memang ini orbral gaya di Pasar Rumput? Atau ala Pasar Baru masa lalu? Apa betul telah terjadi obral  tersebut? Mengapa harus di obral? Apakah tidak terjadi cara alternatif? Namun demikian, yang utama adalah bahwa sebetulnya prosedur bakunya bagaimana?

Permasalahan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum.  Oleh KPK. Sebagai lembaga yang kredibel dan kompeten serta berwenang, sudah seyogyanya KPK bergerak cepat menyelidiki permasalahan ini. Jangan pula sampai terjadi persepsi yang salah di masyarakat bahwa KPK bermain-main dengan waktu dalam masalah ini? Bagaimanapun,aset pemerintah yang merupakan aset eks BDNI tidak sedikit jumlahnya.  Sebagai pejabat yang bertanggungjawab, masyarakat mengharapkan kerja sama yang baik dari Sri Mulyani.

Sebagai catatan, masyarakat kita sangat sadar bahwa dalam era sekarang, informasi semacam kasus-kasus BLBI sangat bernilai dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Sudah pasti masyarakat tidak mengharapkan bahwa masalah-masalah BLBI akan berlanjut sampai 10  tahun mendatang. Karena ini akan menghabiskan energi saja. Sangat bijak jika kasus-kasus BLBI bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Apa bisa? Kita tunggu.