Lobbi Gereja Ancam NKRI dengan Papua Merdeka?

Judul tulisan ini menggunakan tanda tanya !!! Adanya upaya mencuatkan issu Papua Merdeka disaat kisruh Ahok menghina agama Islam, sangat nyata terlihat adanya korelasi yang erat antara cuatan issu Papua Merdeka dengan keterdesakan Ahok dan Gereja atas ucapan lancang Ahok di P. Seribu. Walaupun Ahok sudah mengakui KESALAHANNYA dan dibuktikan dengan Ahok meminta maaf kepada seluruh ummat Islam, akan tetapi permasalahan non delik aduan penghinaan agama sesuai KUHP Pasal 165 dan UU No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, akan tetap di jalankan oleh Kepolisian RI. Bebagai aduan dari berbagai kalangan juga sudah disampaikan kepada Kepolisian RI   

Memang sangat jelas kita saksikan berbagai video yang memviral dari berbagai gereja termasuk salah satunya tokoh tua yang suka asal ngomong itu dan dia pula yang menghilangkan kata Asli didalam revisi UUD 1945 dia adalah Profesor JE.Sahetapi yang sangat sukacita bahwa telah saatnya Gereja berbahagia bahwa Ahok akan menjadi RI satu yang didahului dengan pemaksaan kuat untuk menjadikan Ahok sebagai Gubernur yang kedua kalinya. Dibanyak Gereja kita saksikan bahwa para jemaat selalu berdo’a untuk kemenangan Ahok dan inilah saatnya iman Kristen menjadi pemimpin di Negara yang ummat Islamnya terbesar didunia (rencana A). Hal ini jika terwujud, akan menjadi berita dunia, bahwa seorang Kristen bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta yang kedua kalinya lalu selanjutnya dikonspirasi tahun 2019 akan didaulat menjadi Capres atau Cawapres Indonesia dan ini adalah rencana utama B.   

Terplesetnya omongan Ahok di P.Seribu, disamping sudah melanggar ketentuan KPU tentang belum berlakunya kampanye, ternyata petahana Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta telah melanggar ketentuan KPU yaitu memulai kampanye Pilgub didepan masyarakat P.Seribu, selanjutnya kalimat Ahok merupakan kalimat penghinaan kepada saudara kita ummat Islam dengan melecehkan surat Al Maidah ayat 51. Ahok sudah menyatakan bersalah yang dibuktikan dengan Ahok meminta maaf dan tentu atas saran dari berbagai pihak para pendukung dan penjilat Ahok sendiri. Keterplesetan Ahok yang masuk Pasal penghinaan Agama akan MEMBUYARKAN RENCANA A lobbi Gereja se Indonesia oleh karena itu dibuatlah skenario dengan segala cara untuk membela segala sisi Ahok agar selamat dari keterpurukan hukuman atas penghinaan agama tersebut.

Akhir akhir ini ada cuatan Papua Merdeka dikaitkan dengan Surat Al Maidah 51 yang berkesan mengancam keutuhan NKRI. Lalu kita sangat paham ini adalah kartu truf terakhir yang bisa dimainkan dan dipolitisir agar tekanan kepada Ahok bisa mereda, sehingga kembali bisa memuluskan RENCANA A GEREJA. Rencana A Gereja ini adalah upaya yang harus dicapai yang targetnya adalah untuk mendapatkan penilaian tertinggi dari lembaga gereja Internasional sehingga dana gereja Internasional akan bisa lebih banyak lagi masuk ke Indonesia. Mengingat mayoritas Gereja di Negara Eropa dan Negara Barat lainnya sudah kosong karena jemaatnya telah menjadi Atheisme.

Isi pernyataan  Gubernur Papua Lukas Enembe sangat keras menyikapi permasalahan Ahok, bahkan Lukas Enembe malah lebih memperkeruh permasalahan sebagaimana diberitakan disini.

Ucapan Lukas Enembe : “Kalau Non Muslim tidak boleh jadi Gubernur DKI atau Presiden Indonesia maka biarkan Papua Melanesia Merdeka. Politisi kekinian yang menjual ayat agama untuk kepentingan kekuasaan. Makan hasil alam nusantara ini bukan hasil dari ARAB atau Timur Tengah, nanti Utang negara suru Timur tengah yang lunasin, mereka tiap hari hanya urus perang saudara, indonesia juga mau nyusul timur tengah.

Gubernur Papua Lukas Enembe sebenarnya tidak perlu ikut campur dengan permasalahan DKI Jakarta, karena memang Ahok disamping telah melanggar ketentuan KPU curi start kampanye Pilgub sekaligus Ahok menghina ummat Islam tidak saja di DKI Jakarta akan tetapi di NKRI. Gubernur Papua sebenarnya sudah menambah parah kekisruhan penghinaan Agama yang mengkaitkan agama Islam dengan Arab atau Timur Tengah (ini adalah ketidak cerdasan baru yang dipertontonkan sang Gubernur Papua dan lebih memperparah permasalahan). Sebaiknya Mendagri RI memberi peringatan keras kepada Gubernur Papua ini karena ikut serta memperkeruh permasalahan. (Francius Matu)