Kabinet Kerja Dilantik dan Pola Berpikir Tidak Sistem

Memperhatikan pengumuman susunan Kabinet oleh Jokowi 26/10/2014 di Istana Negara, yang tadinya direncanakan jam 16.00 Wib, mundur menjadi jam 17.25 WIB. Sebelumnya Jokowi akan mengumumkan susunan Kabinet di Pelabuhan Tj.Priok dan biaya telah dikeluarkan Rp.700 juta, malah pengumuman mundur lagi dan dibatalkan. Dalam hal ini, Jokowi berkelit kepada para wartawan, bahwa Jokowi tidak pernah menyatakan pengumuman di Tj.Priok itu dan disalahkan salah satu bidang Sekretariat Sekneg. Saat berencana pengumuman di Tj.Priok Jokowi hendak menunjukkan kepada rakyat seolah-olah adanya keseriusan yang luar biasa akan pembangunan Kemaritiman, maka ditentukanlah tempat yang bernuansa laut yang akhirnya dibatalkan. Pada sisi lain, katanya Jokowi menghendaki gerakan penghematan dan terlihat gagasan ini, disaat Jokowi dilantik menjadi Gubernur DKI, dia menghendaki acara pelantikan yang harus murah. Malah disaat Jokowi menghendaki acara di Tj.Priok sangat bertentangan dengan konsep penghematannya.

Dalam penyampaian Jokowi pada acara pengumuman Menteri Kabinet, Presiden Jokowi menyampaikannya dengan cara yang tidak tersistematis (penyampaian susunan yang kacau), dimana seharusnya para Menko yang harus dipanggil lebih dahulu, barulah para menteri terkait berturutan dipanggil berikutnya. Presiden Jokowi menyampaikan nama-nama Menteri secara acak dan tidak terstruktur sistematis. Hal ini melambangkan dan mengindikasikan bahwa pola berpikirnya Jokowi kacau tidak terencana secara baik dan benar termasuk orang-orang terdekatnya Jokowi. Ketidak sistematisan pola berpikir Jokowi ini, melambangkan akan bagaimana kondisi penanggulangan setiap permasalahan Negara dalam mengurus manajemen Negara selanjutnya. Pada saat Jokowi mengumumkan "Kabinet Kerja", kita tidak mendapatkan informasi yang tegas, mentri apa saja yang masuk kedalam Menteri Koordinator (Menko) masing-masing.

Melihat komposisi Kabinet Kerja Jokowi-Jk, ada 18 Menteri professional bukan dari partai politik dan sebanyak 15 Menteri yang berasal dari partai politik, dan 1 Menteri dari pendukung Jokowi (Anis Baswedan). Menunjukkan bahwa Jokowi adalah Presiden yang sangat transaksional yang bertentangan dengan pernyataan Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak akan membentuk kabinet yang bersifat transaksional. Seluruh rakyat tidak melihat terwujudnya Kabinet Profesional yang diinginkan seluruh rakyat berupa Zaken Kabinet. Masuknya 5 Menteri dari PDIP melambangkan sebagai pembentukan Kabinet untuk membalas budi tanpa memperhatikan kualitas dari Menteri yang bersangkutan. Seperti Puan Maharani (PDIP) yang dipaksakan untuk menjabat "Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" yang kemungkinan kuat merupakan pengaruh dari Megawati SP. Kita semua paham bahwa Puan Maharani adalah sosok yang belum perpengalaman termasuk latar belakang pendidikannya dalam sebuah manajemen Negara apalagi untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator yang membawahi 8 Menteri : Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Adakah kemampuan Puan Maharani, dalam hal mengkoordinasikan para menteri yang strategis ini ? Hal ini tentu akan sangat menyulitkan dan membebani Jokowi-Jk kedepan. Akhirnya harapan seluruh rakyat akan tidak tercapai dan kinerja pemerintah tidak akan lebih baik dari pemerintahan yang lama. Seluruh rakyat Indonesia menunggu kinerja yang cepat untuk memulihkan kondisi Negara Indonesia. Penerimaan Puan Maharani sebagai Menko adalah kenyataan yang memperlihatkan hasrat tidak tau diri yang dibalut atas nafsu ingin berkuasa semata termasuk Ibunya Megawati SP.

Kesan pertama melihat serta menyaksikan susunan Kabinet Kerja ini, yang dimulai dengan tidak konsistennya Jokowi yang disertai tidak tersistemnya penyampaian susunan Kabinet Kerja, akan mengambarkan kepada kita semua tentang keselarasan pola kinerja yang juga tidak akan tersistemnya setiap solusi permasalahan yang ada didalam menejemen Negara kedepan selama periode 2014-2019. Selanjutnya Jokowi adalah sosok yang masih sangat dipengaruhi Megawati SP, apalagi Jokowi masih tidak bisa lepas dari jeratan "petugas partai" yang selalu membayangi serta membelenggu Presiden Jokowi. Saat ini tantangan Negara dan bangsa Indonesia semakin berat, makanya jabatan Menteri bukan untuk tempat belajar akan tetapi penerapan kemampuan pembangunan Negara. (Francius Matu)