Mohon tunggu...
Politik

Ada hama ditubuh pemerintahan indonesia

29 Agustus 2016   10:15 Diperbarui: 10 September 2016   20:27 15
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Membahas tentang politik di negara Indonesia ini tidak akan ada habisnya, dan akan bertambah terus persoalan politik di Indonesia ini, ya seperti yang kita ketahui, setiap orang mendengar kata politik terlebih sudah di Indonesia pasti terkesan hal negatif. Ya memang benar adanya seperti itu saat ini, politik di Indonesia banyak sekali diwarnai hal hal seperti korupsi, inilah persoalan yang menjadi buah bibir di Indonesia yang tidak akan ada habisnya. Belum selesai persoalan korupsi yang satu sudah ada kasus korupsi lagi yang bermunculan

Persoalan korupsi yang baru baru ini muncul adalah kasus korupsi Gubernur Sulawesi tenggara (Nur Alam) yang salah menggunakan wewenang yaitu menetapkan persetujuan izin usaha pertambangan di provinsi Sulawesi tenggara, dalam kasus ini KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Nur Alam

sebagai tersangka. seperti dikutip dari website tempo dalam kasus ini Gubernur Nur Alam mendapat aliran dana dari luar negeri sebesar 60 milyar dari seorang pengusaha tambang yang bernama Mr Chen (PT Billy Indonesia). Diam diam kejaksaan menghentikan kasus ini dengan alasan Nur Alam sudah mengembalikan uang kepada perusahaan yang bersangkutan.

Dari sepenggal kasus diatas kita sudah dapat memastikan bahwa tindakan korupsi saat ini masih saja merajalela dan yang saya tidak habis pikir pada pargraf terakhir “diam diam kejaksaan menghentikan kasus ini dengan alasan Anur Alam sudah mengembalikan uang kepada perusahaan yang bersangkutan” hanya sebatas mengembalikan uang kasus ini dengan mudahnya diberhentikan?

Disini saya tidak heran kalau politik Indonesia diwarnai dengan banyak sekali kecurangan menurut saya kalau sudah begini tolong pihak yang berwenang “kejaksaan” untuk membereskan kasus ini dengan tuntas, disamping itu sebagai aparatur pemerintahan khususnya Gubernur Sulawesi Tenggara (pak nur alam) berikan panutan terhadap masyarakat, agar pemikiran terhadap politik di Indonesia berubah tidak negatif lagi melainkan menjadi positif

saya mengutip dari website tempo tentang gaya hidup Gubernur Sulawesi Tenggara (pak nur alam), “fasilitas di rumah ini pun tampak tak biasa. Rumah tersebut di lengkapi lift, ruangan pertemuan yang bisa menampung sampai 30-an orang, kolam renang, taman, dan garasi yang bisa menampung sampai empat kendaraan sekaligus.

Belum lagi, sejumlah fasilitas berupa interior bangunan yang juga dipesan khusus dari luar Sultra. Saat KPK menggeledah rumah itu, Selasa, 23 Agustus 2016, ada tiga koleksi mobil mewah yang terparkir di garasi, antara lain Toyota Alphard senilai Rp 600 juta. Mercedes Bens seharga Rp 800 juta, dan Jeep Wrangler senilai Rp 500 juta

Pada 2014, Tempo pernah mewawancarai pekerja yang khusus didatangkan dari wilayah Pulau Jawa. Menurut si Pekerja, saat itu dia bersama sekitar 20 orang kawannya sudah berada di Kendari selama empat tahun untuk merenovasi. Di awal renovasi rumah itu, jumlah pekerja bahkan sampai 50 orang.

"Ya, biaya pulang-pergi naik pesawat kami ditanggung, semua akomodasi. Gaji kami Rp 150 ribu per hari. Jadi, sekali saja sebulan hanya untuk membayar gaji bisa sampai ratusan juta rupiah," ujar pekerja yang minta identitasnya itu disembunyikan saat ditemui pada Desember 2014.

Jika ditotal setahun, upah pekerja 25 orang saja menghabiskan Rp 1,2 miliar. Jika dikalikan empat tahun, biaya pembangunan rumah Nur Alam mencapai Rp 4,8 miliar. Angka ini belum termasuk jika pekerjanya berjumlah dua kali lipat seperti saat awal pembangunannya.

Hal tersebut di benarkan salah seorang tetangga yang juga enggan disebutkan namanya. Menurut si tetangga, kediaman pribadi Nur Alam sebelumnya tidak semegah seperti sekarang.”

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun