Selain diskriminasi berbasis ekonomi, diskriminasi berdasarkan etnis dan agama juga masih menjadi masalah besar dalam dunia pendidikan. Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan agama ternyata tidak sepenuhnya berhasil menciptakan sistem pendidikan yang inklusif bagi semua kelompok. Beberapa daerah di Indonesia, terutama yang berada di kawasan terpencil, masih memandang anak-anak dari kelompok etnis atau agama tertentu dengan pandangan yang tidak setara.
Di daerah-daerah tertentu, anak-anak yang berasal dari kelompok etnis tertentu sering kali mendapatkan perlakuan yang berbeda, baik dari teman sekelas maupun dari guru mereka. Hal ini dapat terlihat dalam bentuk pengucilan, perundungan, atau bahkan diskriminasi dalam pengajaran. Tidak jarang anak-anak ini merasa terpinggirkan karena kurikulum yang ada tidak mencerminkan keberagaman etnis dan budaya Indonesia. Misalnya, materi pelajaran sering kali lebih banyak memfokuskan pada sejarah atau budaya kelompok mayoritas, sementara budaya dan sejarah kelompok minoritas seringkali diabaikan. Padahal, pemahaman terhadap keberagaman budaya di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan bangsa yang lebih harmonis dan saling menghormati.
Perempuan Masih Terpinggirkan dalam Pendidikan
Diskriminasi berbasis gender juga masih menjadi isu besar yang perlu perhatian serius. Di banyak daerah, masih ada pandangan bahwa pendidikan perempuan tidak seberharga pendidikan laki-laki. Dalam beberapa kasus, anak perempuan lebih sering diarahkan untuk menguasai keterampilan domestik ketimbang diberikan kesempatan untuk mengejar pendidikan tinggi. Padahal, potensi anak perempuan tidaklah berbeda dengan anak laki-laki.
Hal ini tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang menganggap pendidikan tinggi bagi perempuan sebagai sesuatu yang kurang penting. Sebagai contoh, di beberapa daerah, banyak perempuan yang dipaksa menikah di usia dini dan mengorbankan pendidikannya demi memenuhi ekspektasi sosial. Hal ini membuat perempuan tidak memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk mengejar cita-cita dan berkontribusi dalam pembangunan negara.
Namun, pendidikan perempuan memiliki dampak yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa setiap tahun tambahan pendidikan yang dijalani perempuan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, kesetaraan dalam pendidikan, khususnya bagi perempuan, harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pendidikan di Indonesia.
Akses Pendidikan yang Terbatas untuk Anak dengan Disabilitas
Diskriminasi terhadap anak-anak dengan disabilitas juga masih menjadi masalah besar di dunia pendidikan. Meski telah ada kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, kenyataannya banyak sekolah yang tidak menyediakan fasilitas yang memadai bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sekolah-sekolah yang ada seringkali tidak memiliki sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, seperti ramp untuk kursi roda, alat bantu pendengaran, atau fasilitas lain yang dapat mendukung proses belajar anak-anak dengan disabilitas.
Tidak hanya fasilitas fisik, tetapi juga pelatihan untuk para guru sering kali kurang memadai. Banyak guru yang tidak memiliki keterampilan untuk mengajar anak-anak dengan disabilitas, sehingga mereka sering merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Hal ini sangat miris, karena pendidikan seharusnya bisa dinikmati oleh setiap anak, tanpa terkecuali.
Pendidikan yang Inklusif
Untuk mengatasi diskriminasi ini, pendidikan harus menjadi lebih inklusif dan mengakomodasi kebutuhan semua anak, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, dan kondisi fisik mereka. Kebijakan pendidikan yang memperhatikan keberagaman sosial dan budaya harus didorong, agar semua anak, tanpa terkecuali, merasa dihargai dan diberikan kesempatan yang sama untuk belajar. Sistem pendidikan yang inklusif ini bisa dimulai dengan mengubah cara pandang terhadap pendidikan itu sendiri: bahwa pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban negara untuk memastikan pemerataan akses.
