Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak sebenarnya berakar pada satu masalah mendasar: kurangnya transparansi. Banyak orang tidak tahu ke mana pajak yang mereka bayarkan mengalir. Pemerintah memang rutin merilis laporan keuangan tahunan, tetapi dokumen tersebut sering kali sulit dipahami oleh masyarakat awam.
Di negara-negara maju seperti Swedia atau Norwegia, transparansi menjadi prioritas. Pemerintah di sana membuat sistem daring di mana setiap warga negara bisa memantau bagaimana pajak mereka digunakan, bahkan hingga detail terkecil. Hal ini memberikan rasa kepemilikan kepada masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih patuh dalam membayar pajak.
Indonesia sebenarnya telah berupaya menuju arah ini. Sistem pelaporan pajak online seperti e-filing adalah langkah maju. Namun, transparansi penggunaan pajak masih jauh dari harapan. Rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji di atas kertas.
Cerita Tentang Ketidakadilan Pajak di Desa
Bayangkan seorang petani di pelosok Jawa Timur. Ia bekerja keras setiap hari, membajak sawah di bawah terik matahari. Dari hasil panennya yang tidak seberapa, ia tetap membayar pajak bumi dan bangunan. Namun, apa yang ia dapatkan sebagai balasannya? Jalan desa yang rusak parah hingga menghambat distribusi hasil panen.
Cerita ini bukan sekadar anekdot. Menurut laporan BPS pada 2022, lebih dari 30% jalan di daerah pedesaan Indonesia masih dalam kondisi buruk. Sementara itu, dana pembangunan desa sering kali habis tanpa hasil yang jelas. Bukankah ini ironi? Pajak yang dibayar oleh rakyat kecil seperti petani seharusnya digunakan untuk mempermudah hidup mereka, bukan malah menambah beban.
Pajak Alat untuk Membangun Bangsa, Bukan Beban Rakyat
Meski penuh dengan masalah, pajak tetap memiliki potensi besar untuk menjadi alat pembangunan yang efektif. Jika dikelola dengan baik, pajak bisa menjadi fondasi untuk menciptakan negara yang lebih adil dan sejahtera.
Sebagai contoh, lihat bagaimana pajak digunakan untuk membangun layanan kesehatan di negara lain. Di Inggris, sistem kesehatan publik yang dikenal sebagai National Health Service (NHS) sepenuhnya dibiayai oleh pajak. Hasilnya, setiap warga negara Inggris memiliki akses gratis ke layanan kesehatan berkualitas.
Indonesia sebenarnya juga memiliki program serupa melalui BPJS Kesehatan. Namun, perbedaannya terletak pada pengelolaan dan efisiensi. Sistem BPJS masih dibayangi oleh berbagai masalah, mulai dari defisit anggaran hingga layanan yang tidak memadai.
Jika pemerintah ingin menjadikan pajak sebagai alat yang benar-benar bermanfaat, pengelolaan sektor ini harus dibenahi. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa transparansi, efisiensi, dan fokus pada kebutuhan rakyat adalah kunci utama.
