Antara Berderma dan Politik Uang

Perhelatan politik menjelang pesta demokrasi makin dekat. Para politisi, caleg, tim sukses makin gencar melancarkan aksi mereka.

Kampanye pun ditempuh dengan berbagai cara dan melalui berbagai media entah media online maupun media cetak.

Salah satu hal yang patut disorot ialah berbagai sumbangan untuk menarik perhatian masa. Berbagai sumbangan bisa berupa uang ataupun materi.

Praktek seperti ini paling nampak ditemukan dalam lembaga-lembaga agama misalnya Gereja.

Khususnya dalam Gereja Kristen ada praktek memberi sumbangan yang disebut berderma.

Dalam berderma, tidak ditentukan patokan normatif; berapa nilai uang atau materi yang harus disumbangkan, walaupun dalam kenyataan seringkali ditemukan, ada saja patokan-patokan nominal dalam berderma.

Catatan kritisnya ialah perlu dibedakan antara berderma dan politik uang.

Momen politik seperti saat ini, terkesan sulit dibedakan antara berderma dan politik uang.

Seringkali para politisi, tim sukses, para calon kepala daerah, memberi sumbangan entah berupa uang maupun materi lainnya kepada umat, padahal maksudnya ialah untuk menarik perhatian rakyat.

Harapan yang muncul dari sumbangan seperti ini ialah agar si pemberi sumbangan dipilih demi memenangkan kursi politik.

Praktek seperti ini sebenarnya politik uang yang dibungkus sebagai wujud derma.  Dan justru karena disebut-sebut sebagai derma maka aturan apapun tidak dapat menindak si pemberi.

Sebetulnya, umat perlu sadar kalau memang pemberian seperti itu, kategorinya sebagai derma maka umat tidak perlu merasa bertanggung jawab untuk harus memilih si pemberi.

Lagipula berderma ya berderma. Tidak ada derma politik. Derma memang hakekatnya ditujukan untuk kepentingan umat dalam kehidupan menggereja tetapi bukan untuk kepentingan politik.

Menurut hemat saya, para pejabat Gereja perlu sadar dan kritis. Kalaupun pemberian itu tulus, memang patut diterima.

Tetapi perlu diselidiki dari mana uang itu diperoleh. Jangan sampai hasil korupsi diberi sebagai derma atau sumbangan untuk Gereja yang seharusnya perlu menolak sumbangan seperti itu.

Semestinya para politisi perlu sadar bahwa tindakan memberi sesuatu kepada umat dan Gereja, pertama-tama perlu dipandang sebagai perbuatan iman.

Karena itu, kalau mengharapkan imbalan berupa suara demi kemenangan politik merupakan sesuatu yang kontradiktif dengan sendirinya.