Masalah tanah selalu menjadi isu krusial dalam pembangunan di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi yang terus bertambah dan kebutuhan ruang yang semakin mendesak, tanah menjadi sumber daya yang memiliki nilai strategis. Namun, ironisnya, masalah aksesibilitas tanah di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, hingga keterbatasan lahan untuk pembangunan infrastruktur menjadi tantangan yang sulit diatasi. Mengingat masalah dan sengketa yang sering terjadi badan bank tanah atau land bank memberikan harapan baru. Lembaga ini diproyeksikan mampu mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat akses terhadap tanah secara adil.
Bank tanah, sebagai sebuah lembaga khusus, dibuat untuk mengelola, mendistribusikan, dan memanfaatkan tanah secara strategis demi kepentingan publik. Meskipun gagasan ini masih relatif baru di Indonesia, badan bank tanah telah diterapkan di banyak negara sebagai solusi atas persoalan tata kelola lahan. Namun, sebelum mengupas lebih jauh mengenai peran badan bank tanah, penting untuk memahami akar masalah yang melatarbelakangi ketimpangan akses tanah di negeri ini.
Masalah Fundamental Aksesibilitas Tanah di Indonesia
Salah satu masalah utama yang berkaitan dengan tanah di Indonesia adalah ketimpangan penguasaan lahan. Menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sebagian besar lahan produktif di Indonesia dikuasai oleh segelintir pihak, baik perusahaan besar maupun individu dengan modal besar. Situasi ini meninggalkan kelompok masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat, berada dalam kondisi tanpa lahan yang memadai. Tanah, yang seharusnya menjadi hak dasar bagi setiap warga negara, justru menjadi barang mewah yang sulit diakses.
Kondisi ini diperparah oleh fenomena spekulasi harga tanah yang tidak terkendali. Banyak investor melihat tanah sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan semata, bukan sebagai sumber daya produktif. Akibatnya, harga tanah melambung tinggi, terutama di kawasan perkotaan, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit untuk mendapatkan akses terhadap tanah untuk tempat tinggal maupun usaha.
Masalah lain yang tidak kalah serius adalah tumpang tindih kepemilikan lahan. Lemahnya sistem administrasi pertanahan menyebabkan banyak kasus di mana satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertifikat. Hal ini tidak hanya menimbulkan konflik agraria, tetapi juga menghambat investasi dan pembangunan. Padahal, tanah yang dikelola dengan baik memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Krisis akses tanah juga dirasakan dalam sektor pembangunan infrastruktur. Pemerintah sering kali menghadapi kesulitan dalam proses pembebasan lahan untuk proyek strategis, seperti jalan tol, rel kereta api, dan kawasan industri. Proses yang berlarut-larut ini tidak hanya menghambat jadwal pembangunan, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat.
Badan Bank Tanah sebagai Solusi Strategis
Badan bank tanah diharap dapat menjadi menjawab tantangan tersebut. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Secara umum, badan bank tanah bertugas untuk mengakuisisi, mengelola, dan mendistribusikan tanah untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, peran badan bank tanah tidak sekadar teknis; ia juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang luas.
Sebagai contoh, badan bank tanah dapat menjadi alat untuk mendukung reforma agraria, yaitu kebijakan redistribusi tanah kepada masyarakat kecil yang membutuhkan. Dengan memanfaatkan tanah-tanah terlantar atau tanah negara yang tidak produktif, badan bank tanah dapat memberikan akses kepada petani kecil, nelayan, dan masyarakat adat untuk memanfaatkan tanah tersebut secara produktif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial yang selama ini menjadi sumber ketidakstabilan.
Selain itu, Badan bank tanah juga berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Dengan kewenangan untuk mengelola tanah secara strategis, badan bank tanah dapat mempercepat proses pembebasan lahan untuk proyek-proyek nasional. Misalnya, dalam pembangunan jalan tol atau rel kereta api,badan bank tanah dapat memastikan ketersediaan lahan tanpa harus melalui proses panjang yang sering kali berujung pada konflik.
Namun, salah satu aspek yang paling penting dari peran  badan bank tanah adalah kemampuannya untuk mengontrol spekulasi harga tanah. Dengan mengelola stok tanah secara efektif, badan bank tanah dapat mencegah lonjakan harga yang tidak wajar. Hal ini akan membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan akses tanah dengan harga yang terjangkau.
Tantangan dalam Implementasi Badan Bank Tanah
Meskipun badan bank tanah memiliki potensi besar, implementasinya di Indonesia tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah data. Basis data pertanahan di Indonesia masih jauh dari sempurna, dengan banyaknya tanah yang belum terdaftar atau memiliki status hukum yang tidak jelas. Tanpa data yang akurat, pengelolaan tanah oleh badan bank tanah akan sulit dilakukan secara efisien.
Tantangan lain adalah masalah koordinasi antar-lembaga. Badan bank tanah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pemerintah daerah, serta masyarakat. Jika koordinasi ini tidak berjalan dengan baik, potensi terjadinya tumpang tindih kebijakan sangat besar, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan badan  bank tanah juga menjadi isu penting. Mengingat besarnya tanggung jawab yang diemban lembaga ini, pengawasan yang ketat dari masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa badan bank tanah tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Kepercayaan publik adalah modal utama untuk keberhasilan lembaga ini, dan itu hanya dapat dicapai melalui transparansi dan akuntabilitas.
Potensi Dampak Jangka Panjang
Jika dikelola dengan baik, badan bank tanah dapat membawa dampak positif yang besar bagi Indonesia. Dalam jangka pendek, keberadaan badan bank tanah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengurangi konflik agraria. Namun, dampak jangka panjangnya jauh lebih besar. Dengan memberikan akses tanah kepada masyarakat kecil, bank tanah dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.
Selain itu, badan bank tanah juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Dengan memastikan bahwa tanah digunakan sesuai dengan peruntukannya, badan bank tanah dapat mencegah kerusakan lingkungan yang sering kali terjadi akibat eksploitasi lahan yang tidak terkendali. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di tengah tekanan pembangunan yang terus meningkat.
Kesimpulan
Badan bank tanah adalah inovasi kebijakan yang sangat penting untuk mengatasi masalah aksesibilitas tanah di Indonesia. Melalui pengelolaan yang terencana dan transparan, badan bank tanah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Namun, keberhasilannya tidak hanya tergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat diperlukan.
Dengan badan bank tanah, kita memiliki peluang untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya tanah. Tantangan yang ada memang tidak sedikit, tetapi dengan komitmen yang kuat, badan bank tanah dapat menjadi pilar penting bagi masa depan pembangunan Indonesia. Mari kita kawal bersama kebijakan ini demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
