Akankah Pilkada Jauh dari Meritokrasi?

Untuk memastikan Pilbub Jombang lebih mendekati meritokrasi, beberapa langkah strategis perlu diambil:

1. Pengawasan Ketat Terhadap Politik Uang : Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang perlu ditingkatkan. Bawaslu dan aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan jujur dan adil.

2. Reformasi Partai Politik : Partai politik harus mendorong seleksi kandidat yang transparan dan berbasis meritokrasi. Partai perlu mengutamakan kader-kader yang memiliki kemampuan dan integritas.

3. Pendidikan Pemilih : Meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Masyarakat harus didorong untuk memilih berdasarkan kapabilitas dan visi kandidat.

4. Transparansi dan Akuntabilitas : Mendorong transparansi dalam seluruh proses pemilihan, mulai dari tahap pencalonan hingga pemungutan suara. Pengawasan oleh masyarakat dan media massa juga sangat penting untuk memastikan proses yang akuntabel.

Pilbub Jombang menjadi ujian besar bagi prinsip meritokrasi dalam politik lokal. Meski tantangan seperti politik uang, nepotisme, dan politik dinasti masih menjadi penghalang, harapan untuk meritokrasi tetap ada jika seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, partai politik, dan aparat penegak hukum, bekerja sama untuk menciptakan pemilihan yang lebih adil dan berbasis kemampuan.

Meritokrasi dalam Pilbub Jombang bukanlah impian yang mustahil. Dengan komitmen kuat dari semua pihak dan upaya bersama untuk melawan praktik-praktik yang tidak sehat, Pilbub Jombang dapat menjadi contoh bagaimana demokrasi lokal yang berkualitas dapat diwujudkan.(*)

Penulis: Baret Mega Lanang