Penjelasan Soal 1:
Diketahui: (2+1)2=(992+1)2(x2+1)2
Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut:
Kita ubah notasi menjadi:
(2+1)2=9932 (x2+1)
Selanjutnya, kita ekstrak akar kuadrat dari kedua sisi persamaan tersebut:
2+1=993
Kemudian, kita cari nilai x dengan mengurangkan 1 dari kedua sisi persamaan: 2=992
Terakhir, kita ambil akar kuadrat dari kedua sisi untuk mendapatkan nilai x:
x=992
Jadi, nilai x pada persamaan tersebut adalah $\pm 31.496$.
Penjelasan Soal 2:
Diketahui: 463+92+100=0x46x3+9x2+100=0
Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita ubah notasi menjadi persamaan kuadratik dalam bentuk x^2:
Kita asumsikan $y = x^2$, sehingga persamaan menjadi: 26+9+100=0y26y+9+100=0 26+109=0y26y+109=0
Namun, setelah kita mencoba faktorisasi, tidak ada faktor yang dapat menghasilkan nilai 0. Oleh karena itu, persamaan ini tidak memiliki akar real.
Jadi, tidak ada solusi nyata untuk persamaan ini.
Penjelasan Soal 3:
Diketahui: 8+2=688x+2x=68
Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan ini adalah sebagai berikut:
Kita gabungkan kedua suku x menjadi satu: 10=6810x=68
Kemudian, kita selesaikan untuk x dengan membagi kedua sisi dengan 10: =6810x=1068 =6.8x=6.8
Jadi, nilai x pada persamaan ini adalah 6.8.
Untuk mengaitkan soal-soal tersebut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, kita dapat menghubungkannya dengan konsep atau prinsip yang terkandung dalam peraturan tersebut. Sebagai contoh, kita bisa menafsirkan soal-soal tersebut sebagai representasi dari kompleksitas perhitungan atau analisis yang seringkali terjadi dalam pengelolaan keuangan yang diatur dalam peraturan tersebut.
Soal 1: Dalam peraturan tersebut, mungkin terdapat ketentuan atau perhitungan yang memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai yang kompleks, mirip dengan perhitungan dalam soal ini yang melibatkan pangkat dan operasi matematika yang rumit.
Soal 2: Persamaan kuadratik dalam soal ini dapat diinterpretasikan sebagai analogi untuk situasi di mana perlu dilakukan analisis yang cermat dan tepat dalam menghadapi masalah keuangan yang rumit, seperti yang mungkin diatur dalam peraturan tersebut.
Soal 3: Dalam konteks Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, persamaan ini bisa mencerminkan pentingnya keakuratan dan kehati-hatian dalam melakukan perhitungan terkait dengan kebijakan keuangan yang diatur dalam peraturan tersebut.
Dengan menggunakan analogi-analogi tersebut, kita dapat mengaitkan soal-soal matematika tersebut dengan konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 adalah bagian integral dari prosedur yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengelola harga transfer antara entitas yang berafiliasi. Harga transfer adalah harga yang digunakan dalam transaksi antara dua entitas yang berafiliasi, dan harus ditetapkan sesuai dengan kondisi pasar yang wajar untuk menghindari praktik penghindaran pajak.
Pengaturan harga transfer dalam konteks perpajakan sangat penting untuk mencegah praktik-praktik merugikan seperti penghindaran pajak dan penggelapan laba. PMK 172/2023 memberikan panduan yang komprehensif tentang penyusunan tabel aplikasi harga transfer dan pemberlakuan mundur, yang mencakup berbagai aspek mulai dari jenis transaksi afiliasi, tahun pajak yang tercakup, hingga metode penetapan harga transfer yang disepakati.
Peraturan ini juga menguraikan penentuan pihak yang diuji dalam transaksi afiliasi, karakterisasi usaha wajib pajak, indikator tingkat laba, dan nilai penyesuaian yang mungkin diperlukan dalam kesepakatan harga transfer. Sebagian besar dari peraturan ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi para pemangku kepentingan agar mematuhi aturan harga transfer yang berlaku. Transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sangat ditekankan dalam regulasi ini.
Latar belakang dari PMK Nomor 172 Tahun 2023 adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Peraturan ini mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Termasuk di dalamnya adalah jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, serta tata cara pengelolaannya.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 terdapat beberapa pokok pengaturan baru, di antaranya:
- Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa (PKKU), juga dikenal sebagai Arm's Length Principle (ALP), adalah prinsip dalam praktik bisnis yang menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan antarpihak yang tidak memiliki atau dipengaruhi oleh hubungan istimewa (independen). Definisi ini hampir sama dengan yang terdapat dalam PMK 22/2022, namun ada sedikit perbedaan dengan definisi dalam PMK 213/2016. Dalam PMK 213/2016 membatasi PKKU pada transaksi hubungan istimewa, seperti transaksi afiliasi yang melibatkan kepemilikan, kekuasaan, dan hubungan keluarga.
Dalam ketentuan PMK 172/2023 memperluas cakupan PKKU dengan menambahkan aturan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan mengatur lawan dan harga transaksi. Jadi, meskipun dilakukan antar pihak independen, transaksi semacam itu, memiliki keterikatan dan ketergantungan yang mengubahnya menjadi tidak independen.
- Penyesuaian Lanjutan (Corresponding Adjustment)
Penyesuaian Lanjutan atau Corresponding Adjustment adalah penyesuaian transfer pricing yang dilakukan untuk menentukan penghasilan kena pajak wajib pajak, sebagai tanggapan terhadap penyesuaian transfer pricing yang telah dilakukan oleh otoritas pajak terhadap lawan transaksi.
Pada ketentuan sebelumnya, corresponding adjustment memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengatur penyesuaian atas penghasilan kena pajak sebagai hasil dari penyesuaian yang dilakukan oleh DJP atau otoritas pajak negara lain terhadap lawan transaksi wajib pajak (primary adjustment). Hal ini muncul setelah pemeriksaan pajak pada lawan transaksi, baik dalam konteks domestik maupun lintas batas (Pasla 21 PER-43/PJ/2010).
Namun, dalam PMK 172/2023 menetapkan bahwa proses corresponding adjustment memerlukan persetujuan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan tidak diperbolehkan untuk diajukan upaya hukum untuk transfer pricing domestik. Proses corresponding adjustment harus dilakukan oleh wajib pajak lawan transaksi, dengan mekanisme pembetulan SPT Tahunan jika belum ada pemeriksaan, penerbitan SKP jika tengah berlangsung pemeriksaan dan wajib pajak mengakui kesalahan, atau pembetulan SKP secara jabatan jika SKP sudah diterbitkan dan tidak ada upaya hukum. Sementara itu, jika primary adjustment terjadi pada lawan transaksi dari subjek pajak luar negeri, corresponding adjustment dilakukan melalui prosedur persetujuan bersama (Mutual Agreement Procedure atau MAP).
- Koreksi Sekunder (Secondary Adjustment)
Dalam PMK 172/2023, dikatakan bahwa secondary adjustment ini timbul karena penentuan kembali harga transfer dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP). Hal ini diesebabkan karena wajib pajak tidak menerapkan PKKU, wajib pajak menerapkan PKKU tetapi tidak sesuai aturan, wajib pajak tidak bisa membuktikan keterpenuhan proses awal pendahuluan, atau bahkan harga transfer yang ditentukan wajib pajak tidak sesuai dengan PKKU.
Hal ini terjadi karena ditemukan selisih yang tidak sesuai dengan PKKU yang kemudian selisih tersebut menjadi pembagian laba secara tidak langsung dan diperlakukan sebagai dividen yang dikenakan pajak penghasilan. Namun, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (4) dikatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku jika terjadi penambahan dan/atau pengembalian kas atau setara kas sebesar selisih sebelum penerbitan SKP pada proses pemeriksaan, serta wajib pajak yang menyetujui harga transfer yang ditentukan oleh DJP dengan memperbaiki pembukuan terlebih dahulu.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PMK 172/2023 memberikan ketentuan mengenai perhitungan PPN terutang bahwa DJP berwenang melakukan penyesuaian harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, berlaku atas penjualan dalam negeri. Jika terdapat primary adjustment yang dapat dilakukan pada setiap transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP), harga jual juga dapat disesuaikan.
Penyesuaian juga dilakukan saat harga jual atau penggantian ditekan lebih rendah dari harga pasar, yang mana akan dihitung berdasarkan harga pasar saat penjualan BKP dan/atau JKP, hal ini sesuai dengan UU PPN di Pasal 2. Namun, penyesuaian ini tidak menjadikan berubahnya pajak masukan bagi PKP pembeli.
- Dokumen Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing Documentation)
Dalam menyusun Transfer Pricing Documentation, terdapat ketentuan tambahan bahwa dokumen penentuan harga transfer wajib dilengkapi paling lambat 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemeriksaan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) PMK 172/2023.
- Prosedur Persetujuan Bersama (Multilateral Agreement Procedure/MAP)
Prosedur Persetujuan Bersama merupakan prosedur administratif yang diatur dalam tax treaty untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan tax treaty. Prosedur ini diatur lebih rinci dalam PMK 172/2023 yang nantinya akan muncul Surat Keputusan Persetujuan Bersama (SKPB) sebagai dasar penagihan dan pengembalian pajak.
- Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA)
Pokok terakhir dalam PMK 172/2023 juga membahas mengenai penentuan harga transfer dengan adanya perjanjian tertulis antara DJP dan WP atau pihak pemangku pajak yang berada dalam wilayah yurisdiksinya
Meskipun peraturan ini dirancang untuk mencegah praktik-praktik merugikan seperti penghindaran pajak dan penggelapan laba, implementasinya tidak tanpa tantangan. Berikut adalah beberapa kekurangan utamanya:
- Kompleksitas dan Kerumitan Proses:
Panduan yang sangat rinci dan terperinci sering kali membingungkan, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan yang memadai untuk mengikuti semua persyaratan.
- Kelebihan Regulasi dan Birokrasi:
Proses yang rumit dan memakan waktu dapat menghambat efisiensi bisnis, mengganggu fokus perusahaan pada kegiatan inti mereka, dan memperkenalkan risiko kepatuhan yang tidak perlu.
- Kurangnya Fleksibilitas:
Pendekatan satu ukuran untuk semua dalam peraturan harga transfer mungkin tidak sesuai dengan keragaman situasi bisnis, menyebabkan kesulitan bagi perusahaan dalam penerapannya tanpa menimbulkan beban tambahan.
- Transparansi dan Komunikasi:
Ketidakjelasan dalam interpretasi beberapa bagian dari peraturan dapat menyebabkan ketidakpastian dan kesalahan dalam penerapan.
- Penyesuaian dan Kepatuhan Internasional:
Peraturan harga transfer harus selaras dengan standar internasional seperti pedoman OECD, namun penerapan yang terlalu ketat tanpa mempertimbangkan praktik internasional dapat menimbulkan friksi.
Dengan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan ini dan menerapkan langkah-langkah penanganan yang efektif, peraturan pengaturan harga transfer dapat diimplementasikan dengan lebih efisien dan adil, tanpa menghambat aktivitas bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
Referensi
PMK 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
