PPKM Darurat Juga Darurat Tenaga Medis

Pemerintah akhirnya menarik rem darurat untuk mengendalikan laju COVID-19 yang mengganas. Sejumlah kota/kabupaten di pulau Jawa dan Bali diperintahkan untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat mulai hari ini 3-20 Juli 2021.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Bapak Luhut Binsar Pandjaitan yang mengomandoi pelaksanaan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali memaparkan isi aturan terbaru tersebut antara lain pembatalan sekolah tatap muka, pemberlakuan 75% work from home (WFH) di zona merah dan zona oranye, pembatasan jam operasional pasar dan mall hanya sampai jam 17.00, dan penutupan kembali tempat wisata dan rumah ibadah di zona merah dan oranye.  

Alasan pemerintah memberlakukan PPKM Darurat tiada lain hanya ingin menekan dan mengendalikan laju covid yang semakin hari semakin menggila, bahkan per tanggal 2 Juli kemarin kasus covid di Indonesia tembus rekor lagi yakni jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah 25.830 pasien dari sebelumnya 24.836 kasus positif.

Pakar kesehatan dan epidemiologi mengatakan bahwa virus covid varian delta ini benar-benar sangat ganas bahkan penularannya lebih cepat dari virus Sars-Cov pada saat pertama kali muncul. Tingkat infeksinya cukup tinggi bahkan virus ini tidak makan waktu lama untuk menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia. Gejala dan dampaknya sangat terasa hingga banyak sekali korban meninggal akibat covid varian baru ini. 

Sebetulnya tugas pemerintah saat ini meggalakkan tiga respon strategi yang kombinasi. Pertama, 3T (testing, tracing, treatment) yang betul-betul masif, artinya untuk ukuran Indonesia setidaknya (testing) 500.000 sehari. Kemudian yang paling vital adalah vaksinasi yang masif, karena untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) adalah melakukan vaksinasi dengan target 75% dari total penduduk Indonesia. 

Data masyarakat Indonesia per 2 Juli 2021 yang sudah menerima vaksin pertama adalah 30.891.821, sementara yang sudah divaksin kedua mencapai 13.770.107 dan target pemerintah untuk mencapai herd imunity adalah melakukan vaksin sebanyak 181.554.465 jiwa dari total penduduk Indonesia sekita 271 juta jiwa. 

Melihat data tersebut agaknya psimis kalau ditargetkan 1 juta dosis vaksin perhari, karena dari dari awal mula vaksin dilakukan yakni awal-awal bulan Januari 2021 sampai bulan Juli sekarang yang sudah melakukan vaksin kedua hanya mencapai 13 juta. Tentu ini yang perlu di evaluasi dan dikaji ulang, apakah keterbatasan tenaga medis vaksinasi atau tata cara dan sosialisasi vaksin kepada masyarakat yang kurang. 

Kalau dilihat dari rekam jejak perkembangan vaksinasi di Indonesia pemerintah sudah melakukan upaya sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar dengan sukarela menerima vaksin, bukan hanya lewat media sosial dan televisi mereka orang yang peduli turun langsung mengajak masyarakat agar divaksin. 

Namun yang jadi catatan bahwa tenaga kesehatan yang gugur akibat covid ini mencapai 1026 jiwa, baik dari dokter, perawat dan tenaga kesehatan kategori lainnya. Tentu mengantisipasi hal ini, pemerintah harus memberlakukan upaya tenaga medis cadangan untuk membantu vaksinasi ini berjalan sesuai target. Salah satunya melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

Upaya yang harus dilakukan oleh Kemendikbud-ristek membantu dalam penyediaan tenaga medis kedaruratan dalam pengendalian virus dan penanganan vaksinasi.

Sebenarnya simpel, Mendikbud-ristek tinggal perintah semua kampus yang memiliki fakultas kedokteran, keperawatan dan kefarmasian untuk turut membantu tenaga medis vaksinasi terutama mahasiswanya semester 4 keatas yang secara teori sudah dibekali pemahaman medis dan lainnya. 

Bayangkan bila semua elemen mahasiswa ini bergerak, target vaksinasi Seratus Delapan Puluh Satu Juta sekian akan bisa selesai dalam waktu 2-3 bulan kedepan, dan bisa-bisa akhir tahun ini kekebalan kelompok (herd immunity) akan tercipta. Akhirnya, kita bebas melakukan kegiatan sebagaimana biasanya, normal sediakala. 

Oh ya..! Presiden Joko Widodo berulang kali menyerukan, "Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi." Kutipan itu datang dari filsuf berkebangsaan Italia, Cicero.