Pemilu 2024: Bukan Pemilu Biasa

Dari situs remi Bank Dunia mencatat bahwa semenjak pandemi Covid-19 yg meruntuhkan perekonomian di banyak negara, pada Tahun 2022 Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi kuat di angka 5,3% dan mendorong peningkatan GNI (Gross National Income) per kapita Indonesia naik 9,83% menjadi USD 4,580 yang semua ini membuat Indonesia mencatatkan dirinya masuk ke kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas (Upper Middle Income Country).

Disamping angka-angka statistik yang mungkin dianggap beberapa orang tidak berdampak langsung pada kehidupan nyata masyarakat, sejak Tahun 2014, Indonesia mengalami pertumbuhan infrastuktur yang tinggi. Selama kepemimpinan Jokowi hingga akhir Tahun 2022, Panjang Jalan Nasional bertambah 1.385km, Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota bertambah 37.064km, Jalan Tol bertambah 1.500km, jumlah bendungan bertambah 27 yang diiringi dengan bertambahnya kapasitas irigasi dari 110.000Ha menjadi 303.000Ha. Kemudian kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di Indonesia juga meningkat lebih dari 20 Gigawatt. Semua infrastuktur ini dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Konektivitas yang semakin mudah melalui jalan kabupaten/kota, jalan provinsi, jalan nasional, jalan tol hingga infrastuktur bendungan, pelabuhan bandara, pembangkit tenaga listrik ini manfaatnya langsung menyentuh masyarakat. Logistik antara wilayah menjadi mudah dan murah, perekonomian meningkat.

Apakah semua pembangunan yang dilakukan Jokowi sudah cukup? 

Belum. PR infrastruktur di negara kita belum selesai. Masih banyak wilayah dan daerah terpencil yang membutuhkan sentuhan infrastruktur. Per November 2022, PLN mencatat masih ada 4.400 desa di wilayah terluar, terdepan, tertinggal (3T) di Indonesia yang belum menikmati listrik. Penetrasi internet di Indonesia per Jan 2021 baru mencapai 73,3%. Masih ada 4.438 Desa Sangat tertinggal dan 92.38 Desa tertinggal di Indonesia yang membutuhkan sentuhan pembangunan dan bantuan dari Pemerintah.  Oleh sebab itu, kita harus memastikan bahwa pemimpin negara yang kita pilih adalah pemimpin yang mampu melanjutkan PR negara yang belum selesai ini, agar seluruh warga negara dapat hidup sejahtera dan merasakan manfaat dari kemerdekaan yang telah kita raih 78 tahun lalu. Itu lah sebabnya Pemilu 2024 begitu krusial.  Salah memilih pemimpin, bangsa dan negara kita akan mengalami kemunduran, dan semua yang telah dicapai menjadi sia sia.

Pemilu 2024 bukan lah sekedar pemilu biasa bagi kita semua. Pemilu 2024 ini sangat krusial bagi bangsa dan negara kita untuk menentukan masa depan nya kelak.

Dan ternyata tantangan yang kita hadapi dalam Pemilu 2024 bukan hanya masalah pembangunan infratruktur dan kesejahteraan bangsa. Saya melihat momen Pemilu 2024 sebagai pertaruhan bangsa dan negara kita dalam menguasai dan mengelola Sumber Daya Alam milik negara yang berlimpah.

Kita ketahui bahwa di tangan Jokowi, 3 aset tambang raksasa telah kembali ke pangkuan RI. Pemerintah berhasil melakukan divestasi saham PT Freeport Indonesia menjadi 51% milik negara. Kemudian di sektor energi, pengelolaan Blok Mahakam diambil alih oleh Pertamina per Januari 2018 setelah sebelumnya dikelola asing melalui PT Total E&P Indonesia selama 50 tahun. Demikian juga pengelolaan Blok Rokan setelah dikuasai oleh Chevron selama 94 tahun, sejak 2021 diambil alih oleh Pertamina. Saat ini Pemerintah Jokowi juga sedang berupaya mengambil alih aset tambang raksasa PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang saat ini sahamnya masih dikuasai asing sebesar 58,7%. 

Tidak berhenti dengan pengambilalihan tambang raksasa, Pemerintah Jokowi juga mengeluarkan aturan melarang ekspor komoditas tambang mentah. Semenjak larangan ekspor nikel mentah di Tahun 2020, melalui hilirisasi komoditas nikel, Indonesia memperoleh nilai tambah pemasukan ekspor menjadi USD 30Miliar dari sebelumnya USD 1,1Miliar saat Indonesia masih mengekspor bijih nikel.

Setelah nikel, Pemerintah Jokowi berencana melarang ekspor komoditas tambang mentah bauksit, timah, tembaga, emas, hingga gas alam dan minyak bumi. Bayangkan berapa pendapatan negara yang dihasilkan melalui hilirisasi sumber daya alam tersebut. Dan bayangkan dengan kemampuan ekonomi (keuangan) yang besar kelak, apa saja yang mampu dilakukan oleh negara untuk rakyatnya. Tidak tertutup kemungkinan kelak kita akan menikmati fasilitas berobat gratis tanpa perlu membayar iuran BPJS, fasilitas pendidikan utk seluruh WNI hingga perguruan tinggi. Bayangkan juga pembangunan infrastruktur yg masif sehingga tidak ada lagi Desa tertinggal apalagi Desa Sangat Tertinggal di Indonesia.

Namun semua langkah dan rencana untuk masa depan negara kita bukannya tanpa tantangan. Pemilu 2024 ini menjadi sangat krusial karena tidak tertutup kemungkinan campur tangan negara asing yang khawatir dengan keberlanjutan Program Hilirisasi Tambang. Tidak tertutup kemungkinan ada pasangan capres-cawapres yang mendapat bantuan finansial bahkan intelegen dari negara-negara asing yang ingin kebijakan hilirisasi diakhiri di tangan mereka. Dan sudah pasti Paslon Capres-Cawapres yang mendapat "dukungan" dari Jokowi akan dipandang sebagai bahaya. 

Kalau sampai Jokowi cawe-cawe dalam Pemilu 2024, saya pribadi memandang hal ini memang sudah sepantasnya. Cawe-cawe disini saya artikan : memastikan pihak asing tidak terlibat langsung dalam Pemilu 2024 ini. Cawe-cawe disini saya artikan : memastikan bahwa Pemilu di Indonesia tetap berjalan Damai, Tertib, Jujur dan Adil. Cawe-cawe disini saya artikan : memastikan Presiden Indonesia kelak menjalankan tongkat estafet keberlangsungan program-program pemerintah yang baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.