Kesenjangan Penghasilan Makin Terlihat Nyata!

Salah satu bukti nyata dari kesenjangan penghasilan dapat dilihat dari data laporan Bank Dunia. Indonesia termasuk negara dengan tingkat ketimpangan penghasilan yang tinggi, sebagaimana diukur oleh Gini Ratio. Pada 2023, Gini Ratio Indonesia berada di angka 0,39, ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan masih jauh dari merata.

Di sektor ketenagakerjaan, laporan BPS mencatat bahwa rata-rata penghasilan pekerja di sektor informal hanya sekitar Rp2 juta per bulan, jauh di bawah upah minimum rata-rata di berbagai provinsi. Sebaliknya, karyawan di sektor teknologi bisa mendapatkan penghasilan hingga 10 kali lipat lebih besar.

Masalah ini juga terlihat jelas di perkotaan besar seperti Jakarta, di mana kompleks perumahan mewah berdampingan dengan kawasan kumuh. Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan perbedaan gaya hidup yang mencolok tetapi juga memperlihatkan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan publik seperti air bersih, listrik, dan transportasi.

Bagaimana Cara Mengatasi Kesenjangan Penghasilan?

Mengurangi kesenjangan penghasilan membutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil:

1. Peningkatan Akses Pendidikan
   Pemerintah perlu memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua kalangan, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program beasiswa, peningkatan kualitas guru, dan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil harus menjadi prioritas.

2. Reformasi Kebijakan Ekonomi
   Kebijakan ekonomi harus lebih inklusif dan mendukung kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada UMKM, meningkatkan akses permodalan, dan mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor informal.

3. Meningkatkan Upah Minimum dan Perlindungan Sosial
   Upah minimum yang layak harus diterapkan di seluruh daerah untuk memastikan pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan harus diperluas cakupannya.

4.