Untuk memastikan bahwa Badan Bank Tanah dapat berfungsi secara efektif, diperlukan upaya bersama dari semua pihak. Pemerintah harus memastikan bahwa BBT bekerja secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses pengelolaan tanah.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang hak-hak mereka terkait tanah, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan konflik agraria. Peran organisasi masyarakat sipil, seperti KPA dan WALHI, juga sangat penting dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tanah.
Kesimpulan
Konflik agraria di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan multidimensi, yang membutuhkan pendekatan holistik untuk menyelesaikannya. Dalam konteks ini, Badan Bank Tanah memiliki peran penting sebagai pengelola tanah negara yang berorientasi pada keadilan sosial.
Namun, keberhasilan BBT tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diterapkan, tetapi juga pada komitmen semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang transparan, inklusif, dan berbasis data, Badan Bank Tanah memiliki potensi besar untuk menjadi katalis perubahan dalam pengelolaan tanah di Indonesia.
Melalui langkah-langkah konkret seperti redistribusi tanah, mediasi sengketa, dan pemberian kepastian hukum, BBT diharapkan dapat mengurangi konflik agraria dan menciptakan keadilan yang sejati bagi masyarakat. Tantangan yang ada memang besar, tetapi dengan komitmen yang kuat, keadilan agraria bukanlah mimpi yang mustahil untuk diwujudkan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
