RR bukanlah orang baru dalam pemerintahan. Karena RR pernah menjadi Menko Perekonomian ketika Abdurahman Wahid menjadi Presiden. Sayangnya RR hanya menjadi Menteri seumur jagung karena pemerintahan Gus Dur juga seumur jagung. Lepas dari jabatan Menko RR kembali aktif sebagai konsultan dan sekaligus pengamat ekonomi.
Sewaktu RR kembali menjadi tukang kritik setelah bukan menjadi Menteri lagi ada nada minor yang mengkaitkan bahwa RR mengkritik karena belum puas jadi Menteri hanya 1 tahun. Tapi nada minor tersebut hilang karena kritiknya berbobot. Justru banyak yang menunggu datangnya kritik RR, ketika ada soal penting yang berlalu tanpa kritik RR. Tiada hari tanpa kritik merupakan ciri RR. Seperti sayur tanpa garam jika tidak mendengar kritik RR, pasti ada yang kurang.
Salah siapa?
Ketika RR diangkat jadi Komisaris Utama Bank BNI, tidak sedikit yang mempertanyakan mengapa pemerintah (baca:Jokowi) melakukannya. Karena komisaris itu biasanya seperti hadiah atau balas jasa sama seperti jabatan Duta Besar bagi mereka yang non-karir alias bukan pegawai Kementerian Luar Negeri. Pertanyaannya adalah apakah ini merupakan upaya Jokowi meredam RR? Kalau itu yang menjadi alasan pasti Jokowi salah langkah. Ternyata RR tetap mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
Saat Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mengkontak RR, banyak pihak melihat bahwa ini sinyal RR akan masuk kabinet. Sudah barang tentu LBP melakukannya atas instruksi Jokowi. Kebetulan sekali LBP berteman dengan RR ketika sama-sama menjadi menteri di pemerintahannya Gus Dur. Sudah bisa dipastikan bahwa Jokowi tahu betul siapa RR. Jokowi pasti punya alasan yang kuat mengapa akan mengangkat RR menjadi Menko Kemaritiman. Secara logika pengangkatan RR menjadi Menko Kemaritiman memiliki alasan-alasan yang kuat.
Masyarakat tidak kaget ketika RR mengkritik soal pembelian pesawat Airbus A350 dan Pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ada yang menduga RR adalah wistle blower. Menurut pepatah lama ‘ada asap pasti ada apinya’. Sebagai orang yang kompeten dan berpengalaman, jangan-jangan RR sudah mencium ada sesuatu yang mencurigakan di balik pembelian pesawat Airbus A350 dan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Apalagi kemudian muncul isu bahwa Jusuf Kalla akan mundur jika Jokowi tidak mencopot RR.
Andaikata isu JK akan mundur karena tidak bisa terima sepak terjang RR akan sangat disayangkan. Justru kritik-kritik diperlukan dalam alam demokrasi. Coba bayangkan kalau Indonesia menjadi negara tanpa kritik dan masyarakatnya apatis. Pasti akan menjadi hambatan dalam pembangunan. Boleh jadi yang membuat JK kurang berkenan adalah caranya RR melancarkan kritik, padahal ia juga seorang menteri. Kalau itu penyebabnya maka JK sebaiknya berkomunikasi langsung dengan RR. Hanya saja tidak mudah untuk mengubah kebiasaan RR.
Dalam mencari solusi terhadap kemelut sehubungan dengan sepak terjang RR, sebetulnya yang tepat adalah mencari akar permasalahannya. Pertama, soal pembelian Airbus A350, mengapa tidak dilakukan pengkajian ulang? Karena bukan rahasia bahwa kita kerap salah dalam urusan pembelian pesawat. Ini yang membuat MNA berantakan dan Garuda pernah mengalami masa suram. Hal yang sama barangkali perlu dilakukan terhadap rancangan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Kalau pengkajian, evaluasi, dan analisis ulang dilakukan secara sistematis, hati-hati, dan terbuka, maka apapun hasilnya RR akan bisa menerimanya. Masyarakat akan lega jika suasana menjadi tenang. Yang lebih penting lagi adalah bahwa investor akan menyambut gembira suasana yang kondusif, tenang, dan tidak gaduh.
Â
Sumber Gambar : http://nasional.kompas.com
