Bukti konkret dari lemahnya infrastruktur ini dapat kita lihat dari semakin seringnya kasus peretasan yang menimpa situs-situs pemerintah. Pada tahun 2020, salah satu situs resmi pemerintah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan informasi sensitif dari ribuan pengguna berhasil dicuri. Jika situs pemerintah saja rentan terhadap serangan siber, bagaimana kita bisa yakin bahwa data yang kita serahkan kepada instansi pemerintah benar-benar aman? Kelemahan infrastruktur ini menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan jika negara benar-benar ingin melindungi data pribadi kita.
Tidak hanya itu, perusahaan swasta yang bergerak di bidang teknologi juga sering kali kurang memperhatikan keamanan data. Banyak perusahaan yang hanya berfokus pada inovasi produk dan layanan tanpa memperkuat aspek keamanan siber. Hal ini menyebabkan banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh peretas untuk mencuri data. Masalah ini semakin kompleks karena banyak perusahaan teknologi di Indonesia yang masih dalam tahap berkembang dan belum memiliki standar keamanan yang setara dengan negara-negara maju.
Tantangan dalam Membangun Kesadaran Publik
Selain kelemahan di level negara dan perusahaan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan data pribadi juga menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi ini. Banyak orang yang masih belum menyadari risiko besar yang mengancam saat mereka membagikan data pribadi secara sembarangan. Kita sering kali memberikan akses data pribadi dengan mudah kepada aplikasi-aplikasi atau layanan yang tidak jelas keamanannya, tanpa berpikir panjang tentang konsekuensinya.
Masyarakat perlu lebih diberdayakan dengan pengetahuan tentang bagaimana melindungi data pribadi mereka. Kampanye edukasi mengenai keamanan data harus lebih gencar dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Melalui edukasi yang tepat, kita bisa lebih selektif dalam memberikan data pribadi dan lebih waspada terhadap ancaman yang mungkin muncul di dunia digital.
Apa yang Harus Dilakukan Negara?
Untuk meningkatkan keamanan data pribadi di Indonesia, ada beberapa langkah penting yang harus segera dilakukan oleh negara.
 Pertama, negara harus memperkuat regulasi yang ada, tidak hanya dengan menyusun undang-undang yang lebih ketat, tetapi juga memastikan bahwa undang-undang tersebut diterapkan dengan tegas dan konsisten. Pengawasan dan penegakan hukum harus ditingkatkan, terutama dalam hal sanksi bagi pelanggar data pribadi.
Kedua, negara harus berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur keamanan siber. Hal ini meliputi peningkatan sistem keamanan di instansi pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber, serta mendorong perusahaan swasta untuk memperkuat sistem keamanan mereka. Infrastruktur yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam melindungi data pribadi warga negara dari ancaman peretas.
Ketiga, negara harus melakukan upaya preventif yang lebih agresif dalam menghadapi ancaman kebocoran data. Alih-alih menunggu masalah muncul, negara harus melakukan audit rutin terhadap keamanan data di instansi-instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Negara juga bisa bekerja sama dengan pakar keamanan siber untuk mengidentifikasi celah-celah yang mungkin ada sebelum celah tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kesimpulan
