Terakhir, dokumen ini mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pertukaran informasi yang diperoleh negara-negara melalui peraturan tersebut.
BEPS Action Point 13: Periksa kembali dokumentasi harga transfer: Mengevaluasi dan memperbarui dokumentasi harga transfer untuk memastikan kepatuhan dengan standar internasional.
BEPS Action Point 14: Menjadikan mekanisme penyelesaian sengketa lebih efektif: Meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan perselisihan terkait perjanjian pajak di bawah prosedur kesepakatan bersama.
Perselisihan semacam itu dapat timbul ketika dua yurisdiksi berbeda memiliki pendapat yang berbeda mengenai penafsiran atau penerapan perjanjian pajak.
Laporan akhir Action Point 14 mengakui perlunya peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa untuk memastikan penyelesaian perselisihan terkait perjanjian berlangsung dengan cepat, efektif, dan efisien. Dalam menghadapi potensi peningkatan perselisihan akibat perubahan yang dihasilkan dari berbagai poin aksi BEPS, OECD mengembangkan standar minimum. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa perselisihan terkait perjanjian diselesaikan dengan cara yang cepat, efektif, dan efisien.
Untuk menerapkan standar minimum baru ini, diperlukan amandemen terhadap Model Konvensi Pajak OECD dan Komentarnya, serta undang-undang, peraturan dalam negeri, dan prosedur administratif lainnya. Selain itu, Instrumen Multilateral (Aksi 15) yang diterbitkan menetapkan jalur arbitrase yang mengikat wajib yang terpisah. Negara-negara bebas untuk memilih untuk mengadopsi prosedur ini.
Dengan demikian, Action Point 14 BEPS bertujuan untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian di bawah MAP, mengembangkan standar minimum untuk penyelesaian yang cepat dan efisien, serta memberikan kerangka kerja yang jelas bagi negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan terkait perjanjian pajak lintas batas dengan lebih baik.
BEPS Action Point 15: Mengembangkan instrumen multilateral: bertujuan untuk mengembangkan Instrumen Multilateral (MLI) yang memungkinkan negara-negara untuk dengan cepat mengubah perjanjian pajak bilateral mereka untuk menerapkan langkah-langkah BEPS. Sebagian besar negara memiliki Perjanjian Pajak Berganda (DTT) dengan negara lain, namun, negosiasi ulang satu per satu akan memakan waktu lama.
MLI, yang diadopsi pada 24 November 2016, mencakup langkah-langkah BEPS ke dalam lebih dari 2.000 perjanjian perpajakan yang ada di seluruh dunia, terkait dengan Ketidakcocokan Hibrid, Penyalahgunaan Perjanjian, Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap secara Artifisial, dan Meningkatkan Penyelesaian Sengketa.
Negara-negara dapat memilih perjanjian mana yang akan tercakup dalam MLI dan bagaimana mereka memenuhi standar minimum. Pendekatan fleksibel ini berarti bahwa setiap perjanjian bilateral akan diubah dengan cara yang unik, bergantung pada bagaimana pihak-pihak dalam perjanjian tersebut mengadopsi ketentuan MLI.
Di antara kesepakatan yang dicapai, perubahan pasal perjanjian akan terjadi hanya jika kedua belah pihak setuju untuk mengubah perjanjian mereka dengan cara yang sama untuk pasal tertentu. Diperkirakan banyak negara akan berpartisipasi dalam acara match-making untuk mencapai kesepakatan mengenai standar minimum yang akan diterapkan dalam hubungan DTT mereka, yang akan mengikat untuk kepentingan penerapan DTT.
