Perbandingan Politik, Negara dan Agama antara Turki dan India dalam Perspektif Sekularisme

Sekularisme adalah prinsip yang mendasari pemerintahan di mana agama dipisahkan dari urusan negara, dan negara tidak memberikan preferensi terhadap satu agama tertentu. Meskipun Turki dan India keduanya mengadopsi sekularisme dalam sistem politik mereka, implementasi dan dampaknya dapat bervariasi secara signifikan. Mari kita tinjau perbandingan antara kedua negara ini:

Turki: Sekularisme

Turki, dengan sejarah yang kuat di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk, dianggap sebagai contoh sekularisme yang kuat. Kemalisme adalah ideologi yang memandang sekularisme sebagai bagian integral dari identitas nasional Turki. Pada tahun 1928, Turki secara resmi menghapuskan status negara Islam dan memasukkan hukum sekuler. Ini meliputi:

-Konstitusi Sekuler : Turki mengadopsi konstitusi pada tahun 1924 yang menetapkan bahwa negara adalah sekuler dan tidak ada agama resmi.

-Pendidikan Sekuler :  Sistem pendidikan di Turki didesain untuk memisahkan agama dari kurikulum umum, meskipun perdebatan tentang ruang lingkup dan batasannya masih ada.

-Peran Militer :  Tradisi militer di Turki sering kali dianggap sebagai penjaga sekularisme dan pengamanan terhadap pengaruh agama yang ekstrem.

Namun demikian, Turki telah mengalami dinamika politik yang kompleks, dengan perkembangan baru-baru ini yang menunjukkan kecenderungan kembalinya pengaruh agama dalam politik sehari-hari.

India: Sekularisme Pluralistik

India, dengan sejarah yang sangat beragam dari perspektif agama, mengadopsi sekularisme sebagai pilar fundamental dari konstitusinya. Sekularisme di India menunjukkan karakteristik yang berbeda:

-Prinsip Sarva Dharma Samabhava:  Meskipun tidak ada agama negara resmi, India mempromosikan semangat inklusifitas terhadap semua agama dan kebebasan beragama yang dijamin dalam konstitusi.

-Hukum dan Kebijakan : Pemerintah India secara aktif terlibat dalam mengatur urusan keagamaan melalui undang-undang dan kebijakan, seperti Kode Sipil yang berlaku untuk non-Muslim dalam masalah perkawinan, sementara hukum agama berlaku bagi komunitas Muslim.