Namun dalam suana pemulihan ekonomi, pemerintah tetap memaksakan pembangunan IKN. Anggaran negara sebesar kurang lebih Rp 46 triliun untuk pembangunan IKN cukup besar. Â Menurut pemerintah selain anggaran itu, pemerintah juga akan berkerjasama dengan pihak non-pemerintah untuk menutupi kekurangan keuangan dalam membangun IKN.
Saat ini, Indonesia sedang memulihkan ekonomi tetapi pemerintah tetap paksakan pembangunan IKN. Maka  untuk mendatangkan kekurangan anggaran untuk pembangunan IKN itu, pemerintah mencari anggaran melalui pos-pos pemasukan lainnya termasuk, bagi saya, kenaikan BBM itu bisa jadi untuk mengatasi kekurangan anggaran negara dalam pembangunan IKN.
Bagi saya, walaupun kenaikan BBM itu terkesan mendadak, pemerintah harus menaikkannya guna IKN terealisasi.
Jika alasan pembangunan IKN, pemerintah menaikkan BBM, Â maka saya sendiri tidak menyetujuinya. Â Sebab, bagi saya, pembangunan IKN tidak mesti dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi saja tetapi bisa di masa kepemerintahan selanjutnya.
Jangan gegara IKN, rakyat dikorbankan. Harga BBM melonjak itu sudah tentu akan berdampak pada perekonomian rakyat. Pasti barang-barang berupa sandang, pangan dan papan ikut naik. Jika barang-barang tersebut ikut naik, maka saya meyakini, akan ada banyak permasalahan sosial yang akan dirasakan rakyat.
Subsidi BBM dikurangi, bagaimana dengan gaji para buruh/pekerja swasta maupun honorer dsbnya. Apakah sudah seimbang terhadap kenaikan BBM itu? Apakah kenaikan BBM itu berdampak baik bagi ekonomi masyarakat atau hanya menyusahkan rakyat? Bagaimana nasip para mahasiswa yang berekonomi kecil kebawah yang sedang berstudi. Apakah pemerintah sudah memikirkan dg langkah mengalokasikan anggaran untuk menutupi kekurangan mereka?
Jika pemerintah tidak memikirkan kesejahteraan mahasiswa berekonomi kecil (mensubsidi anggaran untuk mereka) maka akan ada banyak mahasiswa yang bisa putus kuliah. Putus kuliah itu bisa diambil oleh karena terbentur keuangan, biaya kuliah, biaya sekolah dan sebagainya.
Subsidi BBM dikurangi tetapi tidak seimbang dengan pendapatan ojek, gojek, para driver angkot, pelaku UMKM dan lainnya. Okeylah dinaikan asalkan pemerintah harus memikirkan nasip mereka.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H