Pro dan Kontra terkait regulasi Pelaut Indonesia, khususnya bagi mereka "Pelaut Indonesia" yang bekerja atau dipekerjakan di kapal berbendera asing di luar negeri terus terjadi, hal itu dipicu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia "UU PPMI" yang mengklaim Pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai bagian dari kelompok Pekerja Migran Indonesia "PMI".
Bagi saya, hal itu adalah lumrah adanya, karena setiap orang atau kelompok yang konsen terhadap isu pelaut, mempunyai hak yang sama untuk mengutarakan pendapatnya, terlepas dengan segala perbedaannya tersebut.
Misalnya, mengutip dari artikel Opini seorang kawan pengamat maritim di salah satu media elektronik, beliau sampai menyebut ada dua Mazhab, yakni Mazhab Perhubungan "Kemenhub" dan Mazhab Gatot Subroto "Kemnaker". Hehe... ada-ada saja kawan satu ini.
Tapi dalam artikel ini, saya pribadi, bukan untuk mempersoalkan adanya dua Mazhab seperti yang disebutkan oleh kawan di atas itu. Bagi saya pribadi, baik Kemenhub maupun Kemnaker tidak bisa dipisahkan atau dipilih salah satunya untuk mengurusi persoalan tata kelola Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing di luar negeri, sebab keduanya sama-sama memiliki peran penting untuk melindungi hak-hak pelaut.
Misalnya, Kemenhub yang diberikan wewenang oleh undang-undang beserta aturan turunannya untuk menerbitkan perizinan bagi badan usaha khusus keagenan awak kapal juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan yang maksimal terhadap pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perekrutan dan penempatan awak kapal, termasuk memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.
Di satu sisi, Kemnaker juga harus melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan perintah undang-undang beserta aturan turunnya, yang menjadi wewenangnya, misalnya berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam tahapan mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial setelah gagalnya penyelesaian melalui proses perundingan bipartit, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial "UU PPHI".
Menurut saya, Pelaut dan Pengusaha yang berselisih, melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan telah diberikan cara dalam menyelesaikan perselisihan, yakni melalui ketentuan Pasal 122, Bagian Kedelapan, Penyelesaian Perselisihan Pelaut, di mana: (1) Perusahaan Keagenan Awak Kapal wajib menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Pelaut dengan pemilik Kapal atau kuasanya, atau Pelaut dengan Perusahaan keagenan Awak Kapal secara musyawarah. Dan (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial atau di luar pengadilan dengan berpedoman pada PKL "Perjanjian Kerja Laut" yang telah ditandatangani oleh para pihak dan dokumen pendukung lainnya.
Setelah membaca ketentuan Pasal 122 Permenhub PM 59/2021, menurut hemat saya, tentunya siap untuk dikoreksi apabila salah, setidaknya ada beberapa opsi yang dapat ditempuh untuk melakukan penyelesaian perselisihan antara Pelaut dengan Pengusaha setelah mengalami kegagalan dalam bermusyawarah, diantaranya:
Pertama, para pihak yang berselisih atau para kuasanya dapat menempuh proses penyelesaian perselisihan melalui jalur di luar pengadilan dengan berpedoman pada PKL yang telah ditandatangani oleh para pihak. Dalam proses ini, menurut saya yang lebih relevan adalah meminta fasilitas bantuan penyelesaian di Kementerian Perhubungan atau Kantor Kesyahbandaran setempat, mengingat Kemenhub cq. Kesyahbandaran merupakan pihak yang diberikan wewenang dalam pengesahan PKL dan Penyijilan Buku Pelaut. Apalagi, jika ternyata diketahui PKL tersebut tidak disahkan dan Buku Pelautnya tidak disijil, maka perusahaan dapat langsung dicabut izin usahanya sebagaimana sanksi administratif tersebut diatur dalam Permenhub 59/2021.
Kedua, para pihak yang berselisih atau para kuasanya dapat menempuh proses penyelesaian perselisihan melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial "PHI". Tentunya dalam proses ini, rujukannya adalah UU PPHI, di mana para pihak setelah gagal dalam perundingan bipartit, kemudian melanjutkan penyelesaian perselisihan dengan melibatkan instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan (Kemnaker/Disnaker setempat) yakni dengan meminta fasilitas dari Mediator Hubungan Industrial "MHI", yang apabila gagal menemukan penyelesaian, maka MHI akan menerbitkan Nota Anjuran, dan apaabila Nota Anjuran tersebut tidak dilaksanakan oleh Pihak yang dianjurkan untuk membayar hak pelaut atau pengusaha menolak isi anjuran tersebut, maka berbekal Nota Anjuran tersebut, pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan pada PHI setempat (dalam proses ini, cukup memakan waktu).
