Akankah Pilbub Jombang Jauh dari Meritokrasi?
BRT | JOMBANG - Pemilihan Bupati (Pilbub) Jombang mendatang (2024) menjadi salah satu agenda politik yang mendapat perhatian besar dari masyarakat dan pengamat politik. Dalam kontestasi ini, isu meritokrasi menjadi salah satu sorotan utama. Meritokrasi, yang berarti sistem penempatan seseorang berdasarkan kemampuan dan prestasi, sering kali dianggap sebagai solusi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan adil. Namun, pertanyaan yang mengemuka adalah: Akankah Pilbub Jombang jauh dari meritokrasi?
Dalam konteks politik lokal seperti Pilbub Jombang, realita di lapangan dimungkinkan berbeda dari idealisme meritokrasi. Politik uang, nepotisme, dan kekuatan politik dinasti masih berpotensi menjadi fenomena yang sulit dihilangkan. Sejumlah calon mungkin memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik, namun kerap kali mereka harus bersaing dengan calon yang memiliki dukungan finansial dan jaringan politik yang lebih kuat.
Di Jombang, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, dimungkinkan politik kekerabatan masih memainkan peran penting. Keluarga-keluarga yang memiliki pengaruh besar sering kali menggunakan kekuatan mereka untuk memastikan bahwa kandidat dari keluarga mereka tetap berada di posisi strategis. Hal ini tentunya berlawanan dengan prinsip meritokrasi, di mana seharusnya kemampuan dan prestasi menjadi tolok ukur utama.
Politik uang adalah salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan meritokrasi di Pilbub Jombang. Kandidat yang memiliki dana kampanye besar dimungkinkan lebih mampu memobilisasi dukungan, baik melalui kampanye langsung maupun melalui pembelian suara. Kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan yang signifikan antara kandidat yang didukung oleh masyarakat karena prestasi dan visi mereka, dengan kandidat yang menang karena kekuatan finansial.
Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak berwenang untuk menekan praktik politik uang, kenyataannya praktik ini masih sulit diberantas sepenuhnya. Banyak masyarakat yang masih terjebak dalam pragmatisme politik, memilih kandidat yang memberikan imbalan langsung, tanpa mempertimbangkan kapasitas dan visi jangka panjang kandidat tersebut.
Partai politik memiliki peran penting dalam menentukan apakah Pilbub Jombang akan mendekati meritokrasi atau sebaliknya. Partai politik yang sehat dan demokratis seharusnya melakukan seleksi kandidat berdasarkan kemampuan dan integritas. Namun, dan masih saja dimungkinkan partai politik yang lebih mementingkan kepentingan jangka pendek, memilih kandidat yang dapat memberikan kontribusi finansial besar kepada partai atau yang memiliki kedekatan dengan elite partai.
Di sisi lain, ada peluang juga partai politik akan berusaha mendorong meritokrasi dengan memberikan kesempatan kepada kader-kader muda yang berprestasi. Meski demikian, perjalanan untuk menuju meritokrasi dalam konteks politik partai masih panjang dan penuh tantangan.
Masyarakat Jombang memiliki peran krusial dalam menentukan arah Pilbub. Kesadaran politik dan pendidikan pemilih yang baik dapat menjadi kunci untuk mendorong meritokrasi. Pemilih yang kritis dan cerdas akan lebih memilih kandidat berdasarkan visi, misi, dan rekam jejaknya, bukan karena iming-iming materi dsb.
Gerakan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga dapat berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, mengawasi jalannya pemilihan, dan mengadvokasi transparansi serta akuntabilitas proses pemilihan.
