Bayangkan sebuah negara yang membanggakan diri sebagai negara berkembang dengan potensi besar di bidang ekonomi dan sosial. Setiap tahun, warganya dengan patuh membayar pajak, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, hingga berbagai pungutan lain yang menjadi bagian dari kewajiban hidup bernegara. Namun, ironisnya, ketika seorang ibu membawa anaknya yang demam tinggi ke puskesmas terdekat, ia harus mendapati bahwa dokter sedang tidak ada di tempat atau fasilitas kesehatan tidak memiliki obat yang diperlukan.
Realitas seperti ini menjadi potret nyata yang masih dialami oleh sebagian besar masyarakat di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok. Pajak yang mereka bayarkan setiap tahunnya terasa tidak sebanding dengan fasilitas kesehatan yang mereka dapatkan. Pertanyaannya adalah: Di mana letak masalahnya? Mengapa masyarakat yang sudah menjalankan kewajibannya dengan baik tetap harus menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak?
Pajak Pondasi Utama Pembangunan Negara?
Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak sejatinya menjadi pilar penting dalam menopang jalannya pemerintahan. Pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, tetapi juga untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan tentu saja, layanan kesehatan. Namun, ketika membicarakan sektor kesehatan, tampaknya ada jurang besar antara harapan dan kenyataan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor kesehatan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan sekitar 5% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor kesehatan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan. Angka ini terlihat menjanjikan di atas kertas. Namun, realisasi di lapangan kerap jauh dari harapan.
Pembangunan rumah sakit dan puskesmas sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit, kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana, hingga kebijakan yang tidak tepat sasaran. Hasilnya, meski anggaran terus bertambah, masyarakat di berbagai daerah masih menghadapi persoalan klasik seperti minimnya fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis, dan ketimpangan distribusi layanan.
Ketimpangan Akses dan Kesenjangan Kesehatan
Salah satu akar masalah dari minimnya fasilitas kesehatan adalah ketimpangan akses yang begitu mencolok antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, masyarakat memiliki akses ke rumah sakit modern dengan peralatan canggih dan tenaga medis yang kompeten. Namun, hal yang sama tidak berlaku bagi masyarakat di wilayah pelosok atau daerah terpencil.
Ambil contoh daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, atau Kalimantan. Untuk mendapatkan layanan kesehatan, masyarakat di sana sering kali harus menempuh perjalanan panjang hingga berjam-jam ke puskesmas terdekat. Tidak jarang, mereka harus menghadapi risiko terlambatnya penanganan medis karena jarak yang begitu jauh dan akses transportasi yang sulit.
Bukti lain yang menguatkan fakta ini adalah angka rasio dokter terhadap jumlah penduduk yang masih rendah di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2021, Indonesia memiliki rasio 0,46 dokter per 1.000 penduduk, jauh di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan rasio minimal 1 dokter per 1.000 penduduk. Ketimpangan ini semakin mencolok di wilayah-wilayah terpencil, di mana keberadaan dokter dan tenaga medis lainnya menjadi barang langka.
Ke Mana Perginya Pajak Kita?
Pertanyaan besar yang sering muncul di benak masyarakat adalah: ke mana larinya uang pajak yang telah dibayarkan? Transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi salah satu isu utama yang harus diatasi. Banyak masyarakat merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas mengenai bagaimana pajak mereka digunakan.
Dalam teori, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik, termasuk kesehatan. Namun, fakta di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dianggarkan dan hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi di sektor kesehatan yang sempat mencuat beberapa tahun terakhir, seperti pengadaan alat kesehatan yang tidak sesuai spesifikasi atau proyek pembangunan rumah sakit yang mangkrak.
Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan baik, maka rasa skeptis terhadap kebijakan pemerintah akan semakin meningkat.
Kesehatan Sebagai Investasi, Bukan Beban
Minimnya fasilitas kesehatan di Indonesia juga mencerminkan pandangan yang masih melihat sektor kesehatan sebagai beban anggaran, bukan sebagai investasi jangka panjang. Padahal, banyak studi menunjukkan bahwa investasi di sektor kesehatan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, produktivitas mereka akan meningkat. Anak-anak yang tumbuh sehat memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan negara di masa depan. Sebaliknya, ketika masyarakat terus dibebani oleh masalah kesehatan, beban ekonomi justru akan semakin berat akibat tingginya biaya pengobatan dan hilangnya produktivitas kerja.
Negara-negara seperti Finlandia dan Swedia dapat menjadi contoh bagaimana investasi besar di sektor kesehatan dapat membawa dampak positif. Mereka tidak hanya memberikan layanan kesehatan gratis kepada seluruh warganya, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut merata hingga ke pelosok. Hasilnya, tingkat kesehatan masyarakat meningkat, dan hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Solusi untuk Meningkatkan Fasilitas Kesehatan
Untuk mengatasi masalah minimnya fasilitas kesehatan, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang lebih serius dan komprehensif. Salah satu kunci utamanya adalah perbaikan sistem pengelolaan pajak dan anggaran. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah dari pajak yang dibayarkan masyarakat benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga perlu ditingkatkan. Pembangunan rumah sakit atau klinik di daerah-daerah terpencil dapat dipercepat dengan melibatkan pihak swasta melalui skema kerja sama publik-swasta. Dengan demikian, masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya tanpa harus menunggu terlalu lama.
Tidak kalah penting adalah penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Setiap proyek pembangunan fasilitas kesehatan harus diawasi dengan ketat untuk mencegah terjadinya korupsi atau penyimpangan anggaran. Laporan keuangan dan kinerja proyek juga harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
Penutup
Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Namun, kewajiban tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang memadai, termasuk fasilitas kesehatan. Ketika masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak sebanding dengan layanan yang mereka terima, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan terus terkikis.
Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dengan pengelolaan pajak yang transparan, distribusi layanan yang merata, dan investasi yang tepat, Indonesia dapat membangun sistem kesehatan yang lebih baik dan lebih adil bagi seluruh warganya. Pada akhirnya, kesehatan masyarakat bukan hanya cerminan dari keberhasilan sebuah negara, tetapi juga fondasi bagi masa depan yang lebih cerah.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
